Lima Kriteria Cawapres dari SBY, Sinyal Bukan Kalla


JAKARTA – Dengan siapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berdampingan pada pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang? Hingga kini memang masih belum terang. Tapi, dari penjelasan SBY di depan wartawan kemarin bisa ditangkap bahwa dia kurang sreg dengan pengalamannya ketika berdampingan dengan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Karena itu, untuk Wapres yang akan datang, SBY kemarin me-launching lima kriteria. ’’Kalau ditanya apakah sudah memilih cawapres, jawabannya belum. Tapi, kalau kriteria, boleh saya sampaikan sekarang,’’ kata SBY di depan wartawan di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, kemarin sore (19/4). (Tentang lima kriteria Cawapres dari SBY selengkapnya baca grafis).

Di antara lima kriteria yang disebut SBY, agaknya, kriteria kedua berangkat dari pengalaman SBY ketika berdampingan dengan JK.

Pada kriteria kedua itu, kata SBY, seorang Wapres harus memiliki kapasitas atau kapabilitas. Dalam penjelasannya SBY menegaskan bahwa seorang Wapres adalah pembantu presiden.

’’Begitu menurut UUD 1945. Ada yang salah mengerti, Presiden dan Wapres dianggapnya co-chairman,’’ kata SBY. Dia pun mengistilahkan posisi Wapres sebagai kepala staf kabinet. ’’Yang namanya kepala staf itu tidak mengambil keputusan,’’ sambungnya.

Secara tidak langsung dari penjelasan itu bisa diartikan bahwa untuk kepemimpinannya mendatang (jika menang dalam pilpres) SBY tidak mau posisinya sebagai pengambil keputusan ditentang oleh Wapres.

Ada beberapa peristiwa yang sempat ramai diberitakan terkait hubungan antara SBY dan JK dalam pengambilan keputusan. Salah satunya ketika SBY membentuk UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi) pada 2006. Saat itu santer diberitakan bahwa JK tidak setuju dengan keputusan SBY membentuk UKP3R, sehingga keberadaan lembaga itu tidak efektif.

Kriteria lain oleh SBY ditekankan pada loyalitas Wapres kepada pemerintah. ’’Untuk diketahui, presiden adalah kepala pemerintahan. Jadi, kalau loyal kepada presiden, bukan loyal kepada pribadi, tetapi loyal sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,’’ kata SBY. Wapres, kata SBY, harus bebas dari conflict of interest.

’’Interest-nya, ya menjalankan misi pemerintahan, harus bebas dari interest yang lain, politik, ekonomi, bisnis apa pun,’’ katanya. Kriteria ini diduga juga berangkat dari pengalaman SBY selama berdampingan dengan JK. Jamak diketahui, posisi JK sebagai ketua umum DPP Partai Golkar kerap merepotkan SBY. Inilah yang, agaknya, tak ingin diulangi oleh SBY dalam pemerintahannya ke depan jika terpilih lagi.

SBY menambahkan, selama ini ada kesalahpahaman dari banyak pihak tentang pembagian tugas antara dia dan JK. ’’Entah dari mana mulainya. Ada yang bilang, ekonomi bagian Pak JK, bagian saya politik, hukum, dan keamanan,’’ kata SBY. ’’Bahkan, ada yang bilang nota kesepahaman atau kontrak politik saya dan Pak JK beredar,’’ sambung SBY yang kemarin mengenakan batik lengan pendek warna oranye.

SBY pun meluruskan bahwa dirinya memang pernah menulis surat kepada JK sebelum maju sebagai capres dan cawapres, tepatnya pada 16 April 2004. Ada tiga pasal yang berkaitan dengan peran presiden dan wakil presiden. ’’Saya akan jelaskan bahwa paduan itu penting, sinergi itu penting agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Tetapi, tidak pernah mengavling-kavlingkan wilayah ekonomi, politik, keamanan, kesejahteraan, luar negeri seperti itu,’’ kata SBY.

Dia pun membacakan penggalan suratnya kepada JK saat itu. Menurut SBY, keberhasilan sebuah pemerintahan sangat ditentukan perpaduan peran, wewenang, dan tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden. ’’Disepakati bahwa sebagai calon Wapres, Saudara JK akan diperankan secara signifikan dan tidak sekadar sebagai ban serep,’’ kata SBY membacakan suratnya kepada JK lima tahun lalu.

SBY menyebut, Wapres saat itu mendapat peran untuk lebih menangani bidang tertentu, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia. ’’Jadi, tidak ada yang kewenangan dalam bidang tertentu, seperti ekonomi atau lainnya,’’ kata SBY.

Konsep seperti itu, kata SBY, akan dipertahankan. Yakni, tidak menjadikan Wapres sebagai ban serep dan menjamin tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan.

Melihat kriteria cawapres yang disampaikan SBY, pengamat politik Universitas Airlangga Prof Dr Kacung Marijan mengatakan, secara implisit SBY ingin menyampaikan pesan khusus untuk Partai Golkar yang akan mengadakan rapimnasus 23 April nanti. ’’Selama ini SBY merasakan banyak kekurangan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dalam satu gerakan bersama. Jadi, pesannya, Partai Golkar jangan memaksakan orang yang tidak masuk kriteria tersebut,’’ kata Kacung.

Kacung melihat, keterangan yang disampaikan SBY tersebut merupakan evaluasi terhadap peranan JK selama menjadi wakil presiden. ’’SBY belum bisa menerima sepenuhnya kalau JK kembali. Kelihatannya SBY berpesan, kalau Partai Golkar mau mengajukan calon Wapres, silakan selain JK,’’ tandas Kacung.

Rapimnassus Partai Golkar nanti, kata Kacung, harus benar-benar merujuk pada lima syarat yang digariskan SBY tersebut. Partai Golkar, kata Kacung, harus pandai-pandai menerjemahkan pesan SBY tersebut. ’’Sebaiknya Partai Golkar menyodorkan nama (cawapres) lebih dari satu. Kalau satu nama, itu pemaksaan. Kalau beberapa nama, itu negosiabel. Toh, tokoh Golkar banyak,’’ kata Kacung.

Hal tersebut, menurut Kacung, tidak sulit bagi JK. Apalagi, dalam rapimnas sebelumnya masukan dari DPD mengarah lebih dari satu nama. ’’Bahwa kemudian yang dipilih SBY ternyata JK lagi, tidak ada masalah,’’ ujar Kacung.

Pernyataan SBY soal kriteria kemarin juga meluaskan peluang bagi cawapres lain. Hidayat Nurwahid (PKS), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Hatta Radjasa (PAN) mendapat angin dari lima kriteria tersebut. Dari sisi kedekatan, kata Kacung, Hatta termasuk menteri yang cukup dekat dengan SBY. Apalagi, Hatta berhasil melobi Ketua MPP PAN Amien Rais untuk mengarahkan PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat (berita soal ini baca halaman 2 Politika).

’’Yang menjadi masalah, Hatta dari partai tengah, bukan partai besar. Kalau Hatta yang dipilih, ada problem dengan Partai Golkar. Apakah Golkar cukup koalisi tanpa Wapres dengan banyak menteri,’’ kata Kacung.

Dalam kesempatan itu, ketika ditanya tentang kemungkinan koalisi dengan PDIP, SBY menyatakan nyaris tidak mungkin terjadi untuk saat ini. itu terjadi karena, kata SBY, hampir pasti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berkompetisi dengan dirinya dalam Pilpres 2009. (tom/pri/kum)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: