Kebanyakan Orang Tidak Paham Perbedaan Nikah Sirri Dan Nikah Mut’ah


image Baru-baru ini kita dikejutkan oleh sebuah RUU yang akan memidanakan pelaku nikah sirri di Indonesia. Hal ini menjadi polemik dari berbagai hal, sehingga terjadi pro dan kontra. Namun banyak sekali orang masih belum memahami hakekat nikah sirri dan nikah mut’ah. Sehingga terjadi kesalah-pahaman dalam memandang dua hal tersebut dan dicampur-adukkan, padahal dua hal itu berbeda sekali.

Nikah sirri yang dimaksud di Indonesia ini adalah nikah tanpa “mengundang” pencatat dari KUA (Kantor Urusan Agama). Nah sehingga nikah tersebut disebut sebagai nikah sirri (nikah diam-diam/sembunyi) dari pencatatan pemerintah.

Pada dasarnya, pernikahan jika sudah memenuhi unsur syarat/rukun nikah, maka hukumnya sah dalam Islam. Syarat-syarat pernikahan dalam Islam itu adalah meliputi calon pengantin, wali dari wanita yang akan dinikahkan, Mas kawin dan dua orang saksi. Beberapa persyaratan tersebut bisa menjadi sah jika ditilik dari beberapa hukum fiqh yang ada. Namun persaksian seorang pihak khalifah (pemerintah) itu juga merupakan hal yang sangat penting sekali. Seorang Umar bin Khattab pernah berkata, yang insya Allah seperti ini “Tidaklah sah seorang menikah tanpa diketahui oleh seorang khalifah (pemerintah)”. Namun hal ini masih dalam khilafiyah (perbedaan pendapat) para ulama fiqh.

Tetapi disamping itu juga, dalam Islam tidak dikenal Nikah sirri (sembunyi-sembunyi), karena didalam Hadits Rasulullah dijelaskan bahwa dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sebarkanlah berita pernikahan.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadis riwayat Anas bin Malik ra.:

Bahwa Nabi saw. melihat warna bekas wangian pengantin di tubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya: Apakah ini? Abdurrahman menjawab: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga lima dirham emas. Rasulullah saw. lalu bersabda: Semoga Allah memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan seekor kambing. (Shahih Muslim No.2556)

Dari Anas Ibnu Malik ra bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah (resepsi) walaupun hanya dengan seekor kambing.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.

Sering orang melakukan pernikahan secara diam-diam atau nikah siri sehingga orang banyak tidak tahu apakah mereka berdua menikah atau tidak. Itu jelas tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Jika yang dilakukan pernikahan siri adalah istri kedua sementara istri pertama dirayakan, maka itu adalah ketidak-adilan yang tidak bisa ditolerir.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya (tidak adil), ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat, dan sanadnya shahih.

Dari beberapa hadits diatas, sudah jelas dalam Islam itu tidak ada nikah yang sembunyi-sembunyi atau kita sebut Nikah Sirri. Namun, konteksnya lain ketika kita berada di Indonesia. Kebanyakan orang di Indonesia yang menikah sirri dilandaskan kepada ketidak-mampuan membayar biaya pencatatan (KUA) dari pemerintah. Nah jika hal ini terjadi, maka sudah selayaknya terdapat fiqh prioritas, antara menikah lebih dulu tanpa pencatatan dari KUA atau menunda pernikahan untuk mengumpulkan biaya pencatatan KUA.

Namun ketika kita memilih pilihan yang kedua, alangkah naifnya kita memahami Syari’at Islam.Karena Syari’at Islam itu bukan hukum yang memberatkan bagi si pelaku, tetapi pencegahan dari perbuatan buruk yang akan dilakukan seseorang. Bukankah hukum Islam sudah jelas, menikah adalah prioritas bagi seseorang yang sudah mampu memberi makan, memberi pakaian seperti sabda Rasulullah:

Hakim Ibnu Muawiyah, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Sebagian hadits itu diriwayatkan Bukhari secara mu’allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim.

