Demokrasi, Barang Curian Milik Islam?


Tohir Bawazir *

Menghargai perbedaan pendapat adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selagi perbedaan pendapat itu tidak menyangkut hal-hal yang substansial dalam aqidah. Jika menyangkut hal yang sudah qath’i (pasti), ummat Islam harus sudah bersepakat untuk hal itu. Misalnya soal wajibnya sholat, puasa, zakat, haji dan berbagai hukum yang sudah jelas dan terperinci yang sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka tugas kita hanyalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya semampu kita. Di sini ummat Islam tidak diberi ruang untuk menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, banyak ruang gerak yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya untuk mengatur kehidupannya berdasarkan asas manfaat dan maslahat kehidupan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat. Kita juga yakin, kemaslahatan kehidupan sudah pasti akan selaras dan sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Termasuk dalam kancah wilayah politik untuk memilih pemimpin dan mekanisme kenegaraan.

Dalam sistem pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang, terdiri dari berbagai model pemerintahan, ada demokrasi, teokrasi/negara keagamaan, diktator, kerajaan atau bisa pula ada sistem kombinasi dari berbagai sistem. Di Negara Inggris misalnya dikenal sistem kerajaan, namun pada saat yang sama ada sistem demokrasi dimana selain ada raja/ratu sebagai kepala negara secara simbolis, namun pada saat yang sama kekuasaan yang riil justru dipegang oleh perdana menteri yang dihasilkan dalam sistem pemilu secara demokratis. Namun di Saudi Arabia berbeda pula, mereka menggunakan sistem kerajaan mutlak. Raja lah yang sepenuhnya berkuasa membuat merah dan putihnya negara dan rakyat. Walaupun di sana ada dewan ulama yang memberi nasehat kepada raja, namun aspirasi masyarakat bisa dibilang tidak terwakili. Apabila rajanya baik, maka nasib rakyat dan bangsanya ikut kena imbas baiknya, namun jika buruk, maka rakyat akan menanggung keburukannya. Ada pula yang tampaknya seperti sistem demokrasi, namun hakekatnya diktator. Statusnya seorang presiden, namun hakekat kekuasaannya dan masa berkuasanya lebih mirip model kerajaan. Ini banyak contohnya, terutama banyak dialami oleh negara-negara Dunia Ketiga (Negara-negara Asia, Afrika maupun negara-negara di Amerika Latin), termasuk di Indonesia di era Orde Lama dan Orde Baru.

Dalam tiap sistem pemerintahan, sudah barang tentu ada kebaikannya dan keburukannya. Termasuk di dalam sistem kerajaan pun ada segi positifnya, minimal dari segi biaya politiknya sangat murah karena tidak perlu ada pertarungan para kandidat calon pemimpin, karena kekuasaannya sudah diwariskan/diturunk an secara kekeluargaan, bisa dari ayah ke anak, atau ke saudara dsb. Murah dan efisien, lebih-lebih jika rakyatnya bisa menerima sistem ini. Namun madharatnya juga besar. Karena hak berkuasa seolah-olah hanya milik seseorang/keluarga raja saja, rakyat tidak punya hak memimpin, mengoreksi, atau sekedar berbeda pendapat, walau memiliki kualitas yang mumpuni. Dalam sistem demokrasi pun ada manfaat dan madharatnya, positif dan negatifnya. Begitu dalam sistem otoriter pun walaupun banyak sisi negatifnya tetap saja ada sisi-sisi positifnya.

Dalam sistem demokrasi, ada kekurangan yang cukup fundamental yaitu "one man one vote", satu orang satu suara. Tidak peduli apakah orangnya sama moralnya, ilmunya, kedudukan maupun tingkat pendidikannya dsb. Suara seorang ustadz disamakan dengan suara pelaku maksiat, orang kafir, munafik dsb. Suara seorang profesor sama bobotnya dengan suara orang yang tidak tamat SD, dsb. Sehingga pernah ada yang mengusulkan agar rakyat yang berhak ikut pemilu (punya hak pilih) tidak cukup sekedar sudah cukup dewasa umurnya, namun juga pendidikannya minimal lulusan SMP, agar punya kapasitas ilmu yang lebih memadai sehingga dapat menentukan hak pilihnya lebih baik lagi.

Sistem demokrasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan cenderung sistem ini paling menghabiskan banyak dana masyarakat dan negara, sedang tujuan yang ingin dicapai belum tentu diperoleh dengan baik. Demokrasi yang kita alami di Indonesia contohnya, menyedot biaya yang terlalu besar,energi yang terlalu banyak karena kendornya pengawasan dan mudahnya pendirian partai politik, sehingga menimbulkan euforia partai politik yang berlebihan.

Era khilafah

Kalau kita kembalikan ke tarikh Islam, sistem politik untuk memilih pemimpin / khalifah, dimulai setelah junjungan kita Nabi Muhammad SAW wafat. Ummat sempat bingung untuk menentukan siapa pengganti Rasul untuk memimpin ummat Islam. Orang-orang Anshor (penduduk asli Madinah) sudah akan memilih Sa’ad bin Ubadah sebagai pemimpin dari kelompok Anshor di Saqifah (aula pertemuan) dan mempersilahkan orang-orang Muhajirin (orang-orang Mekkah yang berhijrah ke Madinah) agar memilih pemimpinnya sendiri. Dari sini sudah cukup jelas bahwa Rasulullah tidak mengatur secara jelas mekanisme pemilihan khalifah/pengganti Rasul secara baku/tetap. Kalau sudah baku sudah pasti tidak ada saling sengketa dan perbedaan pendapat di antara mereka. Yang bisa menyelesaikan perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan perpecahan di Saqifah justru argumen yang sangat mantap yang disampaikan oleh Shahabat Umar bin Khaththab ra. Umar mengusulkan agar masyarakat secara aklamasi mengangkat Abubakar Shiddiq ra sebagai khalifah pengganti Rasul karena berbagai pertimbangan diantaranya; Beliau orang dewasa pria pertama yang masuk Islam; Beliau pula yang oleh Rasul digelari Ash-Shiddiq; Beliau adalah satu-satunya shahabat yang diajak berhijrah bersama-sama Rasul dan Beliau satu-satunya yang diijinkan/disuruh oleh Rasul untuk mengimami sholat berjamaah ketika Rasul sakit dan tidak bisa menghadiri /mengimami sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Mengingat kuatnya hujjah Umar tersebut, maka masyarakat baik dari Anshor maupun Muhajirin mengerti dan menerima sepenuhnya bahwa memang tidak ada yang lebih layak menggantikan Rasulullah selain Shahabat Abubakar Shiddiq.

Setelah Khalifah Abubakar wafat, kepemimpinan diganti oleh Umar bin Khaththab berdasarkan surat wasiat Khalifah Abubakar karena tidak ada shahabat yang lebih mulia dan mengungguli Umar bin Khaththab ra dalam berbagai aspek dan seginya, sehingga tidak ada keberatan apa pun terhadap pengangkatan Umar walau berdasar penunjukan. Sebelum Amirul Mukminin Umar meninggal , beliau masih sempat menunjuk dewan formatur yang terdiri dari enam Shahabat senior untuk memutuskan siapa bakal pengganti beliau yaitu : Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Zubair dan Saad bin Abi Waqas. Empat orang menyatakan tidak bersedia untuk menjadi Khalifah/Amirul Mukminin, hanya Usman dan Ali yang bersedia dipilih untuk menjadi pengganti Umar.

Mengingat ada dua kandidat calon yang setara ilmu dan jasanya, setara pula dukungannya, maka anggota formatur yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf pun masih minta masukan secara langsung ke masyarakat untuk turut memilih satu di antara dua calon yang ada, Abdurrahman bin Auf masih berkeliling ke masyarakat untuk dimintai tanggapannya, baik ke para shahabat senior atau yunior, laki-laki atau perempuan dsb. maka Usman sepakat dipilih sebagai khalifah ketiga. Dari sini jelas, mekanisme mengatur pemimpin menjadi hak masyarakat, bukan penunjukan dari wahyu. Ada proses seleksi, pemilihan, adu argumen, dukung-mendukung dan partisipasi masyarakat yang lebih luas, walau dalam bentuk yang belum baku seperti dalam sistem demokrasi modern.

Setelah era Khulafaurrasyidin berlalu, kekuasaan Islam jatuh ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama dari Dinasti Bani Umayyah. Suka ataupun tidak suka, manis maupun pahit, kekuasaan Dinasti Umayah diawali dengan hal-hal yang tidak wajar, tipu daya dan pertumpahan darah yang mengorbankan ribuan rakyat sesama Muslim. Dalam Perang Shiffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Gubernur Muawiyah sangat kental aroma perebutan kekuasaan dari seorang gubernur yang tidak loyal kepada khalifah/pimpinanny a. Selanjutnya konflik/kemelut politik diselesaikan dengan upaya perdamaian/tahkim di antara mereka yang ternyata justru memperdaya/merugika n Khalifah Ali. Akhirnya wajah ummat dan politik Islam carut marut. Khalifah Ali dibunuh oleh mantan pengikutnya sendiri yang tidak puas dengan upaya tahkim yang tidak adil. Muncul pula kelompok sempalan yang bernama Syiah dan Khawarij yang saling bertolak belakang. Luka yang diakibatkan

oleh tindakan Muawiyah yang memerangi Khalifah Ali, kemudian menurunkan kekuasaan kepada anak dan keturunan sendiri, menimbulkan luka di tubuh ummat Islam. Bahkan hingga sampai hari ini, luka tersebut tidak pernah kering/sembuh.

Dalam buku "Distorsi Sejarah Islam" Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menukil dari tafsir Al-Manar, Syaikh Rasyid Ridho menyebutkan pernyataan seorang ilmuwan Jerman yang berkata kepada beberapa ulama Muslim, "Semestinya kami (kaum Kristen Eropa) harus membuat patung emas Muawiyah di Berlin!" Ilmuwan tersebut ditanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena dialah yang mengubah hukum Islam dari demokrasi menjadi fanatisme golongan! Kalaulah hal itu tidak terjadi, Islam pasti akan tersebar ke seluruh dunia. Sehingga bangsa Jerman dan Eropa lainnya akan berubah menjadi Arab-Muslim" . Jika kita melihat sekarang Dunia Kristen Eropa menggunakan demokrasi, sejatinya itu merupakan ’barang curian’ milik ummat Islam yang telah diadopsi dan dimodifikasi menjadi sekular ala Barat. Demokrasi seolah berasal dari Barat padahal sejatinya milik kita.

Mengingat kekuasaan Dinasti Umayyah diawali dengan konflik, pertumpahan darah, tipu muslihat, sehingga dalam perjalanan kekuasaannya Dinasti Bani Umayyah selalu dirongrong oleh berbagai pemberontakan demi pemberontakan (kecuali hanya masa keemasannya di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat singkat yaitu 2,5th saja) . Kekuasaan Bani Umayyah tidak sepenuhnya stabil dan diterima oleh ummat Islam. Hingga akhirnya kekuasaan Dinasti Umayyah jatuh dan berakhir dengan pertumpahan darah dan pembantaian oleh pemberontak yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah (si penumpah darah). Kemenangan pemberontakan Abul Abbas menimbulkan kekuasaan dinasti baru yaitu Abbasiyah. Sayangnya kekuasaan ini diawali dengan pembantaian seluruh sisa-sisa keluarga Bani Ummayyah sehingga banyak yang lari ke daratan Eropa (Andalusia) maupun Afrika.

Dinasti Abbasiyah memulai kekuasaannya dengan pembantaian, maka diakhiri pula dengan pembantaian pula, yaitu melalui tangan-tangan orang kafir Mongol yaitu Hulaqo Khan. Di mana waktu itu ibukota Baghdad menjadi lautan darah. Sehingga masa itu menjadi masa paling kelam dari sejarah Islam karena tidak ada kekejaman yang melebihi Khulaqo Khan ketika membantai ummat Islam di Baghdad waktu itu.

Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang diawali dengan tragedi akan diakhiri dengan tragedi pula, sebagaimana telah diperlihatkan dalam dua masa Daulah Umawiyah dan Abbasiyah. Justru munculnya Daulah Utsmaniyah di Turki, merupakan pertolongan Allah untuk mengangkat harkat dan martabat ummat Islam (khususnya dunia Arab) yang hancur berkeping-keping di Baghdad. Allah munculkan pengganti penguasa Islam dari Turki setelah ummat Islam dan Arab menanggung kekalahan dan kehinaan dari kekuasaan Dinasti Mongol (Tartar).

Mengingat sejarah telah memberikan contoh kepada kita, kekuasaan itu membutakan walaupun di masyarakat Islam sekalipun. Untuk itu kekuasaan perlu diatur, dimanage agar kekuasaan itu dibatasi, kekuasaan harus dikendalikan agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tamak dan dzalim. Sistem demokrasi juga salah satu bentuk mekanisme pengaturan kekuasaan. Tidak ada jamannya lagi kekuasaan dipegang oleh segelintir orang apalagi jika menggunakan cara-cara represif dan pemaksaan kehendak.. Sejarah Islam pun telah menunjukkan, pada masa Khulafaurrasyidin di masa Khalifah Utsman dan Ali yang kurang apa baik dan lurusnya masih saja ada pemberontakan. Apalagi di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, pemberontakan dan perebutan kekuasaan silih berganti.

Jadi hakekatnya sistem demokrasi lebih dekat kepada Islam dibanding sistem lainnya. Realitas sejarah telah menunjukkan, masa Khulafaurrasyidin sebagai panutan kita sangat mengedepankan musyawarah. Demokrasi paling tidak sangat dekat dengan semangat musyawarah, saling menghargai pendapat, proses seleksi dsb. Kekurangan yang ada di sistem demokrasi karena masyarakat sangat heterogen, ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang taat kepada Allah namun banyak pula yang bermaksiat kepada Allah, ada yang Islamnya kaffah namun banyak pula yang sekular, ada yang jujur namun banyak pula yang berjiwa koruptor, ada yang amanah namun banyak pula yang khianat, ada yang bercita-cita ingin menegakkan syariat Allah namun banyak pula yang ingin menghalanginya. Namun bukankah itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama (bukan hanya para politisi Muslim) untuk bersama-sama membina masyarakat agar menjadi masyarakat yang akidahnya lurus, mencintai Islam dengan sepenuh jiwa raganya sehingga cita-cita masyarakat dapat terwujud. Jadi perjuangan dakwah sangatlah luas dan berkesinambungan, ada yang melalui jalur politik, pendidikan, keluarga, budaya, ekonomi, sosial dsb.

Jangan terlalu bermimpi kalau menolak demokrasi terus keadaan akan menjadi lebih baik. Bermimpi memiliki sistem lain dan melupakan yang ada, seringkali menimbulkan kekecewaan dan frustasi. Seringkali kita bermimpi mewujudkan sistem khilafah yang ideal akan segera terwujud, padahal membentuk organisasi yang lebih kecil dan sederhana saja, seringkali kita tidak mampu.

Terkait dengan tuduhan bahwa demokrasi itu identik dengan sekular, menurut hemat penulis, itu sepenuhnya tergantung siapa yang mengendalikan. Jika yang mengatur orang-orang sekular pasti disemangati dengan jiwa sekular. Jika di tangan orang Kristen sudah pasti dijiwai dengan semangat Kristiani, begitu pula kalau ditangani orang-orang Islam, sudah pasti (seharusnya) digunakan untuk kepentingan dan kebaikan ummat Islam. Khalifah Umar mengatur pembagian kekuasaan antara umara (penguasa) dengan qadhi (hakim), mengatur tentang hak-hak rakyat, mengatur tentang harta negara (Baitul Mal), zakat, kebijakan tentang peperangan, dsb. Para ulama juga berijtihad dan merumuskan kitab-kitab fikih, padahal sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Barangkali, hal seperti itu pula lah pada demokrasi. Wallahu’a’lam

Penulis adalah pengamat Gerakan Dakwah

Iklan

4 Tanggapan

  1. terima kasih atas tulisannya mas

    Jawab Jaisy01:
    Iya, sama-sama

  2. https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsSampai hari ini, perbedaan pendapat mengenai sesuai tidaknya demokrasi dengan Islam tetap menjadi polemik tersendiri. Sebagian umat Islam yang menerima demokrasi mendirikan partai-partai Islam dan memasuki perjuangan lewat pemilu dan MPR/PARLEMEN. Bagi mereka, amat tidak masuk akal menyatakan demokrasi bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, pihak umat Islam yang menolak demokrasi tetap bersikeras menyatakan kekufuran dan kesyirikan demokrasi. Kedua pendapat yang bertentangan ini sulit dicarikan titik temu. Tak jarang karena tidak memahami adab ikhtilaf yang baik akhirnya terjadi saling menghujat dan menyalahkan sesama aktivis Islam. Kajian ini berusaha untuk mencari kebenaran tentang hakekat demokrasi sebenarnya dan mendiskusikan kedua pendapat tadi secara jujur dan obyektif. Semoga bermanfaat. Wallahu al Musta’an. I. DEFINISI Islam akan hancur bilamana umatnya tidak mengerti jahiliyah. Demikian kata shahabat Umar. Supaya gambaran demokrasi bisa dipahami dengan baik, di bawah ini kita ketengahkan sekilas tentang demokrasi. a. Secara Etimologi Kata Demokrasi merupakan gabungan kata dari dua lafadz dalam bahasa Yunani, yaitu Demos dan Kratos/cratein. Demos berarti rakyat sedangkan Kratos berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah “Pemerintahan oleh Rakyat.” [Ilmu Negara hal 167]. Dalam kamus Ilmiah Populer disebutkan, Demokrasi adalah kerakyatan; pemerintahan atas asas kerakyatan ; pemerinyahan rakyat (dengan perwakilan ). b. Secara terminologi Diketahui dari ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ( democracy is government of the people, by the people, and for the people). [Ilmu Negara, hal 167]. Maknanya sebagaimana diterangkan oleh Ust. Sa’id Abdul Adhim bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang mana sistem pelaksanaannya (mekanisme penyelenggaraan negara) dan syari’at serta hukum–hukumnya merupakan hasil dari suara rakyat dan ditetapkan untuk rakyat pula”[ Ad Dimukratiyyah Fi Al Mizan, hal 31]. II. SEJARAH DEMOKRASI Konsep demokrasi memang muncul dari dunia Barat, tepatnya pada masyarakat Yunani kuno, ketika salah seorang negarawannya yang bernama Pericles mencetuskan konsep itu pada tahun 431 SM. Ia mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria : Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung, kesamaan di depan hukum serta menghargai pluralisme. Disamping itu, ada sejumlah filosof terkemuka lain yang memberikan sumbangan konsep demokrasi seperti Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero. Tentu tak semua mendukung. Socrates misalnya, menolak konsep demokrasi. Ia lebih setuju konsep meritokrasi yang memberikan kekuasaan kepada orang –orang yang cakap memimpin, ketimbang konsep demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada sembarang orang. Konsep demokrasi masa itupun hanya laku di Yunani dan Romawi. Di berbagai negeri Eropa lainnya masih berlaku sistem monarki absolut yang diwariskan berabad-abad. Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan raja dan kaisar yang dipercaya sebagai wakil tuhan di muka bumi. Setelah itu kekuasaan di Eropa diwarnai dengan konsep Teokrasi, sejak agama Kristen merambah dunia itu dan lembaga Gereja melakukan dominasi tak terhingga dan menegakkan hukum-hukumnya sendiri atas nama Tuhan, dan pada akhirnya memaksakan keIlahian dan ketuhanan mereka sendiri atas rakyat. Konsep demokrasi mulai marak kembali 17 abad kemudian di masa Renaissance, ditandai dengan kehadiran pemikiran filosof Niccolas Macchiaveli (1467 – 1527), Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632–1704), Montesqieu (1689 – 1755) dan Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), sebagai reaksi atas keotoriteran monarki dan gereja. Era sesudah itu konsep demokrasi semakin berkembang, utamanya setelah Revolusi Perancis, Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Amerika, kemudian menjalar ke berbagai negara termasuk di Asia dan Afrika, sejalan dengan perolehan kemerdekaan negara-negara di dua benua itu. Selama perkembangannya, demokrasi mengalami berbagai penafsiran, hingga terdapat berbagai versi demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Islam, demokrasi rakyat, hingga demokrasi komunis yang sejatinya otoriter. Dimasa depan, boleh jadi madzhabnya akan bertambah banyak, atau malah akan tergantikan sama sekali oleh sebuah sistem baru. [Suara Hidayatullah-03/XII/Juli 1999, hal 52-53]. Padmo Wahjono menulis macam-macam demokrasi sebagai berikut : demokrasi Barat (Liberal), demokrasi Timur (demokrasi Rakyat/Proletar), demokrasi Tengah, demokrasi sederhana. M. Solly Lubis, menulis macam-macam demokrasi adalah : demokrasi Barat dan demokrasi Rusia, demokrasi yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan demokrasi yang representatif dengan sistem referendum. Kriteria yang digunakan untuk membuat klasifikasi jenis-jenis demokrasi tersebut antara lain berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif sesuai dengan ajaran Montesquieu yang kemudian terkenal dengan istilah Trias Politica. Montesquieu dalam ajaran Trias Politica membedakan adanya tiga jenis kekuasaan dalam negara, yaitu : a) kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan. b) kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan dan c) kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Ketiga jenis kekuasaan itu harus didistribusikan kepada beberapa organ, dan tiap organ hanya memegang satu kekuasaan saja, yaitu : a) kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undanganan diserahkan kepada organ legislatif b) kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ eksekutif c) kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ yudikatif Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran mengenai ajaran Montesquieu tersebut, khususnya penafsiran mengenai hubungan antara organ yang satu dengan lainnya. Tiga macam perbedaan penafsiran yang dikemukakan oleh Soehino sebagai berikut : Di Amerika Serikat : ajaran Montesquieu tersebut ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan yang tegas bahkan juga pemisahan organ-organnya. Penafsiran ini kemudian menimbulkan sistem Pemerintahan Presidensial. Di Eropa Barat khususnya Inggris menafsirkan bahwa antara organ yang satu dengan organ lainnya terdapat hubungan timbal balik, seperti legislatif dengan eksekutif. Penafsiran demikian berhasil menciptakan suatu sistem pemerintahan yang disebut : Sistem Parlementer; Di Swiss ditafsirkan bahwa badan eksekutif hanyalah sebagai badan pelaksana dari apa yang telah digariskan oleh badan legislatif. Sistem demokrasi yang dilaksanakan di Swiss tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Sistem Referendum. Akibat dari perbedaan penafsiran tersebut maka dikenal tipga tipe demokrasi modern, yaitu : a) Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. b) Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan namun pada badan yang diserahi kekuasaan khususnya legislatif dan eksekutif, terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi atau sistem parlementer c) Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol yang secara langsung dari rakyat, disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja. [Ilmu Negara, hal 168-170]. Demokrasi mempunyai dua prinsip pokok yaitu : 1. Liberalisme. 2. Kapitalisme. [Ad Dimukratiyah Fi Al Mizan, hal 31]. III. KLASIFIKASI DEMOKRASI DI TINJAU DARI SEGI ; TAHAPAN, BENTUK ISI SERTA JENISNYA 1. Tahapan Demokrasi Menurut tahapannya dikenal dua tahapan demokrasi, yaitu : a) demokrasi langsung b) demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung berarti rakyat ikut secara langsung dalam menentukan policy pemerintahan. Hal ini terjadi pada tipe-tipe negara – negara kota waktu zaman Yunani Kuno, rakyat berkumpul pada tempat tertentu untuk membicarakan berbagai masalah kenegaraan. Pada masa modern ini cara demikian tentu tidak mungkin lagi karena selain negaranya semakin luas dan meliputi banyak warganya, urusan – urusan kenegaraannya pun semakin kompleks. Jadi rakyat tidak lagi ikut dalam urusan pemerintahan secara langsung melainkan melalui wakil – wakil yang ditentukan dalam suatu pemilihan umum ( Pemilu ). Hal ini yang disebut demokrasi tidak langsung. Bentuk ( Method of decision making) 2. Bentuk Demokrasi Pengertian demokrasi dari segi bentuknya, maka bisa diartikan demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh orang banyak. Demokrasi dari sudut bentuknya disebut demokrasi formal. 3. Isi Demokrasi Pengertian demokrasi dari segi isinya, maka demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Demokrasi dari sudut isinya disebut demokrasi material. [Ilmu Negara, hal 167-168]. 4. Jenis – Jenis Demokrasi Modern a) Demokrasi Modern dengan sistem Presidental Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Juga pemisahan tegas antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Badan legislatif sebagai badan yang memegang kuasa perundang– undangan adalah Badan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya pemisahan demikian maka secara prinsipil badan – badan tersebut bebas dari pengaruh yang satu terhadap yang lain. Amerika Serikat, yang menganut sistem pemisahan kekuasaan. Badan legislatifnya adalah congress, yang terdiri atas senat (senate) dan Badan Perwakilan Rakyat ( House of Representatives ) yang bekerja sama secara bikameral dalam pembuatan undang – undang termasuk UUD. Senat adalah wakil dari negara – negara bagian. Tiap negara bagian mempunyai dua orang wakil sebagai senator, sedangkan dalam badan perwakilan rakyat masing-masing negara bagian diwakili oleh sejumlah wakil yang banyak berdasarkan jumlah penduduk negara bagian yang bersangkutan. Sejak tahun 1913 baik senat maupun badan perwakilan rakyat, anggota-anggotanya dipilih oleh para pemilih dimasing-masing negara tersebut dalam pemilihan umum. Susunan dari badan eksekutif terdiri atas seorang presiden sebagai kepala pemerintah, dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, presiden dibantu pula oleh lembaga legislatif, para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan perwakilan rakyat. Para menteri tidak mempunya hubungan pertanggung jawaban dengan badan perwakilan rakyat. Yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dijalankan oleh para menteri adalah presiden sebagai pemberi tugas tersebut. Presiden juga tidak dapat dijatuhkan oleh badan perwakilan rakyat sehubungan dengan tindakan politik negara yang menyimpang selama masa jabatannya kecuali jika presiden melakukan kejahatan-kejahatan dalam empeachment. b) Demokrasi Modern dengan sistem Parlementer. Dalam system ini terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dan badan legislatif, atau parlemen, atau badan perwakilan rakyat. Kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet ini yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jika pertanggung jawaban itu tidak dapat diterima oleh parlemen, maka parlemen dapat menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) terhadap kebijaksanaan kabinet. Untuk itu kabinet harus mengundurkan diri. Dengan demikian, maka titik berat kekuasaan ada di tangan parlemen. Akan tetapi ada kalanya pula bahwa penilaian parlemen terhadap kebijaksanaan kabinet tersebut, berbeda/bertolak belakang dengan penilaian rakyat sendiri. Jika terjadi keadaan demikian, maka parlemen sudah tidak menyuarakan kehendak rakyat lagi atau sudah tidak representatif lagi. Guna menghindari hal itu maka kepala negara mempunyai hak untuk membubarkan parlemen. Jika parlemen bubar maka diadakan pemilihan umum baru. Seandainya badan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum yang baru ini pun tidak dapat menerima pertanggung jawaban tersebut, maka kabinet harus mundur. Hal ini berarti badan perwakilan rakyat yang mengajukan mosi tidak percaya adalah benar badan perwakilan rakyat yang representatif sebaliknya tindakan kepala negara dalam membubarkan badan perwakilan rakyat sebelumnya adalh tindakan yang tepat. Keadaan ini akan berlaku sebaliknya jika badan perwakilan rakyat hasil pemilu yang baru ini dapat menerima pertanggung jawaban kabinet. Dalam sistem parlementer, kepala negara tidaklah merupakan pimpinan yang nyata, melainkan sekedar lambang. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara adalah : kabinet baik para menteri secara perorangan maupun secara bersama-sama untuk seluruh kabinet. Bahkan jika kepala negara atau raja yang bersalah yang bertanggung jawab adalah menteri. Berdasarkan hal itu maka kebijaksanaan pemerintah dan negara ditentukan oleh kabinet, akan tetapi keputusan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut haruslah merupakan peraturan negara, ditandatangani oleh kepala negara. Untuk menunjukkan bahwa terhadap peraturan yang bersangkutan menteri yang bersangkutan pula yang bertanggung jawab atau tanggung jawab perdana menteri atas nama seluruh anggota kabinet, maka menteri yang bersangkutan atau perdana menteri turut menandatangani keputusan atau peraturan yang bersangkutan. Turut menandatangani tersebut lazimnya disebut Contrasign. Menurut sejarahnya sistem parlementer ini bErasal dari Inggris . sistem ini dimulai dengan adanya asas The King Can Do No Wrong ( raja tidak dapat berbuat salah) hal ini tidaklah berarti bahwa raja sama sekali tidak pernah berbuat kesalahan atau kekeliruan justru para menteri yang dipersalahkan. Hal ini berhubungan dengan contrasign kabinet diatas. Jadi atas kesalahan raja, yang bertanggung jawab adalah menteri yang bersangkutan atau kabinet secara keseluruhan. Sebagai asas itu maka muncul sistem parlementer dengan pertanggung jawaban menteri/kabinet kepada parlemen. c) Demokrasi Modern dengan sistem Referendum. Sistem Referendum terdapat di Swiss. Badan eksekutifnya merupakan dewan yang disebut Bundesrat. Dewan tersebut adalah bagian dari badan legislatif yang disebut bundesversammlung yang terdiri atas Nationalrat dan Stadenrat. Nationalrat adalah badan perwakilan Nasional, sedangkan Stadenrat adalah perwakilan dari negara – negara bagian. Negara-negara bagian itu sendiri disebut Kanton. Mekanisme pelaksanaan pemerintah adalah sebagai berikut : mula – mula yang terbentuk adalah Bundesversammlung yang terdiri atas Nationalrat dan standerat. Nationalrat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Masa jabatan Nationalrat adalah 4 tahun. Selain itu setiap Kanton mengirimkan dua orang wakil untuk duduk dalam standerat. Cara pemilihan dan masa jabatan masing-masing anggota standerat ditentukan oleh kanton masing-masing. Setelah Bundesversammlung terbentuk, maka badan itulah berfungsi sebagai badan legislatif yang membuat UU, termasuk UUD. Setelah UUD terbentuk, lalu bundesversammlung memilih 7 orang anggotanya untuk duduk dalam Bundesrat guna melaksanakan UU tersebut. Sebelum UU itu dilaksanakan, dimintakan terlebih dahulu pendapat rakyat melalui referendum. Ada tiga bentuk referendum, yaitu: 1. Referendum obligatoir (wajib) yaitu untuk berlakunya suatu undang-undang yang terpenting atau UUD, atau UU lain yang menyangkut hak rakyat, Bundesrat harus meminta pendapat rakyat terlebih dahulu dengan mengisi formulir. Jika lebih banyak suara yang menyetujui UU dapat berlaku, demikian juga sebaliknya. 2. Referendum fakultatif (tidak wajib) yaitu terhadap UU trtentu Bundesrat tidak langsung meminta pendapat rakyat, melainkan diumumkan saja untuk jangka waktu tertentu. Jika dalam kurun tertentu tidak ada reaksi dari sejumlah orang tertentu maka UU itu langsung mampunyai kekuatan mengikat , sebaliknya jika sebagian besar rakyat mengajukan keberatannya agar diadakan referendum, maka terhadap UU yang bersangkutan dimintakan pendapat rakyat terlebih dahulu sebelum diberlakukan 3. Referendum consultatif yaitu referndeum mengenai soal-soal teknis yang biasanya wakil rakyat sendiri kurang mengerti tentang materi UU yang dimintakan persetujuannya. Klasifikasi jenis-jenis demokrasi tersebut diatas adalah klasifikasi berdasarkan penafsiran terhadap pandangan Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan dalam teori Trias Politica. Demokrasi baik dalam arti formal maupun dalam arti material, kedua-duanya mengandung unsur kebebasan dan persamaan. Antara kedua unsur tersebut ternyata semua negara di dunia ini tidak memberikan tekanan yang sama. Ada negara yang lebih menekankan pada unsur kebebasannya sebaliknya ada negara yang lebih menekankan soal persamaannya. Bertalian dengan hal tersebut, Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, menulis bahwa ada dua paham yang penting, yaitu : demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat, dan ditambah lagi aliran ketiga, yaitu demokrasi Pancasila. a. Demokrasi Modern dengan sistem Konstitusional. Demokrasi Konstitusional atau sering disebut Demokrasi Liberal ialah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualistis. Salah seorang pelopor aliran ini adalah Hans Kelsen. Ia berpendapat bahwa juika suatu negara tidak menjamin kebebasan warganya, maka negara tersebut bukanlah negara demokrasi. Untuk menjam,in kebebasan warganya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Pembatasan klekuasaan pemerintah ditetapkan melalui konstitusi. Maka demokrasi ini disebut pula Demokrasi Konstitusional. Ciri-ciri demokrasi konstitusional menurut Henry B. Mayo : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai tingkat minimal. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragam. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Lembaga-lembaga yang disediakan untuk melaksanakan demokrasi tersebut adalah : 1. Pemerintah yang bertanggung jawab. 2. Suatu badan perwakilan rakyat yang mewakili golongan – golongan dan kepentingan – kepentingan dalam masyarakat. Yang dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bebas dan rahasia, terhadap calon yang lebih dari satu, memungkinkan oposisi yang membangun dan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu. 3. Suatu organisasi politik yang mencakup dua atau lebih partai politik, partai-partai menyelenggarakan hubungan kontinu antara masyarakat umum dengan para pemimpinnya. 4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak – hak asasi dan mempertahankan keadilan. Secara ringkas, demokrasi-demokrasi konstitusional menghadapi sejumlah masalah. Salah satunya adalah bagaimana menghasilkan perubahan dengan tetap mempertahankan stabilitas. Isu-isu lainnya menyangkut bagaimana menemukan metode-metode untuk memberikan hak berkuasa kepada para pemimpin dengan tetap mencegah mereka menindas yang lain-lain. Masih ada problem lainnya, yakni mewujudkan pemerintaha terbatas (check and balance) tanpa menimbilkan pemerintahan “lumpuh” yang tidak dapat memobilisasikan sumber daya untuk memprakarsai kebjakan-kebijakan yang dibuutuhkan. Akhirnya, sebuah demokrasi konstitusional harus mencoba mempertemukan konstitusionealisme dengan demokrasi. Konstitusi mengatur pendayagunaan dan distribusi kekuasaan,; demokrasi menyangkut antara lain : peran serta aktif dari warga negara di dalam kehidupan politik.meskipun demikian, suatu konstitusi tidak hanya mmembatasi kekuasaan para penguasa tetapi juga hak-hak warga negara untuk berperan serta. Misalnya, selama abad kesembilan belas, kekangan-kekangan hukum membatasi kekuasaan pemimpin Inggris; tidak ada suatu kelompok atau orang yang memainkan kekuasan absolut. Meskipun demikian, tidak semua warga negara laki-laki dapat berperan serta dalam politik. Sampai permulaan abad kesua puluh di Inggris belum ada hak untuk memberikan suara secara universal bagi kaum pria, sementara hak suara bagi wanita baru terwujud hanya setelah perang dunia pertama. Walaupun orang Perancis telah mempunyai hak pemberian suara bagi semua laki-laki semenjak pemilihan 1849, wanita Perancis tidak memperoleh hak suara sampai akhir Perang Dunia Kedua. [Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, hal 275-279]. b. Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar) Demokrasi rakyat lebih ditekankan pada unsur kesamaannya. Tokoh aliran ini antara lain Robert Owens, Saint Simon, Snetlage, dan Karl Marx. Menurut Karl Marx masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat komunis, yaitu masyarakat dimana tidak terdapat kelas-kelas sosial. Menurut dibebaskan dari keterikatannya terhadap milik pribadi dan tidak ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan harus melalui jalan paksaan dan kekerasan. Ciri-ciri demokrasi rakyat (Proletar) menurut M. Carter ialah : 1. adanya dorongan untuk memaksakan persatuan 2. adanya usaha penghapusan oposisi secara terbuka 3. suatu pemimpin yang merasa dirinya paling tahu mengenai cara-cara menjalankan kebijaksanaanpemeerintah, dan yang menjalankan kekuasaan melalui suatu elit yang kekal; 4. negara merupakan suatu alat untuk mencapai komunisme, maka semua alat perlengkapan negara, dan semua perangkat hukum diarahkan untuk mencapai komunisme tersebut. Sebagaimana di Rusia misalnya, lembaga-lembaga yang disediakan untuk melaksanakan demokrasi rakyat tersebut adalah : 1. Sistem satu partai yaitu partai Komunis. 2. Soviet tertinggi sebagai perwakilan rakyat, secara formal memegang semua kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) 3. Adanya Pemilihan Umum , tetapi dengan sistem calon tunggal untuk setiap kursi calon umum yang telah ditetapkan oleh partai komunis. IV. DEMOKRASI ALA INDONESIA Menurut UUD 1945 demokrasi yang berlaku adalah demokrasi dengan sistem presidensial. Akan tetapi tidak persis sama dengan sistem presidensial yang terdapat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat Presiden tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini congress. Di Indonesia presiden harus bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini MPR. Bahkan MPR dapat memberhentikan presiden dari jabatannya, sebelum masa jabatan berakhir jika pertanggung jawabannya tidak diterima oleh MPR. Di Amerika Serikat hanya congress yang membentuk UU. Di Indonesia undang-undang dibentuk oleh presiden bersama – sama DPR. Berdasarkan tekanan terhadap unsur kebebasan dan persamaan maka demokrasi di Indonesia memiliki bentuk tersendiri yang di sebut “Demokrasi Pancasila”. Demokrasi ini meliputi bidang – bidang sosial, politik dan ekonomi. Dalam penyelesaian masalah –masalah Nasional, berusaha sejauh mungkin menempuh jalan musyawarah untuk mufakat. Demikian asas demokrasi yang dimaksud sebagai asas pembangunan nasional yang tertera dalam Bab II, Sub C, GBHN 1988 (Tap. MPR No. II/MPR/1988). Mekanisme yang digunakan untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila tersebut adalah melalui : 1. Lembaga Negara : MPR, Presiden, DPR,BPK,DPA dan Mahkamah Agung. 2. Pemilihan Umum yang bersifat luber : langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan secara berkala. 3. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. 4. Partai politik dan organisasi-organisasi massa dengan satu-satunya asas yaitu Pancasila. [Ilmu Negara, Hal 167-181]. Telaah kritis ata demokrasi Menyoal Asal Usul Demokrasi Islam hadir ke dunia sebagai sebuah sistem kehidupan yang sempurna dan paripurna. Keberadaannya menghapus seluruh syariat nabi sebelum Muhammad. Artinya, ajaran Yahudi dan Nasrani, ajaran Zabur, Taurat dan Injil tidak boleh diamalkan lagi. Yang harus diimani dan diamalkan adalah Islam, Al Qur’an dan As Sunah. [Ma Laa Yasa’ul Muslim Jahlahu hal.53]. Karena itu Rasulullah bersabda: “ Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarku (sampai kepadanya dakwah Islam) baik ia itu Yahudi maupun Nasrani kemudian ia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya kecuali ia pasti menjadi penduduk neraka.” [HR. Muslim Kitab Iman Bab Wujubu al Iman bi Risalati Nabiyina Muhammad Ila Jami’in Naas wa Naskhul Milal Bimilatihi no. 153, Shahih Jami’ Shaghir no. 2392/7063, Silsilah Ahadits Shahihah no. 157]. Dari Umar bahwasanya beliau juga bersabda : “ Seandainya Musa hidup dan kalian mengikutinya serta meninggalkanku, kalian pasti tersesat.” [HR. Ahmad 3/471 dan 4/266, hasan]. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun ke bumi untuk memerintah manusia dengan syariat Islam bersama Imam Mahdi dan menghancurkan Salib. [HR. Muslim Kitabul Iman Bab Nuzuli Isa bin Maryam Haakiman Bisyari’ati Muhamad no. 155]. Ini semua menjadi bukti yang kuat bahwa Islam satu-satunya way of life bagi kaum muslimin hingga akhir zaman nanti. Mereka tak memerlukan lagi syariat dan sistem atau way of alife dari luar Islam, termasuk demokrasi. Pertanyaannya, jika Islam menghapus seluruh syariat nabi sebelum Muhammad sehingga di akhir zamanpun Nabi Isa memerintah dengan Al Qur’an dan As Sunah, bukankah Islam lebih menghapus lagi demokrasi yang merupakan perasan otak orang atheis dan musyrik tak mengenal Allah, tak mengenal wahyu, tak mengenal Rasul dan kitab suci ini. Lantas kenapa umat Islam mengikuti Demokrasi, padahal mengikuti Yahudi dan Nasrani yang mempunyai nabi : Musa dan Isa, mempunyai kitab suci dari Allah : Taurat dan Zabur saja tidak boleh, haram dan kafir. Bahkan umat nabi Isa saja bila masih hidup pada zaman nabi Muhammad r harus beriman kepada beliau dan Al Qur’an. Bila tidak berarti kafir dan masuk neraka. Kenapa umat Islam justru mundur ke belakang, ke zaman jahiliyah, zaman ribuan tahun sebelum hadirnya Rasulullah r dan Al Qur’an. Bukankah ini kembali kepada kejahiliyahan dan atheisme, kekufuran. Tidakkah kita sadar Nabi Isa dan Musa kalau masih hidup pada zaman Rasulullah r juga akan masuk Islam, mengamalkan Al Qur’an dan As Sunah, meninggalkan agama Yahudi dan Nasrani, meninggalkan Taurat dan Injil ? Imam Bukhari dalam kitab shahihnya menulis dalam kitab Al I’tisham sebuah bab yang beliau beri judul Qaulu an Nabi Laa Tasaluu Ahlal Kitab ‘an Syai’ (bab sabda nabi,”Jangan bertanya sesuatupun kepada ahlu kitab”.[Fathul Bari 13/411]. Ibnu Abbas berkata,” Janganlah kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang suatu hal,, karena kitab kalian (Al Qur’an) yang diturunkan kepada Rasulullah itu paling baru (paling akhir turunnya), kalian membacanya orisinil tak teracampuri penyelewengan sedikitpun. Kitab itu telah menyebutkan kepada kalian bahwa ahlu kitab telah merubah dan mengganti kitab Allah (Taurat dan Injil) dan mereka menulis dengan tangan mereka sebuah kitab dan mengatakan,” Kitab (buku) ini dari Allah, agar mereka membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apakah ilmu kalian tidak melarang kalian dari bertanya kepada mereka ? Demi Allah, tidak (jangan bertanya kepada mereka). Kita tak pernah melihat seorang pun dari mereka bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian (Al Qur’an).” [HR. Bukhari no. 7363]. Ibnu Mas’ud berkata,” Janganlah kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang suatu hal, karena mereka sekali-kali tidak akan memberi kalian petunjuk karena mereka sendiri tersesat. (Jika kalian bertanya kepada mereka) kalian akan mendustakan kebenaran dan membenarkan kebatilan.” [HR. Abdu Razzaq 6/112 no. 10162. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata,” Sanadnya hasan.” Fathul Bari 13/412]. Umat Islam dilarang bertanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam masalah dien. Kenapa ? Karena dien Islam telah sempurna, seluruh persoalan kehidupan manusia telah diatur, baik secara rinci seperti pokok-pokok aqidah, akhlaq dan ibadah maupun menunjukkan rambu-rambu baku yang penjelasan dan prakteknya diserahkan kepada para ulama mujtahid disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu. Politik, ekonomi, milter, sosial budaya, pendidikan, hubungan antara negara dan lain-lain, semuanya telah dibahas oleh Islam, karenanya umat Islam tak perlu dan tak boleh bertanya apalagi mengikuti sistem politik, ekonomi, militer, kepada Yahudi dan Nasrani. Politik, ekonomi, militer dst, semuanya itu termasuk dien, ajaran Islam. Bertanya dan mengikut sistem mereka berarti tidak puas dengan Al Qur’an. Bila hal ini telah kita pahami, kita akan bisa meyakini sepenuh keyakinan bahwa belajar dan mengikuti produk akal atheis dan musyrikin Yunani Kuno jelas merupakan hal yang diharamkan Islam. Dari sini jelas, sejak dari sumbernya demokrasi dilarang dan haram menurut Islam. Seperti kita ketahui bersama, demokrasi mencuat lagi ke permukaan setelah adanya revolusi Perancis sebagai reaksi atas kezaliman dan penindasan kaum bangsawan kerajaan dan kalangan gereja. Demokrasi lahir kembali sebagai sikap memberontak atas sistem pemerintahan teokrasi yang mengatas namakan Tuhan/agama Kristen. Demokrasi lahir sebagai sikap menentang agama Nasrani yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kebebasan. Posisi agama Nasrani saat itu bak tuan aatas budaknya, berbuat seenaknya. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang kafir Barat tak mempunyai pilihan selain menolak agama dan menempatkan Narsani dan selanjutnya seluruh agama sebagai musuh abadi. Karena itulah demokrasi sejak kelahirannya kembali ini merupakan ideologi sekuler yang lari dari agama. Mereka mengangkat semboyan ” berikan hak Tuhan kepada Tuhan dan hak raja kepada raja.” Faktor historis ini banyak dilupakan umat Islam yang tertipu dengan demokrasi. Mereka lupa bahwa Islam tidak menerapkan sistem Teokrasi Barat yang memperbudak manusia dengan mengatas namakan agama, tidak pula demokrasi Barat yang bersendikan sekulerisme dan memusuhi agama. Islam mempunyai sistem politik dan pemerintahan sendiri yang bersumber kepada Al Qur’an, As Sunah an Nabawiyah dan Sunah Khulafaur Rasyidin, yang terbukti telah sukses mengatur sebagian besar bagian dunia ini selama tak kurang dari seribu tiga ratus tahun, sejak zaman Rasulullah r sampai era Turki Utsmani. Ketika Islam menyatakan menolak Teokrasi dan diktatorisme, bukan berarti Islam menerima Demokrasi. Sama sekali tidak demikian, bukan demokrasi, bukan pula Teokrasi, namun Islam berdasar Al Qur’an dan As Sunah. Teokrasi Barat adalah sistem pemerintahan kufur di mana para raja dan pendeta menjadi tuhan-tuhan baru dengan bekal sakti kitab suci yang telah mereka selewengkan. Demokrasi tak kalah jeleknya, karena berintikan sekulerisme. Demokrasi memenjarakan agama di pojok-pojok masjid, agama hanya diberi pengertian hubungan individual dengan Allah semata. Sementara itu seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, militer, hukum dan aspek-aspek lainnya tidak boleh dicampuri oleh agama. Semuanya menjadi hak rakyat, lewat wakilnya baik yang bernama Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat serta raja dan kaisar maupun presiden dengan kabinetnya. Ajaib, mereka lebih berkuasa dibandingkan Allah untuk mengatur hitam putihnya kehidupan mereka. Jelas sudah kekufuran dan kesyirikan demokrasi. Demokrasi tak lain hanyalah wajah politik sekulerisme sebagaimana kapitalisme dan sosialisme hanyalah wajah ekonomi sekulerisme. Keluar dari sistem teokrasi dan diktatorisme menuju sistem demokrasi, tak lain hanyalah pindah dari satu sistem dan ideologi kufur dan syirik menuju sistem dan ideologi kufur dan syirik lainnya. Itu artinya lepas dari mulut singa masuk dalam mulut buaya, tak ada bedanya sama sekali. [lihat Haqiqatu al Dimuqrathiyah hal. 40-42, Al Dimuqrathiyah fil Mizan hal. 31-40]. Pakar demokrasi sendiri mengakui tak ada demokrasi tanpa adanya sekulerisme. Tengok misalnya kajian Samuel Huntington yang menyimpulkan demokratisasi mustahil dilakukan tanpa proses sekulerisasi. Demokrasi membutuhkan satu syarat utama yaitu pemisahan agama dan negara. Demokrasi sangat jarang terdapat di negeri-negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Hindu, Budha maupun Konfusius. Kenapa demikian? Menurut Huntington agama Kristen Barat menekankan martabat individu dan pemisahan gereja dan negara. Huntington pun menyimpulkan,”Tampaknya masuk akal menghipotesakan bahwa meluasnya agama Kristen mendorong perkembangan Demokrasi.” [Huntington dalam Gelombang Demokratisasi Ketiga hal. 89, dinukil dari Gus Dur Kau Mau Kemana hal. 1-2]. Syubhat : Sebagian umat Islam yang menerima demokrasi beralasan, mereka mengambil sisi positip dari demokrasi seperti pengakuan HAM, peniadaan diskriminasi dan kebebasan beragama, berpendapat dan lain sebagainya. Adapun nilai negatipnya seperti sekulerisme, hak membuat UU di tangan manusia, penuhanan suara mayoritas dan lain-lain mereka tolak. Jawab : Penyataan ini menggelikan sekaligus memprihatinkan. Menggelikan karena menandakan rancunya pemahaman tentang demokrasi itu sendiri, memprihatinkan karena menandakan lemahnya filter iman terhadap serangan Barat sekaligus kekalahan mental di hadapan peradaban Barat. Demokrasi adalah sistem kufur dan syirik, masihkah kita berharap di dalamnya ada kebaikan ? Pernyataan ini bisa kita analogikan begini. Kristen itu agama samawi namun oleh Allah telah dinyatakan kafir [lihat misalnya QS. Al Maidah:17,72-73], penganutnya kekal di neraka Jahanam dan termasuk seburuk-buruk makhluk di alam raya ini [QS. Al Bayyinah:6]. Kemudian kita dapati kenyataan persaudaraan antara sesama anggota gereja kuat, orang Kristen suka menolong sesama mereka, bahkan menyantuni kaum fakir dan miskin umat Islam, mendirikan balai pendidikan, pengobatan dan latihan kerja gratis bagi kaum muslimin, dan kegiatan sosial lainnya. Lantas apakah kita boleh mengikuti Kristen dengan alasan mengambil ajarannya yang positip dan meninggalkan ajarannya yang negatip ? Apa artinya kegiatan sosial mereka dibandingkan kekufuran dan kesyirikan mereka? Bukankah dengan kufur dan syirik sudah cukup untuk membatalkan kegiatan sosial dan ajaran positif mereka ? Memangnya ada ajaran positif dalam kekufuran ? Penyataan ini — Naudzu Billahi — secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar berarti telah menuduh Islam dan Rasulullah dengan tuduhan keji. Menuduh Islam tidak sempurna dan masih memerlukan sistem lain selain Al Qur’an dan As Sunah. Menuduh Rasululah tidak menyampaikan seluruh wahyu. Dan ini tentu juga berarti menuduh Allah salah memilih orang menjadi Rasul-Nya, juga menuduh Allah tidak menyempurnakan Islam atau lebih dari itu, –Naudzu Billah—menuduh agama dan syariat Allah tidak sempurna sehingga harus ada filosof Yunani dan kafir Barat yang menyempurnakannya dengan sistem demokrasi. Itu artinya mendustakan ayat-ayat dan hadits-hadits nabawi. Allah berfirman : “Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan teah Kucukupkan kepada kalian nikmat kalian dan telah Kuridhai Islam sebagai agama kalian..” [QS. Al Maidah :3]. Artinya : “ Hai Rasul. sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya…” [QS. Al Maidah : 67]. Dalam Hadits Jabir yang panjang disebutkan,” Dan telah aku tinggalkan atas kalian hal yang kalian tidak akan pernah tersesat bila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Kalian bertanya kepadaku, maka apa yang akan kalian katakan?” Para shahabat menjawab,” Kami bersaksi bahwa anda telah menyampaikan, menunaikan dan memberi nasehat. Maka beliau mengangkat jari telunjuk beliau ke alangit dan berkata,” Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah 3 kali.” [HR. Muslim Kitabul Haj Bab Hujatu an Nabi no. 1218]. Dalam hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda,”Telah kutinggalkan di antara kalian dua hal. Kalian tidak akan pernah tersesat sesudah keduanya, yaitu kitabullah dan sunahku. Keduanya tak akan pernah berpisah sampai datang kepadaku di haudh nanti.” [Shahih Jami’ Shaghir no.2937, Misykatu al Mashabih no. 186, Silsilah Ahadits Shahihah no. 1761]. Juga dalam hadits Ibnu Abbas ketika berkhutbah di Mina saat Haji Wada’ beliau bersabda,” Wahai Allah, bukankah telah aku sampaikan ? Wahai Allah bukankah telah aku sampaikan ?” [HR. Bukhari kitabul Hajj Bab Al Khutbah Ayyami Mina]. Dalam hadits Abi Bakrah juga dalam hadits tentang khutbah Wada’ di Mina, beliau bersabda,” Bukankah telah aku sampaikan? Mereka menjawab,”Ya.” Beliau bersabda,” Ya Allah, saksikanlah. Hendaklah orang yang menyaksikan memberitahu orang yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya lebih paham dari orang yang mendengar langsung.” [HR. Bukhari kitabul Hajj Bab Al Khutbah Ayyami Mina]. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Harun bin ‘Antarah dari bapaknya bahwasanya ia berkata,” Saya berada di sisi Ibnu Abbas kemudian seorang laki-laki datang dan berkata kepadanya,” Ada orang-orang yang datang yang memberitahu kami bahwa di sisi kalian (anda) ada selain apa yang ada di tangan Rasulullah r (yang beliau sampaikan) kepada manusia.” Maka Ibnu Abbas menjawab,” Apakah kau tidak mengetahui bahwa Allah telah berfirman (artinya),” Hai Rasul. sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya…” [QS. Al Maidah : 67]. Demi Allah Rasulullah r tidak mewariskan untuk kami hitam di atas putih.” [Tafsiru Ibni Katsir 2/80, Tafsiru ad Duru al Mantsur 3/117, sanadnya jayid menurut Imam Ibnu Katsir]. Karenanya ibunda ‘Aisyah berkata dengan keras,” Siapa memberitahu kamu bahwasanya Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan kepadanya, berarti ia telah berdusta. Allah telah berfirman,” Hai Rasul. sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah-Nya…” [QS. Al Maidah : 67].” Karena itu aqidah Islam menyatakan Rasulullah telah menyampaikan seluruh wahyu yang diturunkan kepada beliau, beliau tak menyembunyikannya meski satu hurufpun. Shahabat Abu Dzar berkata,”Rasulullah tidak meninggalkan seekor burungpun yang membolak-balik sayapnya di langit (udara) kecuali beliau menyebutkan kepada kami ilmunya (keterangannya). Beliau berasabda,” Tak tersisa satu masalahpun ang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah aku terangkan kepada kalian“ [HR. Ahmad 5/163, Al Mu’jam AL Kabir Thabrani no. 1647, Al Bazzar no. 147, lihat Silsilah Ahadits Shahihah no. 1803]. [Aqidah ini dinyatakan dalam buku-buku aqidah Islam, lihat Ma’ariju al Qabul 3/1108, Syarhu Tsalatsati al Ushul hal 141]. Aqidah Islam juga menyatakan yang disampaikan Rasulullah dari Allah Ta’ala adalah seluruh dien Islam secara mukmal muhkam (sempurna dan pasti), tak ada sedikitpun kekurangan sehingga perlu penambahan dan pelengkap, tidak ada yang musykil (tak bisa dipahami) sehingga perlu diakali dan diperalat agar bisa dipahami. [lihat Ma’ariju al Qabul 3/1110]. Allah berfirman : Artinya : “Tidaklah Kami tinggalkan sesuatupun di dalam Al Kitab ini (Al Qur’an).” [QS. Al An’am :38]. Karena itu Allah menegur dengan keras orang yang tidak puas dengan Al Qur’an dan masih membutuhkan selainnya : “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) yang dibaca kepada mereka ? Sesungguhnya dalam Al Qur’an itu ada rahmat yang agung dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.” [QS. Al Ankabut :51]. Tentunya seorang muslim akan mengimani dan mengamalkan ayat ini. Ia tak perlu lagi sistem selain Al Qur’an dan As Sunah, karena ia hanya akan mendapatkan pelajaran dan rahmat dalam Al Qur’an dan As Sunah saja. Karena itu, Allah sekali lagi menegur dengan keras : Artinya : “ Maka dengan perkataan manalagi sesudah Al Qur’an mereka akan beriman?” [QS. Al Mursalat :50]. Dengan perkataan para filosof Barat, Montesqui si nabi demokrasi, dst ? Inna Lillahi wa Inna Lillahi Raji’un. Alangkah meruginya kita, alangkah rusaknya akidah kita bila demikian itu keadaannya. Shahabat Ibnu Abbas ketika membaca QS. Al Maidah : 3, berkata,” Itulah Islam. Allah memberitahu nabi-Nya dan kaum mukminin bahwasanya Ia telah menyempurnakan syariat iman maka mereka tidak membutuhkan lagi tambahan untuk selama-lamanya. Allah telah menyempurnakannya maka Ia tidak akan menguranginya untuk selama-lamanya, Allah telah meridhainya maka Ia tidak akan membencinya selama-lamanya.” [Tafsiru Ibnu Jarir 6/79, Ad Duuru al Mantsur 3/17]. Dengan sempurnanya agama ini, sempurna pula aturan Allah yang mengatur kehidupan hamba-Nya dunia dan akhirat. Tak perlu lagi ada sistem dan aturan lain. Islam tak memerlukan tambahan, pengurangan maupun revisi. Menurut bahasa orang sekarang, tak ada amandemen atas Islam.[lihat Ma’ariju al Qabul 3/1110-1114]. Bila kita meninggalkan Al Qur’an dan As Sunah atau merasa keduanya belum cukup dan perlu ditambah dengan sistem lain, maka itu artinya kita telah keluar dari jalan yang terang yang ditinggalkan Rasulullah. Tak ada orang yang meninggalkan petunjuk Rasulullah kecuali pasti akan tersesat. Dari Abu Darda’ bahwasanya Rasulullah bersabda,” Demi Allah. Kalian tetah aku tinggalkan di atas jalan yang putih (terang, lurus). Malamnya bagaikan siangnya.” [Shahih Sunan Ibnu Majah no. 5, Silsilah Ahadits Shahihah no.688]. Nampaknya memang umat Islam telah jatuh mental di hadapan peradaban barat yang menggusung sistem demokrasi. Kita kalah dengan orang-orang Yahudi yang memahami betul nilai QS. Al Maidah ayat 3. Dari Thariq bin Syihab ia berkata,”Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar,” Kalian membaca ayat (QS. Al Maidah ayat 3) ini, kalau ayat itu diturunkan kepada kami tentulah sudah kami jadikan (hari turunnya) sebagai hari raya. “ Umar menjawab,” Saya benar-benar tahu kapan diturunkan, di mana diturunkan dan di mana Rasulullah ketika ayat ini diturunkan. Hari Arafah, demi Allah, di Arafah. “ Sufyan (perawi) berkata,” Saya ragu apakah hari Jum’at atau bukan (lalu ia membaca ayat),” Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian.” [HR. Bukhari no. 4606, Fathul Bari 8/343]. Bagi orang Yahudi, sempurnanya suatu agama merupakan peristiwa agung, kalau perlu dijadikan hari raya dan hari libur. Kita dilarang menjadikan hal ini sebagai hari raya, yang harus kita lakukan adalah mencukupkan diri dengan mengimani dan mengamalkannya, bukan menambahnya dengan sistem lain di luar Islam, termasuk demokrasi ini. Dari sini, mustahil secara syar’i dan akal umat Islam menerima demokrasi, meski dengan alasan mengambil sisi positifnya. Tak mungkin umat Islam yang disifati Allah sebagai umat terbaik di antara manusia [QS. Ali Imran :110], dengan agamanya yang sempurna, termasuk mengatur sistem politik, membutuhkan kebaikan dan sistem lain dari umat yang kufur dan syirik. Bukankah aqidah kita mengajari semua nabi mengajarkan seluruh kebaikan dan memperingatkan umatnya dari seluruh kejahatan [lihat Ma’ariju al Qabul 3/1108, Syarhu Tsalatsati al Ushul hal 141]. Sebagaimana riwayat shahabat Abdullah bin Amru bin Ash bahwasanya Rasulullah bersabda,”Tidak ada seorang nabipun sebelumku kecuali menerangkan seluruh kebaikan kepada umatnya dan memperingatkan umatnya dari seluruh kejahatan/keburukan.” [HR. Muslim Kitabul Imarah Bab Wujubul Wafa’ bi Bai’ati al Khalifah al Awal fal Awal no. 4776/1844]. Islam menerangkan segala urusan, mulai dari urusan WC sampai urusan negara. Seorang musyrik bertanya kepada shahabat Salman Al Farisi,”Apakah nabi kalian mengajar kalian sampai masalah adab buang air ?” Shahabat Salman Al Farisi menjawab,” Ya. Beliau melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar maupun kecil. Beliau melarang kami beristinja’ (bersuci) dengan batu kurang dari tiga butir, beliau melarang kami beristinja’ dengan tangan kanan dan beliau melarang kami beristinja’ dengan kotoran binatang dan tulang.” [HR. Muslim Kitabul Thaharah bab al Istithabah no. 262]. Apakah mungkin Islam mengatur negara namun tak mempunyai konsep dan sistem yang jelas, sehingga umat Islam harus mengimpor demokrasi ? Tentunya tidak. Yang bisa dikatakan umat Islam boleh mengambil kebaikan dari orang-orang kafir adalah hal-hal yang berupa penemuan baru seperti kemajuan teknologi dan iptek yang berdasar riset dan penelitian ilmiah, atau hal-hal mubah yang memang dibiarkan Allah dan diserahkan kepada umat Islam agar mereka berijtihad sesuai dengan kondisi tempat dan waktu di mana mereka tinggal. Adapun hal-hal yang ada nash, penjelasan, larangan atau perintah dari Allah dan Rasulullah , maka itulah kebaikan yang harus diamalkan. Di luar itu tidak ada lagi kebaikan, yang ada hanyalah kesesatan dan kemudharatan seperti halnaya dengan demokarasi ini. Wallahu A’lam bish Shawab. [lihat Haqiqatu al Dimuqrathiyah hal. 44-45]. DISKUSI SEBAGIAN ASAS & DASAR DEMOKRASI Demokrasi mempunyai ciri-ciri khusus yang bila ia hilang, tidak dinamakan demokrasi lagi. Ciri paling pokok adalah : 1. Kekuasaan oleh rakyat. 2. Pengakuan dan jaminan negara terhadap hak-hak dan kebebasan tiap individu. Demokrasi juga dibangun di atas beberapa dasar dan asas. Insya Allah masing-masing dasar akan kita diskusikan. ASAS PERTAMA : KEDAULATAN DI TANGAN RAKYAT Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang mempunyai kewenangan membuat UU, di mana tidak ada kekuasaan yang setara atau lebih tinggi darinya. Ia mempunyai perintah dan larangan tertinggi yang wajib ditaati oleh seluruh komponen lain dalam negara. [Al Hakim wa Ushulul Hukmi hal. 69, dinukil dari Haqiqatu al Dimuqrathiyah hal. 14]. Demokrasi menyatakan pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Kedaulatan bersumber dari rakyat dan di tangan rakyat. Rakyatlah penentu tunggal akan ke mana dan apa yang mereka kehendaki. Rakyat yang menentukan apakah ia akan mukmin atau kafir, akan ke barat atau ke timur dst. Inti demokrasi adalah kekuasaan rakyat Tidak ada demokrasi bila kekuasaan bukan di tangan rakyat. Kekuasaan mutlaq berada di tangan manusia. Bila merupakan kehendak rakyat, semua yang haram menurut Al Qur’an dan As Sunah bisa menjadi dalam demokrasi, dilegalkan dan dilindungi UU sedang yang menggugat dengan dasar amar ma’ruf nahi munkar dianggap sebagai tindakan melawan UU. Bila rakyat menghendaki, semua yang halal menurut Al Qur’an dan As Sunah bisa menjadi haram, pelakunya dihukum dan dianggap melawan UU. Yang jelas, semua tindakan yang tidak sesuai dengan UU yang ditetapkan lembaga Legislatif, eksekutif dan Yudikatif dianggap sebagai sebuah kejahatan yang harus dihukum, meskipun itu perintah wahyu. Dengan demikian yang ditaati dan dijadikan tuhan dari sisi tasyri’, tahlil dan tahrim dalam demokrasi adalah rakyat. Bila semua ini telah kita sepakati, maka bagi seorang muslim tidak akan kesulitan memahami hakikat negara demokrasi tanpa harus terlena oleh slogan-slogan emas yang diteriakkan para pendukung demokrasi. Baik kekuasaan di tangan rakyat atau di tangan sebagian kelompok, baik lewat demokrasi langsung maupun perwakilan, semua kondisi dan bentuk ini dalam Islam sudah jelas nama dan hukumnya, tidak ada keraguan dan kesamaran lagi, yaitu HUKUM KUFUR, SYIRIK dan THAGHUT. Nash-nash syariat hanya mengenal dua bentuk negara dan pemerintahan: 1. Negara / pemerintah Islam. 2. Negara / pemerintah thaghut. Dalam negara Isam, kekuasaan tertinggi /kedaulatan berada di tangan Allah Ta’ala Yang Maha Tinggi Maha Agung Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan. Hak membuat UU, menghalalkan, mengharamkan, melarang dan memerintah berada di tangan Allah pencipta langit dan bumi, bukan di tangan manusia baik itu sebagian individu, kelompok dan rakyat, atau bangsa. Ini sudah jelas dalam akidah seorang muslim. Dalam negara thaghut, kekuasaan tertinggi, hak memerintah, melarang dan membuat UU secara mutlak di tangan manusia atau sebagian di tangan Allah dan sebagian lain di tangan manusia, baik itu individu, kelompok, rakyat atau bangsa. Jelas kalau negara demokrasi adalah negara thaghut. Padahal iman tidak benar bila tidak ada sikap kufur kepada thaghut. Iman kepada Allah Ta’ala (menerima dan ridha dengan hukum-Nya) tidak bisa bertemu dengan iman kepada thaghut (menerima dan ridha dengan hukum thaghut). Allah menyebutkan kewajiban kufur kepada thaghut bersamaan dengan kewajiban iman kepada Allah ta’ala.” Barang siapa mengkufuri thaghut dan beriman kepada Allah berarti telah berpegang dengan tali yang teguh.” [QS. Al Baqarah : 256]. Allah mendustakan pengakuan orang yang mengaku beriman kepada Allah namun masih mau berhukum dengan thaghut dengan firman-Nya,”Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu (Al Qur’an) dan apa yang diturunkan sebelummu, padahal mereka mau berhukum dengan thaghut dan mereka sudah diperintahkan untuk mengkufuri thaghut. Sesungguhnya setan ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya.” (QS. An Nisa’: 60). Dari sini jelas sudah, seorang mukmin wajib mengkafiri hukum dan sistem demokrasi dan jelas juga dustanya pengakuan iman orang yang masih menerima dan rela dengan sistem demokrasi. Selamanya tidak akan pernah terkumpul dalam diri seseorang nama muslim dan demokratis. Tidak ada yang menerima atau mengesahkan kedua nama ini terkumpul dalam diri seseorang kecuali : 1. Orang yang tidak paham tentang Islam yang berlandaskan tauhid kepada Allah semata dan peniadaan sekutu dari-Nya. atau 2. Orang yang tidak paham tentang kesyirikan dan kekufuran demokrasi.[lihat Haqiqatu al Dimuqrathiyah hal. 14-20]. Bila kita meninjau kembali definisi demokrasi, minimal ada dua hal yang perlu digaris bawahi: a. Demokrasi berarti menjauhkan dan membuang hak dan kedaulatan Allah, di mana manusia baru mempunyai kedaulatan itu setelah mendapat izin-Nya. Jelas ini bertentangan dengan Islam seperti telah kita jelaskan di atas. b. Sistem demokrasi sejak awal tidak mengakui hukum-hukum syariat dan tidak mengakui wajibnya menerapkan hukum syariat. Hukum syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah, Rasulullah dan hasil ijtihad para mujtahid yang berijtihad dalam hal-hal yang diizinkan oleh Allah. Hukum yang berlaku hanyalah UU yang ditetapkan lembaga Legislatif, eksekutif dan Yudikatif yang merupakan representasi dari keinginan dan kehendak rakyat sebagai penegang kedaulatan. Dari sini jelas sistem demokrasi bertentangan dengan Islam karena Islam mewajibkan pelaksanaan hukum-hukum syariah yang telah ada nashnya secara qath’i atau nash yang dhani yang disepakati oleh mayoritas ulama mujtahidin. Baru setelah itu sekelompok umat Islam (ulama) yang mempunyai kemampuan diberi kewenangan untuk membuat peraturan dan UU yang bersifat managerial/administratif yang dipandang baik dan bermanfaat bagi rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syar’i. Dengan definisinya, demokrasi berarti telah meminggirkan dien secara total dari seluruh persoalan pemerintahan dan UU. Ini sekali lagi menegaskan bahwa demokrasi adalah sistem politik dari agama sekulerisme. [Kawasifu Zayuf karya Syaikh Abdurahman Habnakah al Maidany hal. 694-695, dinukil dari Haqiqatu al Dimuqrathiyah hal. 21]. Teori kedaulatan yang merupakan inti demokrasi tak mungkin lahir kecuali dari asas ilhad kufri (atheisme). Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut : Teori ini muncul pertama kali di Barat yang beragama Kristen (Nashara), di mana para penguasa berlaku dzalim dan memerintah dengan tangan besi dengan mengatas namakan kekuasaan Tuhan. Gereja bukannya melawan kedzaliman ini atau minimal menguranginya, namun justru ikut memasung kemerdekaan mereka. Gereja tak lain adalah patner para penguasa. Orang-orang yang melawan kedzaliman ini akhirnya mengumandangkan slogan kekuasaan di tangan rakyat sebagai ganti kekuasaan di tangan para penguasa /raja. Kedua-duanya berangkat dari teori yang tak berlandaskan wahyu. Para penguasa memegang teori wakil Tuhan, sedang para oposan memegang teori kontrak sosial. Menurut teori kontrak sosial, pada asalnya manusia adalah makhluk yang hidup berai tanpa aturan dan negara. Padahal tanpa adanya aturan yang disepakati, kehidupan mereka akan kacau balau. Karena itu mereka berkumpul dan bersepakat mengangkat pemimpin yang mereka sukai, membuat peraturan bersama yang mereka sukai dan mereka sepakati. Dengan demikian, seluruh peraturan dan pemimpin yang mengendalikan kehidupan mereka adalah wujud dari keinginan bersama/rakyat. Rakyat adalah raja di atas segala-galanya, kehendaknya menjadi UU yang wajib ditaati. Teori ini jelas-jelas kufur dan atheis, berangkat dari keyakinan seakan-akan mereka ada dengan sendirinya tanpa ada Sang Pencipta (Allah Ta’ala) yang menciptakan sehingga mereka bebas mengatur diri mereka endiri tanpa ada ikatan sedikitpun dengan aturan Allah Ta’ala. Atau mereka mengetahui adanya Allah Ta’ala namun mereka meyakini-Nya sebagai pencipta semata. Adapun Allah Ta’ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk mengatur kehidupan mereka, mereka sama sekali tidak meyakini, tidak peduli. Ya, kalau mereka yakin dan peduli tentunya mereka tak memerlukan kotrak sosial lagi. Ini tentu bertentangan seratus persen dengan ayat-ayat Al Qur’an dan As Sunah yang menegaskan Allah menciptakan Adam dan Hawa, menurunkan mereka berdua ke dunia, menurunkan syariah yang mengatur kehidupan dunia mereka, mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing kehidupan manusia. Tentunya tak perlu heran lagi bila dari sumber yang penuh dengan kekufuran dan atheis serta sekulerisme ini keluar berbagai produk kufur dan syirik, seperti memberikan hak tasyri’ kepada manusia apapun bentuknya (rakyat, MPR/DPR dll). Karena itu kita sangat memprihatinkan bila saat ini masih saja ada sebagian ulama Islam yang menyatakan demokrasi sesuai dengan Islam, karena tak mungkin rakyat memilih pemimpin yang tak mereka sukai, mereka lalu menganalogikannya dengan sholat Jama’ah. Imam yang tidak disenangi makmum dilarang menjadi imam. Persoalan demokrasi bukan sekedar persoalan siapa yang memimpin, namun lebih dari itu adalah penyerobotan hak tasyri’ yang merupakan hak uluhiyah Allah semata. Ayat-ayat Al Qur’an dengan tegas menolak konsep kedaulatan di tanagn rakyat, hak memabuat UU /tasyri’ di tangan rakyat ini : “ Hukum itu hanya hak Allah semata. Dia telah memerintahkan kalian untuk beribadah kecuali kepada-Nya.” [QS. Yusuf : 40]. Mentaati UU buatan Allah adalah ibadah kepada Allah, merealisasikan rububiyah dan uluhiyah Allah. Mentaati UU buatan wakil rakyat berarti ibadah kepada wakil rakyat, berarti menyematkan rububiyah dan uluhiyah kepada wakil rakyat. “ Dan apa yang kalian perselisihkan maka kembalianya kepada Allah.” [QS. Ay Syura ; 10]. Bukan kepada keputusan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif maupun produk hukum mereka, bukan pula kepada kehendak bangsa dan negara. “ Apakah mereka masih mencari hukum jahiliyah ? Siapakah yang lebih baik hukumnya mlebihi Allah bagi kaum yang yakin.” QS. Al Maidah : 50]. “ Maka patutkah aku mencari hakim selain Allah padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Qur’an kepadaku dengan terperinci.” [QS. Al An’am :114]. “ Apakah mereka mempunyai sembahan-semabahan lain selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka dien yang tidak diizinkan Allah?” [QS. Asy Syura : 21]. Allah menyebut pihak selain Allah siapapun dia [baik lembaga legislatif / MPR / DPR / Parlemen / lembagaYudikatif / lembaga eksekutif] yang menelurkan peraturan-peraturan yang bersumber dari akal semata dan menyelisihi Al Qur’an dan As Sunah sebagai sembahan selain Allah dan tandingan bagi Allah. Jelaslah, wakil-wakial rakyat dalam demokrasi adalah tuhan-tuhan baru (arbab min dunillah). “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhat-hatilah kamu jangan sampai mereka memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” [QS. Al Maidah :49]. Bukan dengan keputusan dan UU buatan ketiga lembaga dalam sistem demokrasi tadi. “ Mereka menjadikan orang-orang alim mereka (Yahudi) dan ahli-ahliibadah mereka (Nashara) sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” [QS. At Taubah : 31]. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahabat Adi bin Hatim, ibadah dan menyembah pendeta bukan dengan sujud, ruku’, sholat, do’a, zakat, berkurban dst. Tapi dengan mentaati peraturan dan UU mereka yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Begitu juga menyembah dan beribadah kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah dengan mentaati UU buatan mereka yang semuanya murni dari akal dan hawa nafsu, bertentangan dengan nash-nash Al Qur’an dan As Sunah dan menghalalkan yang haram dalam Al Qur’an dan As Sunah dan mengharamkan hal yang halal dalam Al Qur’an dan As Sunah. “ Wahai ahlu kitab, marilah kepada satu kalimat, antara kami dan kalian sama (yaitu untuk) tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan sebagian kita tidak mengambil sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Kalau mereka berapaling maka katakanlah,” Saksikanlah bahwa kami orang-orang Islam.” [QS. Ali Imran : 64]. Maknanya, hendaklah perkumpulan dan kesepakatan antara kita dengan Yahudi dan Nasrani diabangun di atas satu dasar ayaitu tauhidullah, beribadah dan ta’at kepada Allah semata, berhukum kepada-Nya semata, tidak menjadikan manusia (makhluk) sebagai tuhan yang ditaati . Kepada Allah semata kiata mengembalikan seluruh urusan dan perselisihan, kita mengakui hak Allah dalam masalah hukum, tasyri’, tahlil dan tahrim. Dengan demikian kita menjadikan Allah sebagai Rabb (tuhan) kita. Panggilan dan ajakan ini terkhusus untuk Yahudi dan Nasrani karena mereka sudah dikenal sebagaikaum penyembah pendeta dan pastur dan menjadikan pendeta dan pastur sebagai tuhan-tuhan selain Allah dari sisi tasyri’, tahlil dan tahrim. Sudah jelas bahwa dalam alam demokrasi, masyarakat menjadikan sebagian mereka sebagai tuhan bagi sebagian yang alain. Mereka lari dari menyembah pendeta dan pastur menuju penyembahan pendeta dan pastur lain yang berwujud MPR/DPR/Parlemen. Mereka mengakui hak tasyri’, tahlil dan tahrim, membuat UU bagi wakil-wakil rakyat yang semestinya menjadi hak Allah semata. Rakyat harus mentaati segala UU yang mereka tetapkan. Malang sekali mereka ini. Mereka mengira sudah merdeka dan hidup dalam alam kebebasan, pemegang kekuasaan dan berdaulat penuh menentukan hidupnya, padahal sesungguhnya mereka diperbudak oleh tuhan-tuhan baru ini, mereka menjadi hamba bagi tuhan yang banyak dan berserikat..Sungguh benarlah apa yang dinyatakan Asy Syahid Sayyid Qutb,” Sesungguhnya manusia dalam perundang-undangan bumi sebagian mereka menjadikan sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Baik mereka di puncak demokrasi maupun di jurang diktatorisme, keduanya sama saja…..” [Fi Dzilalil Qur’an 1/407, dinukil dari Hukml Islam fiAl Dimuqrathiyah hal. 29]. Dr. Muhammad Husain dalam bukunya “ Azmatul Ashri ” menyatakan,”Hakimiyah dalam Islam milik Allah semata, Kitabullah dan Sunah rasul-Nya menjadi sumber hukum. Sebaliknya, umat atau rakyat lewat wakilnya menjadi sumber hukum dalam alam demokrasi. Dalam Islam, umat diatur dengan tasyri’ Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, sedang dalam demokrassi diatur dengan UU yang terbit dari syahwat dan kepentingan manusia. Dala Islam, hukumhukum selalu tetap sedang dalam demokrasi selalu berubah-ubah dan tidak tetap.” [Hukml Islam fi Al Dimuqrathiyah hal. 30]. Dalam alam demokrasi, manusia hanya menjadi kelinci percobaan semata. Sebuah UU dikeluarkan, dijalankan dan ketika tidak sesuai akhirnya diganti. Dibuat lagi peraturan dan UU baru, diuji cobakan lagi. Selang beberapa waktu, terjadi perubahan kondisi sehingga peraturan harus diamandemen. Dibuat UU baru lagi, diujicobakan lagi, gagal lagi. Kemudian datang pemilu, wakil rakyat berganti maka UU ikut berganti pula. Diujicobakan, begitu seterusnya. Bongkar pasang UU sudah menjadi hal yang biasa, akibatnya rakyat “ sebagai pemegang kedaulatan tertinggi “pula yang menjadi korbannya. Wallahu A’lam Bish Shawab. Refferensi : 1. Abu Bashir Abdul Mun’im Musthafa Halimah, Hukmu al Islam fi al Dimuqrathiyah wa al Ta’adudiyah al Hizbiyah, Al Markazu al Dauli li al Dirasat al Islamiyah, London, cet. 2, 1420 H. 2. Muhammad Syakir Syarif, Haqiqatu al Dimuqrathiyah, Darul Wathan, Riyadh, cet. 1, 1412 H. 3. Sa’id Abdul Adzim, Al Dimuqrathiyah fi al Mizan, Darul Furqan, Kairo. 4. Abdul Ghani ibn Muhammad Ibn Ibrohim Ibn Abdul Akrim Ar Rahhal, Al Islamiyyun wa Syarabu al Dimuqrathiyah, Muasasah al Mu’taman, cet.1, 1413 H. 5. Ibnu Hajar, Fathul Bari Syarhu Shahih Bukhari, Darul Kutub al Ilmiyah,Beirut, cet.1, 1410 H. 6. Imam Muslim, Shahih Muslim, Maktabau Dahlan, Bandung. 7. Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Daru Salam, Riyadh. 8. Hafidz bin Ahmad Hakamy, Ma’ariju al Qabul. 9. Muhammad Sholih Utsaimin, Syarhu Tsalatau al Ushul, Daru a l Tsuraya, Riyadh, cet. 3, 1417 H. 10. Muhammad Nashirudin Al Albani, Silsilatu al Ahadits Al Shahihah, Maktabatu al Ma’arif, Riyadh, 1415 H. 11. Muhammad Nashirudin Al Albani, Shahih al Jami’ al Shaghir, Al Maktabu al Islamy, cet. 3, 1410 H. 12. Adian Husaini Gus Dur Kau Mau Ke Mana,, DEA Press, Jakarta. 13. Abdul Majid Ibn Mahmud Ar Reimy, 50 indikasi destruktif Demokrasi, Pemilu dan Partai, Pustaka Al Hars, Lampung, Cet. 2, Maret 1999 M. 14. Majalah Suara Hidayatullah, 03/XII/Juli 1999 M. 15. Ilmu Negara, Buku Panduan Mahasiswa, Max Boli Sabon, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Cet. I, 1992 M. 16. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, terjm. Penerjemah : Lukman Hakim, Tiara Wacana Yogya, cet. I, Mei 1992 M. 17. Pius A Partanto-M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, penerbit Arkola- Surabaya.
  3. https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsMPR dan Maqashidu Syariah Tamhid : Perihal Kode Etik Maslahat Kenyataan Atau Sekedar Khayalan ? • Allah Ta’ala telah menyempurnakan dienul Islam. (QS. 5:3). • Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. 21:107). • Seluruh umat manusia wajib beriman kepada Rasulullah dan mengikuti sunah (petunjuk jalan kehidupan) beliau. (QS. 12:102). Selain sunah beliau adalah bid’ah. • Dien Islam adalah rahmat Allah bagi seluruh alam ini, untuk merealisasikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, baik di dunia maupun akhirat. (QS. 16:90,8:24,7:203,17:90). • Karena itu syariah Islam dibangun di atas dasar maslahat hamba baik di dunia maupun di akhirat. Maknanya, seluruh kandungan syariat Islam merupakan sebuah keadilan, rahmat dan maslahat. Maka setiap bentuk kedzaliman, mafsadah (kerusakan) dan kesia-siaan sama sekali bukanlah bagian dari dien. Dengan demikian, ukuran sebuah perkara dianggap sebagai maslahat atau bukan adalah syariah Islam itu sendiri, bukan akal. • Pihak manapun yang menyatakan sebuah perkara adalah maslahat, haruslah mendatangkan dalil (Al Qur’an, As Sunah, Ijma’ atau qiyas shahih) yang menguatkan kebenaran pernyataannya. Manakala pernyataannya tidak didukung dalil, maka maslahata yang dikatakannya hanyalah wahm (khayalan belaka) dan tidak bisa dipandang sebagai sebuah maslahat hakikiyah (maslahat riil). • Bila pengetahuan, pengalaman, atau eksperiman (percobaan) manusia menyatakan sebuah masalah adalah maslahat, namun syariah Islam tidak menyatakan hal tersebut maslahat ; maka wajib beramal dengan syariah dan meninggalkan pengetahuan/pengalaman dan eskperimen manusia. Ini bukan berarti syariah mengabaikan maslahat yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan manusia. Dalam hal ini syariah menunjukkan bahwa pengetahuan, pengalaman dan eksperimen manusia sangat terbatas dan tidak sempurna. Keterbatasan ini mengakibatkan kesalahan memandang mana maslahat mana mafsadah. Praktek : • Aktivis Islam menyatakan terjun dalam kancah perjuangan parlemen merupakan sebuah maslahat, namun tak satupun dalil (Al Qur’an, As Sunah, Ijma’, qiyas shahih) yang menyatakan keabsahan (masyru’iyah) cara ini. Dengan demikian, maslahat yang mereka gambarkan bukanlah maslahat hakikiyah melainkan sekedar wahm belaka. • Kenyataan ini menunjukkan bahwa menurut kaca mata syariah, terdapat kesalahan, kekurangan atau celah dalam prediksi aktivis Islam yang memandang terjun dalam parlemen sebagais sebuah maslahat. Antara Setuju dan Tidak Setuju : • Kita setuju sekali bahwa meraih 5 poin yang menjadi target keikut sertaan aktivis Islam di parlemen (yaitu tahkimu syariah, perbaikan semaksimal mungkin sesuai kemampuan, tidak membiarkan musuh-musuh Islam memonopoli kekuasaan, berdakwah lewat lembaga legislative dan membela hak-hak kaum muslimin) merupakan sebuah kewajiban yang harus diperjuangkan. • Namun kita tidak setuju dalam dua hal : % Tinjauan syariah dengan jelas menyatakan tidak masyru’ (tertolaknya) manhaj (metode) perjuangan lewat parlemen. % Kenyataan menunjukkan bahwa keikut sertaan aktivis Islam dalam parlemen tidak mampu mewujudkan 5 point maslahat yang mereka cita-citakan. Kedua hal ini nampak jelas bila kita adakan kajian secara mendalam menurut kaedah maslahat dan mafsadat menurut syariat Islam. Kode etik (Aturan Main) Maslahat Dalam tinjauan syariah, dhowabithul maslahat (syarat-syarat / aturan main maslahat) menyatakan bahwa sebuah masalah bisa dianggap sebagai maslahat bila telah memenuhi empat syarat, yaitu : 1- Termasuk dalam maqashidu syariah. 2- Tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunah. 3- Tidak bertentangan dengan qiyas. 4- Tidak menyebabkan lepas (hilangnya) maslahat yang setara atau lebih besar. Aturan Main Demokrasi Segala masalah ada aturan main yang harus ditaati semua pihak yang terlibat di dalamnya, demikian juga dengan lembaga legislative (MPR/Parlemen). Setiap aktivis Islam yang masuk dalam kancah perjuangan muslim harus melewati tahapan-tahapan berikut : a- Sejak awal dan secara terang-terangan menyetujui bentuk dan kandungan undang-undang dasar yang sedang berlaku, sekalipun nantinya inggin menggantinya dengan UUD Islam. b- Menyetujui berhukum dengan selain syariah Allah sampai masa di mana ia bisa mengganti UUD yang berlaku dengan syariah Islam. Dalam rentang masa perjuangan merubah UUD yang berlaku menjadi syariah Islam ini, ia bersama seluruh anggota MPR / parlemen / lembaga legislative menetapkan berbagai UU wadh’i berdasar UUD yang berlaku. Keterlibatan aktivis Islam dalam proses penetapan berbagai UU wadh’I ini menunjukkan persetujuannya untuk berhukum dengan selain syariah Islam. c- Memperjuangkan aspirasi penerapan syariah Islam melalui voting. d- Jika dalam voting syariah Islam mendapat suara mayoritas, maka hasil voting ini diajukan kepada kepala pemerintahan (lembaga eksekutif). e- Kepala negara mempunyai beberapa tiga pilihan : (a) menerima, dan ini belum pernah terjadi di negara manapun. (b). Menolak. (c). Membekukan. f- Jika kepala negara menolak hasil voting, maka usulan tahkimu syariah dikembalikan kepada lembaga legislative dan dilakukan voting ulang. Atau kalau kepala negara membekukan usulan tersebut, maka aktivis Islam harus siap menerimanya dan kembali ke proses point (a). Kemungkinan manapun yang terjadi, hasilnya sama saja. Maqashidu Syariah Maqashidu Syariah adalah menjaga lima hal secara berurutan yaitu dien, nyawa, akal, keturunan (kehormatan) dan harta. Ketika terjadi tabrakan kepentingan antara dien dan nyawa, misalnya, maka menjaga dien didahulukan atas menjaga nyawa. Karena itu disyariatkan jihad untuk menjaga dien sekalipun beresiko hilangnya nyawa. Begitu juga menjaga nyawa didahulukan dari menjaga akal. Maka demi mencegah kematian karena kehausan diperbolehkan meminum khamr sekalipun beresiko mabuk (hilangnya akal). Dan seterusnya. Berdasar tingkat urgensinya, menjaga kelima hal ini ditempuh melalui tiga tingkatan : a- Tingkatan Dharuriyat : Yaitu hal yang wajib ada demi terjaganya lima hal tersebut. b- Tingkatan Hajiyat : Yaitu hal yang bila ia tidak ada, kelima hal tersebut tetap terjaga namun dengan kesempitan dan beban. c- Tingkatan Tahsiniyah : Yaitu Hal yang bila ia tidak ada, kelima hal tersebut tetap terjaga dengan baik, namun keberadaannya sesuai dengan akhlak yang baik dan kebiasaan yang berlaku. Masing-masing dari ketiga tingkatan ini terbagi lagi menjadi dua hal : hal yang disyariatkan untuk menegakkan/menjaga maqashid dan hal yang disyariatkan untuk mencegah maqashid dari kerusakan. Untuk lebih jelasnya bisa digambarkan sebagai berikut : Tingkatan Maqashid Dharuriyat Hajiyat Tahsiniyat Dien @ T : Disyariatkannya rukun Islam dan rukun Islam, diberlakukannya syariat Allah dan menolak seluruh aturan hidup selainnya. @ C : Tidak meremehkan ajaran Islam yang manapun apapun sikon yang ada, tidak kenal kompromi dalam hal penegakkan rukun-rukun Islam, wala’ dan bara’, jihad fi sabilillah dan menghukum pelaku bid’ah. Adanya berbagai rukhsosh seperti qashar bagi musafir. Hukum-hukum thaharah (bersuci), hal-hal yang najis dan menutup aurat. Nyawa @ T : Dihalalkannya makanan, pakaian dan tempat tinggal. @ C : Hukuman diyat dan qishas. Dihalalkannya berburu dan makanan yang baik-baik Adab-adab makan dan minum serta menjauhi makanan yang keji (menjijikkan). Keturunan @ T : disyariatkannya nikah, nafkah dan hadhonah (mendidik anak). @ C : Diharamkan zina dan hukuman atas pelakunya. Disyariatkannya mahar, talak dan keharusan 4 saksi dalam kasus zina Adab-adab pergaulan dan sekufu (selevel) dalam memilih pasangan hidup. Akal @ T : makanan yang menjaga nyawa dan akal. @ C : diharamkannya hal-hal yang memabukkan dan hukuman atas pelakunya. Dihalalkannya hal-hal yang baik tanpa berlebihan Hal-hal yang mendukung kegiatan berfikir dan ilmu pengetahuan. Harta @ T : Muamalah sesama manusia. @ C : Diharamkannya makan harta orang lain tanpa hak dan hukuman atas pelakunya. Diberi keluasan dalam bermuamalah seperti gadai, sewa, bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dll. Dilarang menjual barang-barang najis dan kelebihan air serta rumput yang menjadi milik masyarakat umum. Keterangan : @ T : Hal-hal yang disyariatkan demi tegaknya maqashid. @ C : Hal-hal yang disyariatkan demi mencegah kerusakan pada maqashid. Benarkah kelima hal mulia yang akan diperjuangkan para aktivis Islam lewat MPR / parlemen di atas memenuhi syarat pertama maslahat, yaitu termasuk kategori maqashidu syariah ? Untuk menjawabnya, di bawah ini akan dikaji kelima hal mulia ini dari sisi kelima maqashid (menjaga dien, nyawa, akal, keturunan dan harta) dalam ketiga derajatnya : dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. PASAL I Maslahat Pertama : Tahkimu Syariah Tahkimu Syariah Melalui MPR menurut Tinjauan Menjaga Dien 1- Derajat Dharuriyat. • Mungkin tidaknya upaya tahkimu syariah menurut tinjauan menjaga dien melalui MPR / parlemen akan kita kaji menurut urutan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang aktivis Islam yang akan masuk parlemen : Tahapan Pertama. Menyetujui bentuk dan isi UUD yang berlaku. Sebagai konskuensinya adalah : Tahapan Kedua. Menyetujui berhukum dengan selain syariah Islam, melalui keikut sertaan dalam menetapkan segala bentuk UU wadh’I bersama anggota parlemen lainnya. • Kedua tahapan ini dengan segala konskuensinya berarti telah menggugurkan tujuan menjaga dien dalam derajat dharuriyat, baik : – menegakkan ajaran dien : menerapkan dan memberlakuka syariat Allah dan menolak seluruh aturan hidup selainnya. – mencegah ajaran dien dari kerusakan : tidak meremehkan ajaran Islam yang manapun apapun sikon yang ada, tidak kenal kompromi dalam hal penegakkan rukun-rukun Islam, wala’ dan bara’, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah dan menghukum pelaku bid’ah. • Bagaimana mungkin aktivis Islam bisa melakukan tahkimu syariah bila sejak awal setuju untuk berhukum dengan selain hukum Islam ? • Bagaimana mungkin berhukum dengan selain huum Islam dijadikan wasilah (cara) untuk menegakkan hukum Islam ? • Apakah masyarakat harus menunggu tegaknya syariah Islam melalui usaha para aktivis Islam yang tidak paham masalah akidah ini ? • Apakah Allah Ta’ala menurunkan syariah-Nya yang sempurna ini, namun tidak menerangkan metode yang benar untuk menegakkan, menjaga dan merawatnya ? Kalau begitu apa fungsi diturunkannya kitab suci dan diutusnya para rasul ? Bukankah setiap pabrik yang mengeluarkan suatu produk selalu menerangkan cara penggunaan dan perawatannya ? • Bagaimana para aktivis Islam meninggalkan metode Rasulullah dalam menegakkan syariah Islam dan malah mengikuti metode Yahudi dan Nasrani ? • Keanggotaan seorang aktivis Islam dalam MPR / parlemen yang menetapkan UUD dan UU wadh’I dan tidak mengakui hak tasyri’ (menetapkan UU) hanyalah hak khusus Allah ta’ala : merupakan bukti nyata persetujuan si aktivis Islam tersebut dalam menyia-nyiakan (meremehkan / tafrith) hak tasyri’ dalam Islam. • Jika para aktivis Islam di MPR / parIemen beralasan bahwa keikut sertaan mereka adalah untuk menggolkan konsep hak tasyri’ adalah hak Allah Ta’ala semata bukan hak rakyat : maka cara paling baik dalam MPR untuk menggolkannya adalah melalui proses tawar menawar melalui berbagai komisi dalam MPR / parlemen. Padahal masalah tasyri’ merupakan masalah pokok / rukun dalam Islam sehingga sama sekali tidak mengenal kata kompromi dan tawar menawar. Kalau masalah inti, pokok dan rukun saja diajukan pada proses tawar menawar, maka yang terjadi nantinya adalah seluruh ajaran Islam lainnya juga akan ditawar, bisa diterima, bisa ditolak. Ini jelas tidak sesuai dengan prinsip hifdzu dien dalam tingkatan dhoruriyat. • Di antara bagian dari hifdzu dien pada tingkatan dharuriyat adalah berwala’ kepada kaum mukminin dan bara’ dari kaum kafir. Herannya, para aktivis Islam di MPR / parlemen mengkritik keras pihak umat Islam yang tidak mengikuti jalan mereka, sementara di sisi lain mereka justru setuju untuk menempuh metode perjuangan yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk mereslisasikan tujuan-tujuan musuh Islam ? Persetujuan para aktivis Islam ini berkonskuensi mereka rela mengikuti segala aturan main demokrasi buatan musuh-musuh Islam ini. Padahal seharusnya mereka secara tegas menerangkan kebatilan metode musuh-musuh Islam ini dan siapa saja yang berdiri di belakang metode ini berarti adalah musuh-musuh Allah Ta’ala. • Keislaman kita dan juga tugas menjaga dien dalam tingkatan dharuriyat menuntut setiap muslim untuk bara’ dari metode ini dan seluruh orang yang mengikuti metode ini, bukannya malah berwala’ kepada mereka dan mengkritik umat Islam yang tidak mau mengikuti metode ini. • Keikut sertaan aktivis Islam dalam MPR / parlemen ini berarti menghancurkan aqidah wala’ dan bara’ serta mengkaburkan dinding pemisah aqidah yang kuat antara para thaghut dan para da’I. Adakah wala’ kepada penguasa kafir yang lebih berat dari hal ini ? • Jika kita melihat kepada mayoritas kaum muslimin yang tidak paham dien Islam dan tidak mengetahui kebatilan metode ini ; maka sebenarnya tanggung jawab para aktivis Islam semakin bertambah karena keikut sertaan mereka dalam MPR / parlemen mengakibatkan mayoritas kaum muslimin yang jahil ini ridho dengan metode ini dan memahaminya sebagai metode yang benar dengan alasan para aktivis Islam saja menempuhnya. Ini berarti menggiring masyarakat umat Islam dari keburukan menuju keburukan yang lebih parah ; dari tidak mengerti kebatilan metode ini menjadi ridho dan mendukung metode ini. • Puncak dari menjaga dien dalam tingkatan dharuriyat adalah jihad fi sabilillah dan menghukum para pelaku bid’ah. Dengan jihad inilah kaum mukminin akan memantapkan akidah dan membelanya. Hanya saja pemerintahan demokrasi menghapuskan dan tidak mengakui jihad fi sabilillah. Hal ini Jelas sekali, karena mereka tidak mengakui dan tidak memberlakukan syariah Islam. Mungkinkah orang yang tidak memberlakukan syariah Islam akan melaksanakan jihad demi tegak dan terbelanya syariah Islam ? • Aktivis Islam di MPR / parlemen juga terlibat ta’thil (menihilkan) jihad karena mereka adalah bagian dari system thaghut kafir itu sendiri. Mungkinkah anggota system yang tunduk kepada system tersebut akan memerangi system ? Jelas mustahil. Sebagai bagian dari system, maka ia selanjutnya terlibat dalam menihilkan jihad. • Jika para aktivis Islam beralasan ; kami akan mengusahakan dan memaksakan kepada penguasa (lembaga eksekutif) untuk menerapkan syariah Islam baru kemudian menegakkan jihad. Maka kita jawab ; Lembaga eksekutif jelas menolaknya, dengan berdasar kepada UUD dan kekuatan pendukungnya (militer & kepolisian). Apa yang dipunyai oleh para aktivis Islam untuk memaksa lembaga eksekutif untuk menerapkan syariah Islam atau minimal membuat lembaga eksekutif menghormati syariah Islam ? Sama sekali tidak mempunyai apa-apa. • Realita menunjukkan bahwa yang berkuasa bukanlah lembaga legislative, melainkan lembaga eksekutif. Teorinya lembaga legislative penguasa tertinggi yang menetapkan UUD dan UU, namun prakteknya lembaga eksekutif-lah yang menyetir lembaga legislative untuk menyetujui program-program lembaga eksekutif atau menetapkan UU yang sesuai dengan kepentingan lembaga eksekutif. Jadi, posisi lembaga legislative sekedar penanda tangan dan lembaga pemberi legitimasi atas segala kemauan lembaga eksekutif. • Mestinya aktivis Islam di MPR / parlemen menegakkan dien dan menjaganya dari segala upaya musuh Islam yang berusaha menghancurkannya. Namun prakteknya justru bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Ya, itu semua terjadi dengan sumpah jabatan mereka dengan nama Allah Ta’ala untuk menghormati, setia dan taat menjalankan UUD kafir yang berlaku. Aneh sekali, kenapa para aktivis Islam bersumpah dengan nama Allah Ta’ala untuk berbuat maksiat kepada-Nya ? Aneh sekali, kenapa para aktivis Islam melakukan sumpah setia untuk mentaati system kafir dan mengabdi untuk tanah air (nasionalisme) sedangkan Islam datang untuk memerangi system kafir dan nasionalisme, lalu para aktivis mengatakan akan menerapkan syariah Islam ? • Sumpah ini mereka buktikan dalam kerja mereka dalam lembaga legislative. Berarti para aktivis Islam di MPR / parlemen menghormati, setia dan taat kepada UU politik kafir yang menyingkirkan hukum kenegaraan Islam, UU ekonomi kafir yang menghalalkan riba. UU pidana kafir yang menghapuskan hukum-hukum hudud dan qishas, UU kebebasan pers yang menyerang Islam setiap detik, serta seluruh UU kafir lainnya dalam system demokrasi. • Mungkin para aktivis Islam menolak tuduhan (baca : kenyataan) ini, namun sumpah mereka jelas menggugurkan penolakan mereka ini. ghapus lah menn bahwa mereka ini edaalam anti Aneh sekali, kenapa para aktivis Islam yang masuk parlemen tidak pernah memikirkan hal ini. Jika mereka sudah paham hal ini ; maka keikut sertaan mereka dalam lembaga legislative itu sebuah musibah. Jika karena tidak tahu, maka musibahnya lebih besar. Tahapan Ketiga : Mengajukan syariah Islam (misalnya UU pelarangan riba) kepada anggota lembaga legislative untuk diadakan voting apakah akan diterima atau ditolak. Jika mayoritas menerima, maka rancangan UU diajukan kepada lembaga eksekutif ; kemungkinan yang selalu terjadi adalah ditolak atau dibekukan, dan belum pernah diterima. Atau kalah dalam voting atau suara seimbang, maka usulan penerapan syariah Islam ditolak. • Inti dari proses ini berarti : Allah Ta’ala mengajukan usulan pengharaman riba kepada lembaga legislative melalui Rasulullah dan Al Qur’an. Kemudian aktivis Islam di lembaga legislative mengajukan usulan Allah Ta’ala ini kepada anggota lembaga legislative ; apakah sesuai dengan kepentingan rakyat sehingga pantas diterima, atau tidak sesuai sehingga harus ditolak. Bila diadakan voting lalu mayoritas anggota menyetujui, maka rancangan UU pelarangan riba diajukan ke lembaga eksekutif untuk disetujui atau ditolak atau dibekukan. Jika ditolak, maka dikembalikan ke lembaga legislative kembali untuk diadakan kajian ulang. • Ini maknanya lembaga legislative mengatur Allah Ta’ala dengan aturan main demokrasi dan UUD kafir. • Dengan realita ini, maka jelas dalam kancah demokrasi ada tiga ilah (tuhan), yaitu : – Ilah paling tinggi : Lembaga eksekutif. – Ilah nomor kedua : Lembaga legislative. – Ilah paling rendah : Allah Ta’ala. Bahkan lebih parah lagi, Allah Ta’ala sama sekali tidak dianggap sebagai Ilah. Ya, mana ada Ilah yang harus bersusah payah mengusulkan aturan-Nya (kitab suci) kepada manusia. Ini berarti Allah Ta’ala dalam atiuran main demokrasi tak lebih dari seorang hamba !!! • Yang lebih parah lagi; kedudukan syariah Islam sederajat dengan seluruh aturan wadh’I lainnya. Jika aktivis Islam mengusulkan syariah Islam dengan nama Allah Ta’ala, maka kaum sekuleris, nasionalis, komunis, sosialis, kejawen dan seterusnya juga mengusulkan UU atas nama setan dan thaghut. Maka, kedudukan Allah Ta’ala dengan setan dan thaghut adalah sama tinggi, sederajat dari sudut pandang mengusulkan UU. • Ini semua jelas membatalkan seluruh aspek dharuriyat dari menjaga dien. Ini semua jelas-jelas membatalkan Laa Ilaaha Illa Allahu. Bagaimana tidak, sedang aturan main demokrasi berarti laa ilaaha illa al haiatu at tanfidziyatu (tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain lembaga eksekutif) atau laa ilaaha illa al haiatu at tasyri’iyatu / al majalisu an niyabiyatu (tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain lembaga legislative / MPR). • Seluruh aktivitas dalam lembaga legislative ini berarti membatalkan segala bentuk tauhid : – Tauhid Uluhiyah : : Jika orang sekuleris, nasionalis, sosialis atau komunis misalnya mengusulkan UU lokalisasi (penghalalan zina), kemudian diadakan voting dan menang. Ketika diajukan kepada lembaga eksekutif disetujui dan dibuat UU lokalisasi prostitusi. Zina yang haram menurut syariah Allah Ta’ala haram menjadi halal menurut lembaga legislative dan eksekutif. Jika aktivis Islam mengusulkan UU jihad fi sabilillah dan amar ma’ruf nahi mungkar, lalu diadakan voting dan mayoritas anggota legislative menolak. Maka jihad dan amar ma’ruf yang menurut syariah Allah Ta’ala hukumnya wajib, menurut lembaga legislative dan eksekutif hukumnya haram, tidak boleh dilakukan sampai suatu saat ketika lembaga legislative dan eksekutif menyetujuinya. Padahal masalah tahlil (menyatakan halal) dan tahrim (menyatakan haram) adalah hak Allah Ta’ala semata. Sementara dalam demokrasi lembaga legislative dan eksekutif adalah satu-satunya pihak yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. – Tauhid Rububiyah : Satu-satunya yang berhak mengatur dengan kedaulatan penuh adalah lembaga legislative dan eksekutif, maka merekalah Rabb dalam demokrasi. – Tauhid Asma’ wa Shifat : Seorang hakim mutlak (hakim yang mempunyai kekuasaan penuh, mutlak) adalah hakim yang seluruh perintah dan larangannya merupakan keadilan dan maslahat, serta mempunyai sifat sempurna, baik ilmunya, kemampuannya, pendengarannya, penglihatannya, dan seluruh sifat lainnya. Ia sama sekali tidak mempunyai cacat, cela, kekurangan dan aib. Ia sama sekali tidak pernah ngantuk, tidur dan lengah. Ini supaya UU, ketetapan dan aturan yang ia tetapkan bernilai keadilan dan kemaslahatan. Sifat-sifat ini tak ada yang mempunyainya selain Allah Ta’ala. Karena itu Allah Ta’ala adalah hakim yang Maha Adil dan Maha Benar. Namun dalam aturan main lembaga legislative ; maka hakim yang maha benar dan adali yang mempunyai hak memerintah, melarang dan menerapkan UU adalah lembaga legislative, atau lembaga eksekutif atau kedua-duanya. • Ini semuanya ; namanya menjaga dien atau meremehkan, menyia-nyiakan dan menihilkan (ta’thil) hukum-hukum dien ? Menegakkan syariah Islam atau meruntuhkannya ? 2- Derajat Hajiyat. • Tingkatan hajiyat merupakan tingkatan di bawah dharuriyat. Bila hajiyat tidak dipenuhi, kehidupan akan tetap berjalan namun tidak normal, penuh dengan kesulitan dan kesempitan. Contohnya ; rukhsoh berbuka shaum dan sholat qashar bagi musafir. Bila ia tetap shaum dan sholat secara sempurna, ia tetap bisa bersafar namun keberatan. • Dalam hal ini, karena system demokrasi merupakan sebuah system yang mengatur hidup orang banyak, maka kita juga akan meninjau dampak keikut sertaan para aktivis Islam dalam MPR / parlemen dalam menghilangkan atau mengurangi kesempitan hidup berdien orang banyak (kaum muslimin). Untuk itu, kita ajukan beberapa pertanyaan berikut : • Tekanan pemerintahan thaghut dengan berlandaskan kepada UUD dan UU wadh’I kepada para da’I dan ulama Islam serta pembungkaman suara mereka agar tidak menyuarakan kebenaran Islam, bukankah menempatkan kaum muslimin dalam kesempitan dan kesusahan ? Jelas ya, karena dengan hilangnya suara kebenaran maka kaum muslimin hanya menerima segala informasi dari media massa dan elektronik kafir yang meracuni akidah mereka. • Pemberian kesempatan kepada musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam setiap detik melalui semua media massa dan elektronik, dengan perlindungan dari UUD dan UU wadh’I (kebebasan berpendapat & pers), bukankah menempatkan kaum muslimin dalam kesempitan dan kesusahan ? • Pendidikan generasi muda umat Islam dengan pendidikan sekulerisme dan nasionalisme, akal dan pikiran mereka dihalangi dari mendalami dan memahami aqidah Islam yang benar, melalui pendidikan negara yang diatur oleh UUD dan UU wadh’I, bukankah ini semua menempatkan kaum muslimin dalam kesempitan dan kesusahan ? • Penyebar luasan berbagai sarana kebejatan seperti kebebasan ikhtilath (campur laki-laki dan perempuan bukan mahram), pornografi di media massa dan elektronik, bukankah ini semua menempatkan kaum muslimin dalam kesempitan dan kesusahan ? • Nasionalisme dengan segala konskuensinya yang menggusur ukhuwah iman dan takaful (solidaritas Islam sedunia), bukankah menempatkan umat Islam dalam kesempitan dan kesusahan ? • Pembinaan dan pendidikan umat untuk berwala’ (loyalitas & mengabdi dengan jiwa raga) kepada bangsa, negara dan tanah air lewat berbagai lagu kebangsaan dan menghormati simbol-simbol negara seperti lambing negara, bendera negara dst, bukankah ini berarti mencabut wala’ kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman dari dada kaum muslimin ? Bukankah wala’ kepada bangsa dan tanah air hanyalah kata lain dari wala’ kepada pemerintah dan system yang sedang berkuasa ? Bukankah ini seemua menempatkan kaum muslimin dalam kesempitan dan kesusahan?. • Kebebasan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing, meskipun itu keyakinan kafir, paganis dan atheis, dengan perlindungan penuh UUD, bukankah semua itu menempatkan kaum muslimin dalam kesempitan dan kesusahan ? Bukankah setiap muslim akan sedih dan sesak melihat berbagai perayaan dan ritual agama-agama kafir, paganis dan atheis yang dikerjakan secara terang-terangan dan diliput media massa dan elektronik ? Lebih menyedihkan lagi, ketika memahami bahwa orang-orang kafir, paganis dan atheis yang mengadakan perayaan dan ritual peribadatan di media massa dan elektronik itu, mereka pulalah yang telah melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin di berbagai daerah konflik ? • Jika para aktivis Islam di MPR / parlemen beralasan : justru kehadiran kami untuk menghilangkan dan mengurangi semua kerusakan ini. Maka kita jawab ; Sungguh suatu niatan yang baik. Namun tahapan-tahapan langkah kalian untuk menjadi anggota MPR / parlemen menunjukkan kalian menghormati dan bersumpah untuk setia dan taat kepada UUD dan UU wadh’I yang berlaku, padahal berbagai kerusakan yang kami sebutkan dalam pertanyaan yang kami ajukan di atas, semuanya berlangsung karena diatur dan dilindungi oleh UUD dan UU wadh’I yang ada. Kenapa mesti bersumpah untuk menghormati, setia dan mentaati UUD dan UU wadh’I tersebut kalau memang ingin menggantinya ? 3- Derajat Tahsiniyat. • Bila tingkatan tahsiniyat tidak terpenuhi, maslahat manusia tetap terjaga tanpa adanya kesempitan dan kesusahan. Namun bila tahsiniyat dijaga dan dipenuhi, akan tercapailah perilaku yang sesuai dengan akhlak dan metode terbaik dalam masalah muamalah (interaksi social) dan adat kebiasaan. • Serangan media massa dan elektronik kepada umat Islam, terkhusus lagi para aktivis Islam, dengan berbagai tuduhan miring seperti fundamentalis, ekstrim kanan, radikal, teroris, dan seterusnya : sesuaikah dengan akhlak yang mulia ? • Pengajaran musik, tari-tarian dan senam yang menampakkan aurat dan berakibat ikhtilat : sesuaikah dengan akhlak yang mulia ? • Peraturan pakaian yang ketat dan menampakkan aurat bagi para siswi dalam berbagai acara seperti pelajaran di kelas dan olahraga serta parade dalam berbagai upacara dan acara : sesuaikah dengan akhlak yang mulia ? • Pengajaran yang mencampur adukkan siswa dan siswi dalam satu kelas, guru putra mengajar siswi dan guru putri mengajar siswa : sesuaikah dengan fitrah pertumbuhan anak dan akhlak yang mulia ? • Bercampur baurnya pegawai laki-laki dan perempuan dalam ruangan yang sempit di berbagai kantor pemerintah dan swasta, dengan pegawai perempuan yang tabaruj (mengumbar perhiasan dan auratnya) ; sesuaikah dengan akhlak yang mulia ? • Sejak dahulu ini semua terjadi, sementara para aktivis Islam di MPR / parlemen sama sekali tidak bisa merubahnya. Jika tingkatan terendah saja (tahsiniyat) tidak bisa mereka rubah, lantas bagaimana dengan tingkatan yang lebih tinggi dan berat (hajiyat dan dharuriyat) ? • Jelaslah bahwa keikut sertaan aktivis Islam dalam MPR / parlemen sama sekali tidak bisa menegakkan dan menjaga dien dalam ketiga tingkatannya ; dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Justru yang terjadi adalah menyia-nyiakan, meremehkan dan merusak dien. Tahkimu Syariah Melalui MPR menurut Tinjauan Menjaga Nyawa 1- Derajat Dharuriyat • Untuk menegakkan maslahat menjaga dien : dihalalkannya pangan, sandang, dan papan yang layak. Untuk mencegah agar tidak mengalami ancaman : disyariatkan hukum diyat dan qishas. • Dalam MPR / parlemen : kepentingan anggota MPR / parlemen selalu dinomor satukan sementara nasib jutaan rakyat ditelantarkan. Karena itu, MPR / parlemen selalu merumuskan dan menetapkan UU yang menjamin dan menjaga kemewahan hidup anggota MPR/ parlemen dan lembaga eksekutif. Tak heran bila anggota MPR / parlemen beserta lembaga eksekutif hidup mewah bergelimang harta, sementara rakyat tidak mendapatkan jaminan pangan, sandang dan papan yang layak. Akibatnya, kemiskinan mengenai sebagian besar rakyat kecil ; lapangan kerja menjadi sempit dan diperebutkan oleh sekian juta manusia. Ibu-ibu rumah tangga dipaksa keluar rumah untuk membantu suami mencari nafkah. • Seandainya keinginan aktivis Islam untuk menegakkan syariah itu benar, kenapa mereka terlibat dalam penetapan UU yang mencekik jutaan rakyat ini ? Kenapa mereka menikmati itu semua ? Bukankah ini artinya memakan harta orang lain dengan cara batil, dengan bermodal senjata UU yang ditetapkannya ? • Sistem pemerintahan demokrasi jelas-jelas menolak hukum qisas dan diyat. Mereka menolaknya bukan karena besarnya tekanan arus sekuleris-nasionalis atau kalangan budak HAM yang setiap saat menolak hukum qisas dan diyat dengan alasan kejam, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan peradaban modern, melanggar HAM, humanisme dan segudang alasan miring lainnya. Bagi orang yang berpegang teguh pada prinsip : tuduhan ini tak lebih hanyalah angin lalu saja. Namun sebenarnya system pemerintahan demokrasi ini menolak hukum qisas dan diyat karena mereka membencinya, menganggapnya sebagai batu penghalang terbesar bagi pemenuhan kepentingan dan hawa nafsu mereka. • Apa yang bisa diperbuat oleh aktivis Islam untuk menggolkan penerapan hukum diyat dan qishas ? Usaha apapun yang mereka lakukan ; fakta sejarah membuktikan usaha mereka selalu gagal. Itu kalau mereka berusaha untuk menggolkannya. Lantas bagaimana jika tidak berusaha untuk menggolkannya ?. Walhasil, baik berusaha untuk menggolkan atau tidak ; sekedar keikut sertaan mereka dalam MPR / parlemen saja sudah membuktikan mereka tetap saja terlibat dalam menghormati, mentaati dan membela UUD dan UU wadh’I yang menolak 100 % hukum qisas dan diyat. Ini jelas bila melihat kepada 6 tahapan yang mesti dilalui setiap anggota MPR / parlemen. Sungguh suatu tindakan yang sangat kontradiktif : mau memperjuangkan syariah Islam tapi di sisi lain juga mentaati dan bahkan terlibat menetapkan UU yang menghapus syariah Islam. 