Untuk Kali Ini Saya Sepakat Dengan Roy Sukro (Ups maaf) Suryo. Masalah RPM!


image JAKARTA – Hampir semua kalangan, khususnya pengguna internet menolak keberadaan Rancangan Peraturan Menteri Multimedia (RPM Multimedia) atas dasar kebebasan berinternet. Namun bagi Roy Suryo, mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti ‘pak ogah’ yang sering mengatur di jalan.

Istilah ‘pak ogah’, menurut anggota Komisi I DPR tersebut, didasari pada orang yang suka mengatur lalu lintas di jalanan secara sembarangan. Maksudnya, ketika jalanan dalam keadaan sepi dan lancar, pak ogah selalu membusungkan dada kalau dirinya yang sukses mengatur. Namun, ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.

"Mereka yang berteriak tentang kebebasan internet secara (absolute), maunya mengatur sendiri. Tetapi, ketika ada masalah malah bersembunyi. Itukan seperti pak ogah namanya," tegas Roy, dalam perbincangannya dengan okezone, di Jakarta, Senin (15/2/2010).

Roy mencontohkan, masalah yang terjadi terkait penghinaan antara murid ke guru melalui Facebook di Riau, semua yang berteriak kebebasan berinternet itu hanya diam saja. Padahal, jika melihat berita yang bergulir, banyak pendapat yang saling bertentangan antara guru dan murid.

Untuk itulah, anggota pokja Kominfo di DPR itu setuju jika dibuat semacam rambu-rambu yang mengatur tindak tanduk pengguna internet, seperti RPM Multimedia ini. Kendati demikian, dia juga tidak menyetujui kalau pemerintah membentuk ‘polisi’ baru yang terbentuk dalam tim pengawas multimedia.

"Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Tapi, tidak perlu sampai dibentuk ‘polisi’ baru, karena sudah ada penegak hukum yang ada. Jadi intinya, peraturan sebagai rambu, masyarakat turut mengawasi, dan polisi sebagai penegak hukumnya," tegas anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini.

Roy juga tidak melihat RPM Multimedia ini saling tumpang tindih, antara peraturan satu dengan peraturan yang lain. Pasalnya, ada beberapa peraturan yang tidak tertuang secara jelas.

"Kalau kita merujuk pada KUHP, ya tidak bisa semudah itu. Nanti dijadikan alasan, peraturan itu tidak relevan karena tidak ada kata-kata internet nya," tandas Roy. (tyo)

Iklan

3 Tanggapan

  1. Hapus By admin
    Jawab Abu Jaisy:
    Maaf, saudara blogsebelah. Peraturan diblog ini tukang fitnah dilarang berkomentar. Terima kasih telah berkunjung.

  2. Hapus By Admin

    Jawab Abu Jaisy:
    Maaf, menghujat, mencela sesama muslim melanggar peraturan komentar blog ini. Jika anda muslim, semoga Allah memberikan kesadaran kepada anda. Amien.
    Terima kasih telah berkunjung.

  3. RPM konten multimedia. Dalam ilmu security internet, lebih memperbanyak konten yang positif karena yang negatif dengan sendirinya akan terpinggirkan.
    Lagipula sudah ada DNS nawala, kenapa gak dimanfaatkan aja fasilitasnya. Pemerintah kurang sosialisasi sih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: