Repot, Demonstrasi Kemanusiaan Kok Dikira Kampanye!

JAKARTA – Partai politik harus berhati-hati menggelar demonstrasi. Sedamai apa pun, bila dicurigai sebagai kampanye terselubung, demo tersebut bisa menjadi urusan hukum.

Itulah yang kini menimpa PKS. Demo aksi solidaritas Palestina pada Jumat (2/1) lalu berbuntut panjang. Gara-gara menyertakan atribut tanda gambar dan nomor urut partainya dalam aksi tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring diadukan Panwaslu DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya. Aksi partai yang dipimpinnya itu dituding sebagai kampanye terselubung di luar jadwal.

Rencananya, kepolisian hari ini memanggil Tifatul Sembiring untuk dimintai keterangan. ’’Sebagai warga negara yang baik, insya Allah saya pasti datang,’’ kata Tifatul di Jakarta kemarin (14/1). Bersama-sama dia, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana dan Ketua DPD PKS Jakarta Pusat Agus Setiawan juga siap memenuhi panggilan itu.

Apa status mereka saat ini? ’’Di dalam surat panggilan, kami disebut sebagai tersangka,’’ jawabnya. Sebenarnya, itu adalah panggilan kedua. Pada panggilan pertama, Senin (12/1), Tifatul tidak bisa memenuhi karena baru saja kembali ke Jakarta dari acara konsolidasi partainya di Bandung. Baca lebih lanjut

Iklan

Massa AKKBB Didatangkan dari Cirebon

Massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang dikerahkan untuk melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Monas pada 1 Juni 2008 dan berakhir bentrok dengan Front Pembela Islam (FPI) didatangkan dari Cirebon.

Kuasa hukum anti-Ahmadiyah Mahendradata usai bertemu Anggota Komisi III di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/6), menjelaskan bahwa massa yang lebih banyak ibu-ibu dan anak-anak itu semula dijanjikan akan berwisata ke Dunia Fantasi (Dufan), Ancol, Jakarta.

Mahendradata mengemukakan, kedatangan massa AKKBB ke Jakarta dari Cirebon itu menggunakan bus ber-AC dan tidak diberitahu akan melakukan aksi unjuk rasa.

Namun, menurut Mahendradata, sekitar 90 persen di kerumunan massa AKKBB itu adalah warga Ahmadiyah. Kondisi itu memicu emosi aktivis FPI yang saat itu sangat gencar menuntut pembubaran Ahmadiyah.

Dengan adanya pengerahan massa Ahmadiyah itu, menurut Mahendradata, diperkirakan bahwa aksi kekerasan di Monas sengaja direkayasa. “Ada skenario untuk menciptakan kekerasan antara FPI dengan Ahmadiyah,” ujarnya.

Adanya skenario menciptakan kekerasan di Monas itu, lanjutnya, juga bisa diindikasikan dengan tidak adanya tokoh penting dalam aksi AKKBB.

Aksi kekerasan di Monas telah diusut polisi. Komandan Laskar Islam, Munarman, juga telah menyerahkan diri ke polisi setelah pemerintah menerbitkan SKB mengenai penghentian aktivitas Ahmadiyah.

Polisi telah menetapkan Munarman sebagai tersangka. Begitu juga pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab menjadi tersangka sekaligus ditahan oleh pihak kepolisian. [EL, Ant] (Gatra)