2- Derajat Hajiyat. 3- Derajat Tahsiniyat. • Jika dalam tingkatan dharuriyat saja tidak mampu dipenuhi : tentulah tingkatan hajiyat dan tahsiniyat lebih tidak mampu. • Bila tingkatan dharuriyat berbicara bagaimana sekedar bisa hidup, maka tingkatan hajiyat : berbicara tentang menikmati hal-hal yang baik, sedang tahsiniyat berbicara tentang menjauhi sikap israf (berlebih-lebihan, bermewah-mewahan). Untuk mencari sesuap basi saja sulit (dharuriyat) : mungkinkah bisa memenuhi standar hidup sehat dan sempurna (gizi, vitamin, protein, mineral dll : hajiyat) ? Mungkinkah bisa hidup berfoya-foya (tahsiniyat) ?” Yang ada tentunya berpayah-payah (menahan lapar). Tahkimu Syariah Melalui MPR menurut Tinjauan Menjaga Akal 1- Derajat Dharuriyat. • Akal merupakan syarat taklif. Karena itu Islam selalu berusaha agar setiap hamba selalu berada dalam keadaan akal yang sehat agar bisa melaksanakan tugas taklif dan ibadah. Untuk menjaga akal : halalnya makanan dan gizi yang menjaga kelangsungan kehidupan dan akal. Untuk mencegah dari kerusakan : diharamkannya segala yang memabukkan dan adanya hukuman yang berat bila terjadi pelanggaran. • Realita menunjukkan bahwa akal seorang muslim pada masa ini dipengaruhi oleh berbagai media, yaitu 3 unsur penting : – Media massa : Koran, majalah, tabloid, bulletin, buku dan cetakan / penerbitan yang menyebarkan faham-faham yang anti Islam. – Media elektronik yang memusuhi Islam. – Imporisasi hal-hal yang merusak aqidah dan akhlak dari negara-negara kafir. • Yang harus dilakukan agar akal terjaga dalam tingkatan dharuriyat adalah : mengisi akal dengan aqidah yang benar dan menyiapkan lingkungan yang sesuai dengan aqidah yang benar. Agar agal terjaga dari kerusakan, dalam tingkatan dharuriyat wajib disterilkan dari tiga unsure yang meracuni dan memabukkan akal di atas. • Apakah keterlibatan aktivis Islam dalam MPR / parlemen bisa merealisasikan dua tugas berat menjaga akal dalam tingkatan dharuriyat di atas ? Teori dan praktek menunjukkan justru aktivis Islam terlibat dalam merusak akal dalam tingkatan dharuriyat : dengan sumpah mereka untuk menghormati, setia, dan taat kepada UUD dan UU wadh’I yang berlaku. Mereka terlibat dalam penetapan UU tentang kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. • Lewat Media Massa : UU Kebebasan menjalankan keyakinan agama dan kepercayaan : membuka pintu seluas-luasnya bagi setiap orang kafir untuk menyebarluaskan ajaran agamanya dan menyerang Islam. Bagi orang Nasrani ; mengkristenkan umat Islam adalam tugas agama yang harus dijunjung tinggi. Bagi orang sekuler : mensekulerkan umat Islam merupakan keyakinan hidupnya, dan seterusnya. Seluruh agama dan kepercayaan berlomba-lomba menampakkan syiar agamanya, merekrut sebanyak mungkin pengikut. Mereka menyebar luaskannya lewat segala media massa yang mereka miliki, menyerang akidah umat Islam dengan paham-paham menyesatkan. Seharusnya kegiatan orang-orang kafir yang berujung kepada pemurtadan dan perusakan akidah serta penyebaran fitnah syubhat dan syahwat yang merusak akal sehat umat Islam ini diperangi dan dilarang. Nyatanya tidak, bahkan malah dilindungi oleh UUD dengan mengatas namakan kebebasan pers dan berpendapat. Bagaimana akal akan sehat bila tiap detik disuguhi pemahaman kufur, syirik,murtad, nasionalisme, sekulerisme, permisivisme dst ? • Lewat Media elektronik : Media elektronik sepenuhnya berada di tangan system yang berkuasa dan orang-orang kafir. Misi mereka jelas : melalaikan umat Islam dari berfikir serius tentang perjuangan menegakkan syariah Islam. Untuk itu mereka menempuh segala cara ; tidak saja dengan memenuhi acara media elektronik dengan musik, film, olah raga, acara-acara kesyirikan dan segala acara yang nampak menyerang Islam, namun juga mengisinya dengan acara-acara yang kelihatannya Islami namun sebenarnya menghancurkan akidah umat Islam. Untuk itu dipilihlah para tokoh muslim perusak Islam dengan gelar akademis yang membuat setiap orang silau. • Lewat impor segala perusak akidah dan akhlak dari negara-negara kafir : Setiap orang bebas berkreasi dan berimajinasi selama sesuai dengan UU yang berlaku. Maka musik, senam (dansa) dan budaya-budaya bejat lainnya tumbuh subur dengan perawatan dan perlindungan sepenuhnya oleh UU. Bagaimana mungkin akal muslim akan steril, jika tiap detik hal-hal seperti inilah yang ia dengar, lihat dan rasakan ?. • Setiap aktivis Islam di MPR / parlemen : terlibat dalam penetapan UU yang mengatur ini semua. Maka ia terlibat dalam merusak akal umat Islam. • Selama keterlibatan aktivis Islam dalam MPR / parlemen : tak pernah ditetapkan UU yang menyatakan keharaman khamr. Justru yang ada adalah UU yang mengatur dan melindungi berdirinya pabrik-pabrik khamr, bahkan income yang didapat oleh negara dari sector ini sangat besar. • Selama keterlibatan aktivis Islam dalam MPR / parlemen : belum pernah hukuman syar’I atas para pemabuk diterapkan. Yang berlaku adalah hukum pidana yang berdasar UU wadh’I yang menyelisihi hukum syariah. 2- Derajat Hajiyat. 3- Derajat Tahsiniyat. • Bila dharuriyat saja tidak terjaga : terlebih lagi hajiyat dan tahsiniyat. • Tidak sehatnya akal karena akidah yang salah dan lingkungan yang merusak mempunyai dampak buruk : lemahnya komitmen beragama. • Karenanya : orang-orang ramai meninggalkan sholat jama’ah di masjid, jihad fi sabilillah dan ibadah-ibadah lainnya. Sebagai gantinya : ramai-ramai nonton TV, bioskop, bar, discotik, klub malam, pamer aurat di pantai dst. • Ini semua terjadi karena UU yang dihormati, ditetapkan dan ditaati oleh aktivis Islam dalam MPR / parlemen ; penerapan UU merusak akal, sehingga hilanglah akal yang berakibat pada tidak adanya kemauan melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukalaf. Tahkimu Syariah Melalui MPR menurut Tinjauan Menjaga Keturunan 1- Derajat Dharuriyat. • Pembuat UU dalam MPR / parlemen : manusia biasa yang tak luput dari keterbatasan, kesalahan, kelalaian, kekurangan dan hawa nafsu. UU yang mereka tetapkan : UU yang memenuhi kepentingan dan hawa nafsu mereka. Padahal secara umum seluruh system demokrasi di negara manapun tidak mempunyai kepentingan dengan menjaga nasab yang bersumber kepada kepentingan menjaga keturunan berdasar penerapan syariah Islam. • Jika system demokrasi ini melihat bahwa menerapkan hukum-hukum perkawinan dan kekeluargaan Islam itu mendatangkan keuntungan politik bagi mereka (seperti pemerintahannya yang kafir dilihat rakyat sebagai pemerintahan Islami yang harus didukung) : system kafir ini akan menerapkannya, bukan karena menyadarinya sebagai perintah Allah Ta’ala tetapi karena motivasi politik. • Jika tidak ada kepentingan politik yang bisa diraih dari penerapan hukum pernikahan dan kekeluargaan Islam : system kafir ini akan membuang jauh-jauh hukum Islam, dan sebagai gantinya mencari UU lain yang lebih memberi keuntungan politik dan memenuhi hawa nafsu mereka. Maka tidak heran bila mereka mengimpor dari negara-negara kafir di dunia : system KB, perzinaan secara bebas dan sehat (?) dengan memakai alat-alat kontrasepsi dll. • Syariah Islam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Mengambil hukum perkawinan dan keluarga menurut Islam serta mencampakkan hukum Islam lainnya adalah sebuah kekufuran. • Realita menunjukkan bahwa hukum perkawinan dan keluarga Islam (Nikah-Talak-Warisan) yang diberlakukan oleh sebagian system demokrasi di belahan dunia ketiga : tidak murni hukum Islam, namun sudah diaduk sedemikian rupa. Sebagian hukum pernikahan Islam yang memenuhi kepentingan hawa nafsu mereka : diambil dengan mereka adakan perubahan di sana sini. Sebagian hukum pernikahan Islam yang merugikan pemenuhan hawa nafsu mereka : dibuang, dan sebagai gantinya diisi dengan hukum kafir. Maka bercampur aduklah madu dan racun. Ini jelas sebuah bentuk kekafiran yang membawa syubhat bagi mayoritas umat Islam yang tidak paham syariah Islam. • Untuk menegakkan maslahat menjaga keturunan : disyariatkan nikah, nafkah dan hadhonah. Untuk menjaga dari kerusakan : diharamkan zina dan ditetapkan hukuman yang berat atas para pezina. Sistem demokrasi yang ada tak pernah mengakui dan mau menerapkan hukuman Islam atas para pelaku zina, karena : hukuman ini akan menghalangi pemuasan hawa nafsu mereka, bahkan bila hukuman ini dilaksanakan kemungkinan besar yang terkena pertama kali adalah anggota MPR / parlemen dan lembaga eksekutif. Lebih dari itu, hukuman Islam atas pezina harus dilakukan di hdapan umum : suatu hal yang jelas-jelas menjatuhkan martabat para anggota MPR / parlemen / lembaga eksekutif yang terlibat perzinaan. Bahkan zina dilakukan secara suka sama suka : sama sekali tidak ada hukuman. • Pelarangan nikah dengan lebih dari dua istri bagi pegawai negeri, penerapan system KB, pembukaan komplek-kompleks prostitusi yang memberi income begitu besar kepada negara : inikah hukum Islam dalam masalah pernikahan dan keluarga ? Bukankah semuanya berjalan dengan adanya UU yang ditetapkan oleh MPR / parlemen dan dijalankan oleh lembaga eksekutif ? • Setiap aktivis Islam di MPR / parlemen tidak berjuang menjaga keturunan, namun malah terlibat merusaknya. Mereka terlibat menetapkan, menghormati dan mentaati seluruh UUD dan UU yahg ada. Berarti mereka terlibat dalam merusak tujuan menjaga keturunan ini. 2- Derajat Hajiyat. 3- Derajat Tahsiniyat. • Adab-adab pergaulan Islam jelas dilecehkan begitu saja oleh system dan UU yang berlaku. Ikhtilath di tempat kerja, sekolah dan olah raga merupakan menu wajib harian bagi setiap orang. Tempat-tempat mesum seperti bioskop, pub, club malam, diskotik, bar dan hotel-hotel berjalan lancar dengan perlindungan dan jaminan UU. • Di sebagian negara demokrasi : UU tidak mencegah pernikahan antar orang yang berbeda agama, bahkan mengaturnya dengan lembaga yang disebut Kantor Catatan Sipil. Aturan sekufu (terutama masalah agama) diabaikan begitu saja. • Di sebagian negara demokrasi : perceraian dilarang, sehingga membuka pintu perzinaan (perselingkuhan) selebar-lebarnya. Tahkimu Syariah Melalui MPR menurut Tinjauan Menjaga Harta 1- Derajat Dharuriyat. • Harta merupakan factor penting tegaknya kehidupan umat manusia. Harta akan memegang peranan positif secara maksimal bila beredar secara halal di tengah-tengah masyarakat menurut cara yang telah diatur Islam, tanpa tabdzir dan bukan sebagai sarana pemenuhan kepentingan-kepentingan pribadi / golongan yang merusak kepentingan masyarakat luas. • Untuk mampu menjadi anggota MPR / parlemen : setiap anggota harus melalui proses pencalonan dan kampanye yang membutuhkan harta dalam jumlah sangat besar. Karena itu, anggota MPR / parlemen hanyalah dari kalangan ekonomi elit apapun profesi, agama dan tingkat intelektualitasnya. Adapun para ulama, orang-orang shalih dan pakar keilmuan yang tidak memiliki harta yang lebih ; tak akan pernah menduduki kursi di MPR / parlemen. • Proses kampanye menyedot dana yang sangat besar : mulai dari pencalonan, rapat-rapat koordinasi, pawai-pawai, publikasi di media massa dan elektronik, pembuatan berbagai atribut, pengumpulan massa, kesepakatan-kesepakatan dengan partai-partai sekulr / nasionalis / sosialis / non Islam lain dst. • Dari sini jelas : harta telah dihambur-hamburkan secara tabdzir tidak pada tempatnya menurut syariat.Anak yatim dan miskin, tawanan muslim, lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga kesehatan Islam, jihad fi sabilillah dan kepentingan umum Islam lainnya terbengkalai. • Sebagian aktivis Islam di MPR / parlemen beralasan : pengeluaran harta yang banyak ini demi naiknya aktivis Islam di MPR, sebagai sarana dakwah dan tahkimu syariah. Tujuan mulia dakwah dan tahkimu syariah sudah tentu memerlukan harta yang banyak. Jadi : pengeluaran dana ini sama sekali bukan tabdzir. • Jawab : Benar dakwah dan tahkimu syariah butuh infak yang besar. Namun niatan yang baik ini harus disertai dua syarat : (a). Cara yang benar menurut syar’I dan (b) benarnya metode yang digunbakan sebagai penyaluran infak. Tabdzir sama sekali tidak sesuai dengan cara infak menurut syar’I, sementara system demokrasi bukanlah metode yang benar untuk perjuangan dan penyaluran harta. Penyia-nyiaan tujuan menjaga harta dalam tingkatan dharuriyat yang kita sebut ini : terjadi sebelum dan menjelang masuknya aktivis Islam dalam keanggotaan MPR / parlemen. • Hukum-hukum muamalah maliyah dan iqtishodiyah (interaksi moneter dan ekonomi) yang berlaku dalam system demokrasi : bertolak belakang dengan system muamalah Islam, karena system demokrasi memang tidak mengakui system ekonomi dan moneter Islam yang mereka tuduh ketinggalan zaman. • Hukuman pencurian yang sampai nishobnya menurut Islam adalah potong tangan, sementara para perampok, pembegal dan pembajak (perompak) lebih keras lagi : dibunuh / disalib / dipotong tangan dan kaki secara bersilang / diasingkan. Semua hukuman Islam ini ditolak dan tidak diakui hukum wadh’I demokrasi. Dan semua aktivis Islam di MPR / parlemen terlibat dalam menetapkan hukum pidana sekuler yang menangani kasus pencurian dan perampokan ini. • Islam mengharamkan riba : namun MPR / parlemen menghalalkannya dan menjadikannya sendi utama perekonomian demokrasi kapitalis. Setiap aktivis Islam ikut terlibat dalam penetapan UU perekonomian dan moneter demokrasi yang menghalalkan riba ini. 2- Derajat Hajiyat. 3- Derajat Tahsiniyat. • Sistem pinjam meminjam yang memakai bunga. • Sistem pajak dan transper keuangan yang berada dalam kerangka riba. • Negara memberi keistimewaan pada kalangan tertentu dalam dunia usaha. • Negara tidak adil dalam mendistribusikan kekayaan negara kepada rakyat, di mana kekayaan negara di monopoli segelintir keluarga dan pejabat. • Negara menyita asset-aset kekayaan sebagian rakyat dengan cara batil. • Negara menahan hasil-hasil bumi dan kekayaan alam dengan mengatas namakan kepentingan umum. • Negara tidak melarang peredaran dan jual beli khamr. Dll. PASAL II : MEMPERBAIKI KEADAAN SESUAI KEMAMPUAN REALITA SISTEM DEMOKRASI • Secara system : kerusakan telah merambah seluruh atau sebagian besar aspek dalam system demokrasi. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan menurut kaca mata syariah, bukan menurut kaca mata manusia. Kerusakan itu meliputi : (a) Aspek aqidah dan (b) Sebagian besar perundang-undangan yang bersumber kepada UUD yang ada, seperti : administrasi, peradilan, pers, ekonomi, politik, social, pengetahuan dan keamanan. Kerusakan Aqidah Sistem Demokrasi : Asas dari aqidah tauhid adalah dua kalimat syahadat yang dalam kaitannya dengan system yang berkuasa, mempunyai konskuensi : • – Mengakui ubudiyah (ketundukan dan ketaatan sepenuhnya) kepada Allah dan Allah sajalah Ilah yang berhak diibadahi, menetapkan hukum dan berkuasa mutlak. • – Seluruh perundang-undangan yang ada tanpa terkecuali haruslah bersumber dan dibangun di atas kaedah-kaedah dan pokok-pokok syariah Islam. Seluruh aspek kehidupan diatur dengan syariah Islam dengan disertai kerelaan hati dan ketundukan perbuatan. • Secara personal : memang banyak anggota MPR / parlemen yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun secara system yang mempunyai wewenang menetapkan UUD dan UU yang mengatur seluruh aspek kehidupan rakyat : membatalkan dua kalimat syahadat. UUD yang berlaku sama sekali tidak bersumber dan dibangun di atas dasar-dasar kaedah syariah Islam, namun murni bersumber dan dibangun di atas dasar pemikiran otak manusia yang sekuleris, nasionalis, atheis. Mereka menyerahkan hak menetapkan UUD dan UU kepada manusia (dalam hal ini MPR /parlemen). Manusialah pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka menganggap syariah Islam sebagai sebuah peraturan primitif yang tak sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan manusia modern yang kompleks dan plural. • Dengan demikian, dari aspek akidah jelas nampak kerusakan system demokrasi : – Mengakui ubudiyah (ketaatan, ketundukan dan pengabdian) kepada manusia penetap UUD / UU, sebagai ganti dari ketaatan dan ketundukan kepada Allah Ta’ala. Wujudnya adalah menyingkirkan syariah Allah dari pernanannya sebagai UUD atas segala aspek kehidupan seluruh umat manusia, mengganti peranan syariah Allah dengan UUD dan UU wadh’I ketetapan MPR / parlemen. Ini membatalkan Asyhadu an Laa Ilaaha Illa Allah. – Seluruh UU yang ada bersumber dan dibangun di atas dasar UUD yang merupakan ketetepan manusia (MPR / parlemen), sebagai ganti dari bersumber kepada dan di bangun di atas syariah Rasulullah. Ini membatalkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mungkinkah Memperbaiki Kerusakan Akidah Sistem Demokrasi ? • Akidah merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak menerima kompromi dan tawar menawar sedikitpun apapun sikon yang ada. Kerusakan akidah system demokrasi menuntut perbaikan mendasar pada UUD yang berlaku yang berakibat merubah kulit dan isi system yang ada. • Jika memang memperbaiki keadaan sesuai kemampuan secara bertahab itu diperbolehkan dalam aspek lain, maka tidak demikian halnya dengan aspek akidah. Perbaikan aspek akidahjuga menjadi prioritas nomor satu yang tidak bisa diakhirkan. • Perbaikan akidah : Sistem demokrasi yang ada haruslah mengakui kesatuan syariah Islam, mengakui ubudiyah kepada Allah Ta’ala dan kewajiban menerapkan syariah Allah Ta’ala dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Sistem demokrasi harus mengakui kesyirikan, kekafiran dan keharaman mengangkat manusia sebagai pembuat UUD / UU yang tidak bersumber dan dibangun di atas dasar syariah Allah. • Ini menuntut penghapusan hak legislative MPR / parlemen, wajibnya membuang UUD /UU yang ditetapkan oleh MPR / parlemen dan juga UU ketetapan lembaga eksekutif. Ini juga berarti wajibnya menolak dan membuang jauh-jauh system demokrasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti : perbaikan akidah dalam system demokrasi (lewat MPR / parlemen) menuntut menghapus system demokrasi itu sendiri dan menggantinya dengan Islam !!! • Mungkinkah system demokrasi akan menerima bila eksistensinya dihapus dan dicampakkan ke tong sampah ? Benarkah dan siapkah aktivis Islam di MPR / parlemen melakukan hal ini jika memang benar mau memperbaiki aspek akidah system demokrasi ? • Memperbaiki akidah berarti harus mengubah akidah seluruh anggota MPR / parlemen dan lembaga eksekutif (kepala negara beserta seluruh pembantunya) untuk meyakini syariah Islam dan mencampakkan akidah sekulerisme, nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, sosialisme, nasrani, yahudi, hindu, budha, kejawen dan isme-isme lain yang mereka anut. Bukan sekedar mempunyai kursi mayoritas dan menang mutlak dalam voting. Karena itu realita membuktikan ; di negara-negara di mana aktivis Islam menang mutlak dalam pemilu dan menduduki kursi mayoritas dalam MPR / parlemen : mereka tetap tidak bisa memperbaiki akidah system demokrasi, tidak bisa menghapus system demokrasi dari kehidupan bernegara dan menggantinya dengan system Islam, tidak bisa menghapus MPR / parlemen si Ilah yang menempatkan dirinya sebagai al musyari’ yang mempunyai hak ubudiyah, tasyri’, tahlil dan tahrim. • Justru yang terjadi : kalangan nasionalis, sekuleris, dan musuh-musuh Islam yang kalah telah dalam pemilu dan menduduki kursi minoritas di MPR / parlemen berhasil mempertahankan eksistensi system demokrasi. Mereka juga berhasil memporak porandakan kemenangan para aktivis Islam dengan pembatalan hasil pemilu, penangkapan para tokoh aktivis Islam, pembubaran partai Islam dan kudeta militer. Al Jazair dan Turki contoh kecil dari semua ini. • Jika akidah telah rusak, maka kebaikan di bidang lain sudah tidak ada gunanya. Kerusakan Mayoritas UU : 1- Kerusakan Administari Negara : • Pelaku yang menjalankan administrasi negara adalah manusia. Dalam system demokrasi : tidak ada persyaratan Islam bagi anggota legislative / eksekutif / yudikatif. Karena itu, musuh-musuh Islam memanfaatkan kesempatan ini seluas-luasnya untuk menegakkan dien mereka dan memusuhi Islam dan kaum muslimin. • Banyaknya orang-orang yang duduk di lembaga legislative / eksekutif / yudikatif yang dzahirnya beragam Islam , namun sebenarnya berdien sekulerisme dan nasionalisme. Lewat merekalah : Islam diperangi dari dalam dan kesyirikan – kekufuran mengendalikan administrasi pemerintahan. • Budaya ikhtilat laki-laki dan perempuan menjadi menu harian di lembaga administrasi negara mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. • Apakah yang bisa dilakukan oleh aktivis Islam dalam MPR / parlemen untuk memperbaiki kerusakan yang kronis ini ? Memang, mereka telah berusaha namun ibarat menanam benih padi di jalanan : tak pernah berhasil, dan justru harus ridha dan mentaati segala aturan main (UUD dan UU) yang ada. Keberadaan aktivis Islam di MPR / parlemen bukanlah mengurangi masalah, namun malah menambah rumit dan kronisnya masalah. 2- Kerusakan Peradilan. • Memutuskan segala problematika dengan syariah Islam merupakan syarat sahnya iman. Dalam system demokrasi : seluruh syariah Islam dibuang jauh-jauh, hanya hukum pernikahan dan keluarga Islam saja yang diterapkan ( Nikah – talak – warisan) itupun kajian secara mendalam menunjukkan hukum pernikahan Islam yang diberlakukan sudah dicampur aduk dengan hukum adat dan hanya dilaksanakan sebagian saja, yang tidak memguragi kepentingan politik dan pemuasan hawa nafsu penguasa. Kekufuran apa lagi yang lebih besar dari hukum peradilan seperti ini ? • Keadilan hanya bisa tegak bila syariah Islam diterapkan, karena hanya syariah Islam sajalah yang menjaga dien, nyawa, akal, kehormatan dan harta setiap pribadi. UU pidana dan perdata wadh’I yang berlaku jelas sebuah kekufuran yang menyingkirkan syariah Allah, selain juga merugikan kaum yang didzalimi dan lebih sering menguntungkan pihak yang mendzalimi. Hukum-hukum wadh’I ini semakin menambah banyaknya kejahatan yang timbul di masyarakat. Akibatnya rakyat merasa tidak terlindungi dan putus asa dengan penegakkan keadilan. • Mampukah aktivis Islam menghapus hukum pidana dan perdata wadh’I yang berlaku dalam system demokrasi ini meski secara bertahap ? 3- Kerusakan Pers. • Kerusakan telah meraja lela merambah semua media massa dan elektronik : TV, radio, bioskop, Koran, majalah, bulletin, tabloid, teater dst. Semua berjalan dengan perlindungan penuh UU pers dan kebebasan berpendapat. Tulisan dan acara-acara yang merusak akidah dan akhlak kaum muslimin, pornografi, permisivisme dan kerusakan lainnya berjalan terus dengan dukungan penuh UU. • Standar baik buruk pers adalah demokrasi, sehingga usaha aktivis Islam yang memperjuangkan perbaikan bidang pers dengan mengaturnya sesuai syariah Islam akan mendapat pukulan hebat dikarenakan dipandang sebagai memperkosa kebebasan pers dan berpendapat. • Pers berperan penting membentuk opini massa. Penguasa yang memegang pers akan mempergunakan sarana ini semaksimal mungkin untuk mendukung dan mengamankan kepentingan mereka. Lewat pers pulalah : penguasa memburukkan citra syariah Islam dan para aktivis Islam. Lewat pers pula : penguasa menyetir rakyat untuk memilih demokrasi dan menjauhi Islam. • Seandainya para aktivis Islam berhasil menggolkan UU yang mengatur pers sesuai dengan syariat Islam : bukan berarti usaha mereka telah berhasil. Karena pers bukan hanya tulisan di atas kertas atau tontonan di layar kaca semata. Pers terdiri dari berbagai unsure : para insan pers, sarana dan administrasi. Jika ingin merubah pers yang ada menjadi pers Islami, maka ini menuntut revolusi besar ; merubah para insan pers yang semula sekuler menjadi insan pers Islami, mengubah administari dan seluruh media menjadi Islami. Untuk itu, seluruh wartawan sekuler dan penulis sekuler harus digusur : sebagai gantinya diisi oleh seluruh wartawan bervisi keislaman yang baik. Seluruh acara dan tulisan di TV, radio, Koran, majalah dst harus Islami, tidak membawa nilai sekulerisme. • Ini semua akan mustahil atau sangat sulit diwujudkan dalam kerangka demokrasi. Demokrasi menuntut kebebasan pers seluas-luasnya, bila ingin diatur oleh para aktivis Islam dengan syariah Islam : ia akan kehilangan sifat ke -demokrasian-nya, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh kalangan democrat sekuler dan musuh-musuh Islam. 4- Kerusakan Ekonomi. • Sistem ekonomi negara demokrasi adalah kapitalisme yang bersendikan riba. Meski pribadi mempunyai kebebasan berusaha seluas-luasnya, dalam prakteknya negara memegang dan memonopoli sumber-sumber kekayaan penting dengan mengatas namakan kepentingan rakyat. Seluruh lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan yang ada berinteraksi dengan riba. UU ekonomi Islam yang mengharamkan riba dibuang jauh-jauh. • Perbaikan ekonomi harus dimulai dari kesediaan seluruh lembaga keuangan dan perusahaan yang ada untuk mengharamkan riba, mencegah monopoli dan penimbunan kekayaan negara yang mengurus hajat hidup rakyat dan mengubah seluruh perusahaan yang ada menjadi perusahaan yang bergerak sesuai syariah Islam. Ini semua menuntut pembersihan seluruh lembaga keuangan, perbankan dan perusahaan dari pegawai non Islam. • Perbaikan ekonomi menutut pembagian kekayaan secara adil kepada rakyat, sesuai dengan pekerjaan, tingkatan keilmuan dan amal mereka. Padahal realita selalu menunjukkan, ekonomi dinikmati segelintitr keluarga penguasa dan kroni-kroninya. Rakyat dibiarkan kelaparan dan kekurangan. • Bagaimana dengan kekayaan negara yang disimpan di bank-bank Yahudi dan Nasrani di luar negeri (AS, Eropa) ? Bagaimana dengan bantuan negara kepada negara-negara yang membantai kaum muslimin ? Bagaimana dengan jabatan-jabatan ekonomi strategis yang selalu dipegang oleh musuh-musuh Islam ? Selesaikah ini semua dengan tulisan di atas kertas (UU) yang mengatur sector ini dengan syariah Islam (kalau memang aktivis Islam menang voting di MPR / parlemen ) ? • Jelas tidak. Ini semua menuntut perbaikan mental semua pejabat dan penguasa. Menuntut para pejabat yang menjiwai dan melaksanakan syariah Islam. Sedangkan penguasa yang diuntutngkan dengan system ekonomi yang ada tidak akan pernah membiarkan sector ini diatur dan dipegang oleh kaum muslimin yang baik-baik. Menyerahkan sector ini kepada aktivis Islam yang taat berarti mengurangi kekuatan penguasa untuk memerangi Islam. • Bila aktivis Islam menyatakan akan memperbaiki kerusakan sector ini secara bertahap : maka harus dimengerti priorits pekerjaan. Yang pertama system demokrasi harus membuang jauh-jauh system kapitalisme dan mengakui serta mau menjalankan system ekonomi Islam. Ini suatu hal yang mustahil, sebab kapitalisme adalah jiwa ekonomi demokrasi. Bila kapitalisme dibuang, maka sudah bukan demokrasi namanya. Setiap orang yang menerima demokrasi harus menerima kapitalisme. 5- Kerusakan Pengetahuan, pemikiran dan Pengarahan. • Sumber-sumber pengetahuan dan pemikiran al : kurikulum pendidikan dan pengajaran, pers dengan seluruh arah pemikirannya (sekulerisme, nasionalisme, yahudi, nasrani, atheis dst), TV, radio, bioskop, museum, kaset, teater, buku, partai-partai, organisasi-organisasi, penerbitan dan perpustakaan, klub-klub olah raga dan lain-lain. • Semua sarana ini bisa mendatangkan kebaikan atau kerusakan. Hanya saja saat ini semua pihak bisa menyadari bahwa sarana-sarana ini lebih banyak merusak daripada membawa kebaikan. • Di antara kerusakan yang ditimbulkan al : – Merusak akidah Islam yang benar dan menyebar luaskan akidah / paham nasionalisme, sosialisme, demokrasi, kapitalisme, dst. – Memanipulasi sejarah Islam yang benar dan meracuni kaum muslimin dengan sejarah palsu musuh-musuh Islam. – Mendidik dan mengarahkan kaum muslimin untuk menghormati dan mengagungkan symbol-simbol kekafiran : seperti lagu-lagu kebangsaan, hormat bendera, mengheningkan cipta, doa untuk pahlawan nasional dst. – Merusak akhlak kaum muslimin dengan fitnah syahwat yang tiap saat disebar luaskan. – Memadamkan ruh jihad fi sabilillah, menanamkan sikap individualisme, penghinaandan perendahan nilai-nilai Islam. – Menyebar luaskan paham tujuan menghalalkan segala cara. • Memperbaiki ini semua tidak cukup dengan sekedar penggolan UU yang mengatur semuanya dengan syariah Islam. Karena pelaku-pelakunya adalah orang-orang nasionalis, sekuleris, demokratis dst. Bahkan banyak orang-orang berbaju Islam yang terlibat secara suka rela dan senang hati memanfaatkan semua saran ini untuk menyarang Islam dan kaum muslimin. 6- Kerusakan Politik. • Monopoli kekuasaan di tangan segelintir pejabat dan keluarga / teman (nepotisme). Akibatnya terjadi penyalah gunaan kekuasaan untuk kepentingan segelintir orang yang mengabaikan / mentelantarkan kepentingan rakyat banyak. Posisi-posisi jabatan diduduki oleh orang-orang yang tidak pantas dan tidak kapable. • Keikut sertaan orang-orang Yahudi, Nasrani, Rofidzoh, sekuleris, liberalis, dan musuh-musuh Islam lainnya dalam MPR / parlemen dan lembaga eksekutif. • Sistem demokrasi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua musuh Islam untuk menggolkan perundang-undangan yang meninggikan dien mereka dan menghinkan dien Islam. • Hubungan politik luar negeri di bangun di atas dasar sekulerisme dan demi kepentingan sekulerisme. • Jika memang menentang zionisme Israel, kenapa hubungan dengan AS semakin erat saja padahal semua orang mengetahui AS terlibat aktif mendukung dan membesarkan Israel ? Bukankah AS juga terlibat dalam kristenisasi internasional ? • Kenapa hubungan dengan negara-negara komunis, Hindu, Budha dan Nasrani semakin erat saja padahal jelas terbukti keterlibatan dan konspirasi kaum kafir internasional untuk memerangi Islam ? Bagaimana sikap system demokrasi yang ada terhadap permaslahan ini ? • Setiap partai dan calon legislative berjuang keras mendapat kursi sebanyak-banyaknya di MPR / parlemen. Benarkah mereka berjuang untuk menegakkan kepentingan rakyat yang hanya bisa dicapai dengan penerapan syariah Allah, ataukah berjuang demi kepentingan partai dan kelompoknya ? Benarkah MPR / parlemen adalah majlis syuro yang beranggotakan orang-orang Islam yang komitmen dengan Islam dan pakar muslim di segala aspek kehidupan ? Ataukah majlis para hartawan dan politikus yang bertujuan memenuhi kepentingan hawa nafsunya saja ? • Memang benar, sebagian atau seluruh kerusakan aspek politik ini bisa diperbaiki oleh aktivis Islam, tapi dengan syarat merubah dan merombak total : membubarkan MPR / parlemen, memecat seluruh anggotanya dan menggantinya dengan majlis syuro Islam yang terdiri dari para ahlul halli wal ‘aqdi (ulama, ilmuwan dan pakar Islam dalam berbagai aspek kehidupan). Namun membubarkan MPR / parlemen lewat MPR / parlemen jelas mustahil, karena itu memperbaiki kerusakan aspek politik lewat MPR juga sebuah mimpi belaka. 7- Kerusakan Sosial. • Sebab pertama kerusakan social adalah : rusaknya tatanan keluarga. Keluarga adalah fondasi utama masyarakat. Masyarakat adalah fondasi utama negara. Mantapnya negara akan terjaga manakala hubungan keluarga dalam masyarakatnya berjalan dengan harmonis. Namun kenyataan menunjukkan kondisi keluarga dan masyarakat dalam system demokrasi hancur berantakan. Di antara buktinya adalah : • Rusaknya hubungan antara anak dan orang tua : ayah tidak konsentrasi mendidik anak karena sibuk bekerja, sementara ibu ikut keluar rumah bekerja karena tuntutan ekonomi, sehingga anak tidak terdidik langsung oleh kedua orang tua. Anak dibesarkan oleh TV dan pembantu yang tak paham dien. Ini jelas menyia-nyiakan pendidikan generasi penerus. Pada saat dewasa, anak tidak akan mau mengurusi kedua orang tuanya karena saat kecil merasa tidak diperhatikan. • Sistem ekonomi dan social negara membuat perempuan (ibu rumah tangga) keluar rumah bekerja : ini membawa fitnah baru, seperti ikhtilat, tabaruj, perselingkuhan dst. Dengan nama emansipasi, kaum wanita menuntut persamaan hak dalam semua aspek, termasuk aspek pekerjaan. Akibatnya banyak pekerjaan laki-laki diduduki perempuan dan sebaliknya kaum laki-laki menganggur. Ini mengakibatkan krisis social. • Sebab kedua kerusakan social : hiburan baik media massa maupun elektronik (TV, radio, VCD, bioskop, pentas musik, teater dll) yang senantiasa menyuguhi pemirsanya tanpa pandang usia dengan pornografi, gaya hidup glamour, kriminalitas dan dekadensi moral. Media ini mengajarkan cara dan mendorong prakteknya. Maka tak heran bila kriminalitas, dekadensi moral dan kemalasan bekerja semakin meningkat. • Sebab ketiga kerusakan social : kemiskinan dan sulitnya mencari lapangan kerja yang mencukupi kebutuhan hidup.Pendapatan sering kali tidak menutupi sekedar kebutuhan primer seperti sandang, pangan, sewa papan, pendidikan anak dan kesehatan. Negara dengan UUD dan Uu yang ditetapkan oleh lembaga legislative dan eksekutif telah mengatur ini semua. Dan sebagai anggota MPR / parlemen, aktivis Islam ikut bertanggung jawab atas UUD atau UU yang ditetapkan. • Perbaikan kerusakan kronis ini tidak cukup dengan menduduki kursi mayoritas, menang voting dan golnya UU yang diajukan oleh aktivis Islam. Lebih dari itu, perbaikan system, administrasi, sarana dan pelaku-pelaku di lapangan. 8- Kerusakan Keamanan dan Militer. • Tujuan dibentuknya kepolisian adalah menjaga stabilitas system yang berkuasa dari ancaman dalam negeri, sementara tujuan dibentuknya tentara adalah menjaga stabilitas system yang berkuasa dari ancaman luar negeri. Dengan demikian tujuan adanya kepolisian dan tentara adalah menjaga dan membela sistem demokrasi sekuler : bukan untuk jihad fi sabilillah. Berarti sejak awal, kepolisian dan tentara diarahkan untuk berperang di jalan thaghut. Dengan demikian, kerusakan pertama terletak dalam tujuan dibentuknya kepolisian dan tentara. • Menghadapi ancaman dari luar negeri. Jika tujuannya untuk fi sabilillah : tentulah yang pertama kali dikerjakan adalah jihad defensif, yaitu membela kaum muslimin yang dibantai oleh musuh-musuh Allah di berbagai belahan dunia dan selanjutnya jihad ofensip menyebarkan dakwah Islam ke luar negeri. • Menghadapi ancaman dari dalam negeri : Islam diserang tiap detik lewat media massa dan elektornik, juga upaya kristenisasi dan kegiatan gerakan-gerakan sesat. Anehnya, kepolisian diam sama sekali menghadapi hal ini. Sebaliknya, para da’I yang menyebarkan dakwah Islam ditangkap, dipenjarakan, diserahkan kepada negara kafir, dibunuh, dibuang dengan alasan melanggar konstitusi dan mengancam stabilitas negara. • Mampukah aktivis Islam mengarahkan dan merubah tujuan kepolisian dan tentara, dari membela system kafir menjadi membela Islam, jihad fi sabilillah ? Jelas tidak mampu. • Sistem kepolisian dan ketentaraan system demokrasi mengikuti system negara-negara kafir Barat, baik AS-Eropa maupun Rusia-Cina. Setiap personal dididik untuk memberikan ubudiyah dan wala’nya kepada negara dan gaji, bukan kepada Allah dan dienul Islam. Sistem kepolisian dan tentara tidak kuat sedetikpun melihat bentuk komitmen seorang anggotanya terhadap dien Islam. Begitu rusaknya
  4. […] Biarkan Mereka Menjadi Negara Monarki Absolut Umat Islam Harus Memenuhi Tantangan Demokrasi Demokrasi, Barang Curian Milik Islam? Sistem Demokrasi: Apakah Sesuai Syariah? SATU ORANG SATU SUARA (Ulama & Non-Ulama Sama […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: