Pemerintah Arab Saudi Terus Didesak Perbaiki Sistem Politiknya

Para pemerhati dan aktivis politik Arab Saudi melayangkan surat kepada raja negaranya guna menuntut reformasi politik.

Sekitar 77 aktivis Hak Asasi Manusia, para pengacara, cendikiawan, dan tokoh politik Arab Saudi, dalam surat yang dilayangkan kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Aziz, menekankan pentingnya pengimbangan antar kelompok politik negara ini. Pembentukan parlemen pilihan dan pemilihan perdana menteri dari tokoh-tokoh politik non-keluarga kerajaan, termasuk di antara reformasi yang diinginkan.

Pemberlakuan sistem pemerintahan bersyarat, pencegahan pemberian jabatan di dalam pemerintahan kepada anggota keluarga kerajaan, dan pelaksanaan sidang pengadilan secara terbuka, juga merupakan di antara tuntutan dalam surat tersebut.

Selain itu, para aktivis Arab Saudi juga menghendaki batasan jabatan bagi para anggota keluarga yang duduk sebagai pejabat negara. Mohamad Al-Qahtani, aktivis HAM Arab Saudi kepada mingguan Christian Science Monitor mengatakan, "Kami telah memberikan sejumlah usulan reformasi kepada keluarga kerajaan dan jika mereka serius melakukan perbaikan sistem politik di negara ini maka usulan tersebut dapat menjadi acuan". (irb/atj/hidayatullah)