Selama seseorang itu sudah mampu bekerja, dan bisa menghidupi seseorang (istri dan anak-anaknya) dalam hal ini Islam menganjurkan secara tegas untuk segera menikah. Nah jika seseorang harus membayar biaya pernikahan (pencatatan KUA) padahal dia juga harus membuat pesta pernikahan, maka sudah selayaknya pesta pernikahan itu yang didahulukan, walaupun kecil-kecilan. Karena pesta pernikahan itu adalah bentuk syi’ar kepada publik/masyarakat tentang pernikahan itu sendiri, agar nantinya tidak terjadi fitnah dikemudian hari.

Dari ucapan Umar bin Khattab yang saya sebutkan diatas, adalah jika kita mau bersikap adil maka sudah selayaknya tidak ada biaya untuk pencatatan pernikahan di KUA. Karena pada masa Umar bin Kattab tidak ada pembayaran apapun jika seorang akan menikah. Bahkan pada masa-masa sahabat-sahabat Rasulullah, biaya pernikahan dan segala bentuk materi tentang pernikahan itu ditopang oleh para sahabat. Dengan begitu sudah sangat jelas sekali pernikahan dalam Islam itu sangat mudah.

Jadi nikah sirri dalam Islam itu tidak ada. Karena banyaknya orang yang salah persepsi bahwa nikah sirri itu ada dalam Islam, maka banyak yang salah kaprah dalam memahami Islam. Dibeberapa daerah ada seseorang yang menikah dengan perjanjian tertentu, lalu dinikahkan oleh walinya sesuai dengan rukun pernikahan. Maka orang-orang menganggap itu adalah nikah sirri. Beberapa LSM-LSM memberitakan kejelekan-kejelekan dari nikah sirri tersebut. Tetapi pada hakekatnya itu adalah nikah mut’ah.

Nikah Mut’ah adalah, seseorang menikah dalam batas waktu tertentu dengan memberikan kepada seorang wanitanya berupa harta, makanan, pakaian atau lainnya. Ketika batas waktu itu sudah selesai dengan sendirinya mereka berpisah tanpa harus menggunakan kata thalaq (perceraian), dan tentu juga tidak akan ada pembagian harta warisan.

Nah bentuk hal inilah yang dilarang oleh Rasulullah, karena jelas dinilai tidak adil dan dalam Islam. Sehingga Rasulullah bersabda:

Dari Rabi’ Ibnu Saburah, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Aku dahulu telah mengizinkan kalian menikahi perempuan dengan mut’ah dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan cara itu hingga hari kiamat. maka barangsiapa yang masih mempunyai istri dari hasil nikah mut’ah, hendaknya ia membebaskannya dan jangan mengambil apapun yang telah kamu berikan padanya." Riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban.

Dengan begitu sudah sangat jelas sekali, perbedaan dari nikah sirri dan nikah mut’ah. Bahwa diantara mereka yang menganggap nikah sirri itu adalah sebenarnya nikah dengan cara mut’ah. Sedangkan nikah sirri yang pada hakekatnya dibolehkan itu bukan secara tekstual nikah sirri, tetapi lebih kepada konteks atau substansi dari apa yang dimaksud dengan sirri (sembunyi-sembunyi) itu sendiri.

Jika pemerintah akan memidana orang yang menikah sirri, alangkah lebih baik pemerintah juga menerapkan syari’at Islam secara keseluruhan, daripada mengambil sesuatu hukum yang sepotong-sepotong.

Jika yang dipermasalahkan hanya sebatas pencatatan dari KUA saja, bukankah seorang suami yang menikah secara legal (dicatat) oleh KUA dan meninggalkan istrinya dengan seenaknya juga sangat banyak sekali!

Kita tidak perlu jauh-jauh mencontoh jaman rasulullah dan sahaba-sahabatnya. Contoh saja kakek dan nenek kita, apakah dulu ditahun 1945 kebawah ada sistem pencatatan pernikahan? Bukankah banyak sekali bahkan hampir dikatakan semua orang pada saat jaman itu tidak memakai pencatatan pemerintah (KUA). Tetapi hidup mereka juga biasa-biasa saja.

Berarti sudah sangat jelas, esensi pernikahan itu sendiri yang harus diketahui oleh setiap orang!

Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah akan menambah baginya kerendahan, dan barangsiapa mengawini wanita karena memandang harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan, dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehinaan, tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya baginya. (HR. Bukhari)

SEMOGA BERMANFAAT!

Oleh: Abu Jaisy

Iklan

8 Tanggapan

  1. Pencatatan nikah di KUA bagi umat Islam dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia sudah jauh hari diberlakukan. Ulama menilainya dalam konteks maslah mursalah. Sekalipun pencacatan tidak menambah huku pernikahan dalam Islam.
    Sebaiknya hukum pidana lebih diberatkan pada pasangan kumpul kebo dan juga suami/isteri yang menelantarkan anak-anak mereka.
    Lucu, orang nikah dipidana, kumpul kebo dibiarin.

    Jawab Abu Jaisy:
    Iya, yang lebih ditekankan seharusnya praktik nikah mut’ah yang sama halnya dengan kumpul kebo. Bukan praktik nikah sirri yang pada dasarnya orang miskin yang tidak mampu mendapatkan uang untuk biaya pencatatan

  2. kenapa gak menetapkan nikah yang bener dan sah aja sesuai agamanya dan peraturan pemerintah..? kalo begini kan bikin bingung masyarakat…ada nikah sirihlah….ada nikah serehlah…kawin kontraklah….yang pasti-pasti aja deh, gitu aja kok repot..

    Jawab Abu Jaisy:
    Loh, kan sudah dijelaskan diatas tentang rukun nikah. 🙂

  3. Wah nikah siri lg hangat-hangatnya ya!
    Trimakasih telah bertaut ke BULENTIN.
    Sukses slalu buat anda!

  4. Heran lihat pemerintah kita, hal yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Masih banyak hal2 yg penting yg perlu dibahas. Saya jadi tidak paham sebenarnya apa yang ada dibenak para pemimpin indonesia. Kita lama kelamaan jadi bangsa yang munafik. Hal yang sudah dihalalkan seperti nikah sirih dan poligami dalam agama islam dipermasalahkan. Prilaku-prilaku yg menyimpang dari hukum agama gak pernah maud di bahas. Di negara ini, orang yang tegas menjalankan prinsip kebenaran diseingkirkan tapi yang merusak malah di biarkan. Saya jadi benar2 sadasr kenapa di indonesia sering terjadi bencana dan masalah karena memang kita tidak mau berkomitmen benar menjalankan apa yg sudah di tuntun dalam agama.

  5. Nikah siri dilarang kok malah nikah campur diperbolehkan. Padahal nikah campur sudah jelas haramnya. Makin parah Indonesia, sudah terbalik dunianya.

  6. kalo istilah sekarang namanya kawin kontrak…

  7. ‘Afwan saya luruskan dulu pandangan anda bahwa biaya pencatatan nikah itu mahal, sebagaimana anda katakan “Kebanyakan orang di Indonesia yang menikah sirri dilandaskan kepada ketidak-mampuan membayar biaya pencatatan (KUA) dari pemerintah. Nah jika hal ini terjadi, maka sudah selayaknya terdapat fiqh prioritas, antara menikah lebih dulu tanpa pencatatan dari KUA atau menunda pernikahan untuk mengumpulkan biaya pencatatan KUA.”
    Seakan-akan perlu waktu bertahun-tahun untuk tuan kumpulkan uang baru bisa terbayar biaya pencatatan nikah. Tuan harus membaca berbagai aturan tentang biaya pencatatan perkawinan, yaitu hanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Mohon baca PP. No. 51 Tahun
    2000;PP. No. 47 Th. 2004 dan Peraturan Menteri Agama No. 71 Th. 2009. Itulah yang disetorkan KUA Kecamatan ke kas negara. Instruksi Menteri Agama No. 2 Tahun 2004 lebih tegas lagi (dan masih berlaku) karena Kepala KUA Kec. diperintahkan tidak memungut biaya tambahan terhadap pernikahan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan sebesar Rp. 30.000,-. Biaya bedolan (tambahan biaya nikah karena menikah di luar balai nikah/KUA) yang biasanya ditetapkan oleh Pemda dihapus dan tidak diizinkan sama sekali. Kalo tuan menemukan di lapangan ada biaya nikah lebih mahal dari itu, kumpulkan bukti, lapor (jangan tanggung-tanggung) ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama R.I. saja, pasti Kepala KUA-nya kena “batunya”… disikat. (sekarang ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama R.I., dan BPKP tengah menguber-uber Kepala KUA yang pungut biaya lebih mahal dari itu untuk diringkus). Lebih tegas lagi, Dalam Instruksi itu, Menteri Agama perintahkan memmbebaskan biaya pencatatan nikah bagi pasangan calon pengantin yang tidak mampu dengan hanya menunjukan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah. Jadi, kalo anda ndak mampu bayar 30.000,- (padahal sudah sangaaat murah, lebih murah biaya nikah dari pada harga kopiah yang biasa dipakai pengantin) Lalu apanya yang mahal ??? Malah yang ndak mampu, digratiskan…. Kenapa terkesan biaya nikah mahal ?
    a) Di beberapa daerah, sudah kebiasaan penghulu diberikan amplop “uang terima kasih.” Yang namanya pemberian orang, kalo ndak dipatok, ndak diminta, eh, dikasih, yaa ambil. Lalu orang beranggapan bahwa biaya amplop itulah termasuk biaya pencatatan nikah,
    b) Di lapangan ditemukan yang menjadikan mahal adalah administrasi nikah di Kelurahan/Desa, seperti N1,N2,N3, N4, dll. Biasanya oknum-oknum untuk keluarkan itu minta duit…. Lalu Kementerian Agama plus penghulunya yang kena getahnya. Padahal itu sebenarnya nggak bayar….
    c) Beberapa oknum Pembantu Penghulu (P3N) pasang tarif lebih mahal dari biaya pencatatan. Ini banyaaaak ditemukan di lapangan. Sampe Dirjen Bimas Islam hampir saja akan menghapus keberadaan P3N.
    (Hendra Umar, S.Ag)

    Jawab Abu Jaisy:
    Syukron, sebelumnya telah memberitahukan hal tersebut. Namun fakta dilapangan, bahkan saya sendiri beberapa kali meng-advokasi orang yang belum bisa menikah untuk bisa menikah. Biaya pernikahan memang “murah” namun fakta dilapangan berbeda, seperti yang antum sebutkan. Contoh kasus, ketika di KUA langsung datang seseorang yang mau menikah seringkali disuruh oleh pihak KUA untuk menghadirkan “modin” atau perangkan desa yang “menjembatani” antara KUA dan si calon pengantin. Hal ini didesa-desa banyak sekali, dan mungkin hampir seluruhnya. Saya tidak bisa membayangkan ketika orang yang sehari-harinya bekerja hanya mendapatkan sekitar Rp 6000/hari, bisa harus mengurus tetekbengek masalah pernikahan yang biayanya lebih dari 300 ribuan. Wah susah sekali! Alhamdulillah ada badan amal yang seringkali saya undang untuk membuat acara nikah massal. Dan terlaksana!

    Ini problem umat, tetapi saya tidak bisa bayangkan jika di KUA sendiri masih ada “pungli”. Ini hal yang sudah biasa dan menggejala, jika seandainya memang benar-benar sesuai dengan aturan UU pemerintah, tentu tidak akan sulit dan pasti akan sangat murah. Hanya saja pertanyaannya, benarkah KUA bisa seprofesional itu?

    Saya setuju ada pencatatan, tetapi tidak setuju jika pernikahan menjadi hal yang sangat mahal bagi orang yang penghasilannya Rp 6000/hari. Kalau didaerah kota, tentu Rp 300 ribuan hal yang murah. Tetapi tidak didaerah terpencil, yang jika nikah harus menempu perjalanan 12 kilo dengan jalanan kecil setapak kecil dipinggir jurang, belum lagi harus belum lagi naik angkotnya, belum lagi biaya untuk “modinnya” yang disuruh bolak-balik, dll. Tentu biayanya akan membengkak. Bayangkan jika KUAnya yang datang, ada dana yang memang dialokasikan untuk hal2 seperti, insya Allah tidak akan ada dan tidak perlu lagi nikah tanpa pencatatan.

    Realitas dimasyarakat dengan UU itu memang berbeda. Saya sendiri dulu getol sekali menyuarakan hal-hal tersebut, tetapi ketika terjun langsung, melihat, mengetahui, kendala serta masalahnya, ada rule-rule/aturan-aturan yang perlu kita mainkan cantik. Jangan sampai nabrak-nabrak sehingga kasihan orang yang kita advokasi, kesannya kita (saya) mengadu-domba orang yang tidak mampu kepada aparat desa dan KUA. Maka dari itu ada ‘urf (adat) yang harus kita pertimbangkan ketika harus mendobrak sistem.

    Menikah itu tanggung jawab, tidak sedikit kok yang ternyata meninggalkan istri walaupun sudah ada catatan. Nikah tanpa catatan itukan juga ada saksinya, jelas ada syari’atnya. Nasabnya juga sama, tidak harus dicatat. Karena semua sudah tahu siapa suami dan istri yang menikah tersebut. Nah kalau nikah sembunyi2 tidak ada dalam Islam (syirri) atau nikah Mut’ah tentu hal itu haram. Maka dari itu, ada kejelasan dari pemerintah dan aparatur desa serta KUA dalam transparan memberitakan kebijakan-kebijakan yang telah berubah. Jangan sampai mereka enjoy (sampai sekarang) menerima pungutan, yang disitu masyarakat tidak tahu-menahu tentang perubahan aturan. Yah semacam ‘urf jadinya!

    Terima kasih telah berkunjung.

  8. Saya tambahkan komentar saya,
    Dalam konteks maslahat, pencatatan nikah itu penting:
    1) Alat bukti sah bahwa benar telah terjadi pernikahan. Di zaman yang rusak ini, orang bisa saja berbohong di mana-mana “ini istri saya” atau “dia bukan istri saya”. Lha, kalo sudah begini, apa alat buktinya ? Ya, buku nikah.
    2) Alat bukti sah nasab bagi anak-anak.Bayangkan kalo ndak ada pencatatan nikah di zaman sekarang yang mobilitas penduduknya sangat tinggi, bisa-bisa orang nikah padahal ndak tau kalo pasangannya adalah muhrimnya, terutama jika orang tuanya doyan nikah siri di mana-mana (di mana saja daerah yang ia kunjungi, ia nikah). Demi Allah, perkawinan seperti ini terjadi karna ndak tau kalo muhrim karena ayahnya nikah siri di mana pun daerah ia datangi, sampe diputus cerai oleh Pengadilan Agama. Kalo sudah begini, antumkah yang akan tanggung jawab ????
    Ini yang harus diantisipasi negara, makanya perlulah pencatatan nikah. Tapi orang Islam sendiri banyak nggak taat dengan alasan ndak ada fikihnya dalam Islam. Bagaimana ndak ada fikihnya dalam Islam, khan ada qaidah Khan ada kaidah fiqhiyyah, hukmul haakim yulzaam dan tasharruful imaam ‘alaa ra’iyyaah manuuthun bil maslahah. Pemerintah perlu tegas, sampe harus ada sanksi. Kalo tuan mau baca kasus-kasus nikah siri yang sampe ke Pengadilan Agama,banyak nikah siri jadi tameng suami-suami lari dari tanggung jawab karena merasa tidak diikat hukum.Ini yang akan negara antisipasi, yaitu memberi perlindungan hukum bagi perempuan yang dinikahi.Masih banyak pertimbangan lain, sampe harus dipertegas pencatatan nikah dan rujuk di negeri ini. Ini semua demi kemaslahatan. sekali lagi, demi kemaslahatan. Sama seperti ketentuan Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan semua warga negara lain yang masuk ke negaranya harus divaksin meningtis, termasuk jamaah haji. Kalo ndak divaksin dan ketahuan, lha diusir….. sekalipun jamaah haji yang mau hajian di sana. Ini demi maslahat karena meningtis (sejenis penyakit radang otak) bisa mewabah di sana dan harus diantisipasi, Lha, akhirnya jamaah haji kita mau ndak mau divaksin. Alhamdulillah, sekarang vaksin meningtisnya sudah halal,kalo dulu masih mengandung enzim tripsin vaksin meningtisnya (sampe tahun 2009 lho), yaitu ada unsur babinya, tapi dulu tetteep disuntik pada CALON JAMAAH HAJI dengan prinsip darurat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: