Syaikh Mahmoed Ashour Ulama al Azhar, Menyatakan “Demokrasi Tidak Berteentangan Dengan Islam”

Syaikh Mahmoud AshourMantan Deputi Imam al-Azhar Syaikh Mahmoud Ashour telah mengkritik dan mengecam kelompok ekstrim atas beberapa pernyataan, khususnya terhadap Mesir serta sikap Islam atas Demokrasi.

"Orang-orang yang tidak berpengetahuan dan tidak cukup bertanggung atas pembuatan Fatwa Islam, jangan menjadi juru fatwa terhadap orang lain" ucapnya pada hari senin (12/12).

Syaikh Mahmoud Ashour juga menjelaskan bahwa pengkhotbah ekstrim yang menyatakan keharaman sesuatu dengan sembarangan tidaklah lebih alim dari Amr bin Aas, yang memipin tentara Muslim untuk menaklukkan Mesir, atau tidak juga lebih alim dari semua sarjana Islam dan apalagi tidak lebih alim dari ulama yang tinggal di Mesir selama bertahun tahun seperti Imam Syafi’i, salah satu dari empat ulama madzhab terkemuka Islam sunni.

Baca Selengkapnya >>>

Demokrasi Dan Islam Ternyata Sejalan

Persoalannya bukan pada agama, melainkan interpretasi pemeluknya.

Islam dan demokrasiTawakul Karman, aktivis HAM asal Yaman bersama dua orang lainnya, yaitu aktivis perdamaian Liberia Leymah Gbowee serta Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, menerima hadiah Nobel Perdamaian, di Oslo, Norwegia, Sabtu (10/12). Di sela-sela rangkaian acara itu, Karman menegaskan bahwa Islam serta agama lainnya tak mengancam demokrasi.

Pernyataan dia mengacu pada fenomena kemenangan partai Islam di beberapa negara, menyusul terjadinya Arab Spring. Partai Annahda di Tunisia dalam pemilu parlemen lalu meraup kemenangan dan berhak atas kursi dalam jumlah besar di parlemen. Demikian pula, dengan partai Islam di Maroko serta Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Baca Selengkapnya >>>

Tren Terbaru, Fatwa Kontroversial Salafy Mesir Adalah Karena Kebebasan Demokrasi

salafy mesirMunculnya dari tren terbaru Salafi yang beraliran keras di Mesir pasca revolusi 25 Januari telah menjadikan mereka bebas dalam mengeluarkan berbagai fatwa kontroversialnya, utamanya difokuskan kepada perempuan, kristen Koptik, dan budaya demokrasi.

Syaikh Mustafa al-Adawi ketika memberikan khutbah, beliau mengeluarkan fatwa yang melarang perempuan Muslim mengenakan sepatu hak tinggi, karena dianggapnya sepatu itu adalah sumber dari rayuan seorang wanita kepada pria.

"Seorang wanita hanya boleh memakai sepatu hak tinggi untuk suaminya, tetapi dia tidak boleh memakainya di luar rumahnya," katanya.

Baca Selengkapnya >>>

Majalah Times Mengakui Kehebatan Ikhwanul Muslimin Dalam Berpolitik

imageMajalah Time baru-baru ini mengangkat tema masalah perseteruan antara kelompok Islam yang diwakili oleh Al Ikhwan Al Muslimun di Mesir dengan kelompok liberalis dalam perpolitikan. Majalah ini menilai bahwa Al Ikhwan lebih piawai dalam demokrasi dibanding kelompok liberal, demikian lansir alarabiya.net, (23/06/2011).

Kepiawaian Al Ikhwan dibanding kelompok liberal terbukti berhasilnya penggalangan melakukan voting untuk merubah beberapa poin perundang-undangan pada bulan Maret lalu. Di mana saat itu kelompok liberal terpecah menjadi dua kelompok, yang pertama menyerahkan perubahan itu kepada pihak militer yang berkuasa sedangkan lainnya menginginkan perubahan dilakukan oleh panitia khusus di parlemen.

Baca Selengkapnya >>>

Kumpulan Tanya-Jawab Masalah Demokrasi (Haram Atau Tidak?)

Demokrasi ini masih menjadi perdebatan yang hangat bagi beberapa kalangan. Namun karena status pengharaman mutlak demokrasi ini yang menjadi pembahasan serius. Mereka menganggap orang-orang yang berkecimpung di dunia demokrasi sebagai orang-orang yang berada pada kubangan kotoran. Tak jarang mereka pun dengan mudah mengklaim diri paling benar dari yang lain.

Berikut ini merupakan rangkuman saya dari berbagai komentar pertanyaan dan jawaban bagi orang-orang yang mengkufurkan demokrasi diblog ini. Karena memang selalu saja pertanyaan dan jawaban orang-orang yang mengkufurkan demokrasi selalu saja sama. Maka semoga postingan ini memberikan gambaran bagaimana sikap mereka dalam bertanya-jawab dari setiap komentar yang ujung-ujungnya selalu “melarikan diri” dari dialog. Inilah rangkuman tanya-Jawab tersebut:

Baca lebih lanjut

Tolong Buktikan Dalil Qath’i Tentang Haramnya Demokrasi!

Selama ini saya banyak sekali mendapatkan masukan saudara-saudara saya dari organisasi Islam yang menyatakan bahwa Demokrasi itu kufur dan haram hukumnya. Namun setiap kali saya meminta bukti dalil qath’i (pasti) tentang haramnya demokrasi, mereka hanya membawa dalil-dalil ijtihad dari beberapa ulama.

Ingatkah ketika seorang Kh. Ahmad Dahlan harus dicap murtad, kufur, munafiq, dll. Hanya karena sistem pendidikannya mengacu dengan tata-cara Belanda? Ingatkan ketika beliau (Kh. Ahmad Dahlan) akan dibakar surau-nya oleh beberapa umat Islam dan kyai-kyai, hanya karena ingin merubah Surau kearah Kiblat yang benar? Ingatkah ketika beliau (Kh. Ahmad Dahlan) mengenakan busana ala Belanda dan dicap sebagai orang kufur atas ketasyabuhannya?

Haram dan Halal semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan menetapkan sebuah keharaman dari Islam tanpa ada dalil yang qath’i kecuali itu adalah sebuah ijtihad pribadi (madzab).

Mossad: Jangan Sampai Arab Mengikuti Demokrasi, Biarkan Mereka Menjadi Negara Monarki Absolut

Shalih Na’ami

Elit-elit badan intelijen Israel menilai, ada kaitan erat antara hegemoni rezim diktator Arab dengan kesiapan warga Arab menjadi agen dan bekerja untuk kepentingan negara Zionis. Ravi Eitan, pernah menjabat komandan satuan rekrutmen agen Mossal “Qisari” menegaskan di salah satu TV Israel bahwa adalah rezim absolute di dunia Arab memudahkan Mossad merekrut agen dari warga Arab. Eitan menafsirkan, rezim otoriter dan represif Arab akan membunuh perasaan afiliasi dan keberpihakan warga Arab (kepada bangsanya). Kondisi ini memudahkan rekrutmen warga Arab menjadi agen Israel. Eitan menegaskan, rezim-rezim otoriter di dunia Arab dalam hal ini membantu menciptakan lingkungan sosial, politik, ekonomi yang mendorong warganya untuk menyetujui sebagai mata-mata Israel beroperasi di negerinya sendiri.

Demokrasi yang menakuti Israel Baca lebih lanjut

Hizb Salafi Makar Jika Tidak Mengikuti Pemilu

Pemilu yang diadakan di Indonesia ini akan segera dilaksanakan, umat Islam wajib hukumnya untuk segera memilih wakil dan pemimpinnya yang akan duduk di parlemen dalam mewakili umat Islam untuk berbicara dan memperjuangkan permasalahan umat Islam. Hal ini sangat jelas, bahwa pemilu adalah tonggak “peperangan” antara umat Islam dengan para munafik dan kafir.

Mungkin sangat banyak pendukung hizb Salafi menyatakan bahwa keharamannya untuk mengikuti pemilu karena hasil dari produk demokrasi yang berasal dari system kufur. Hal yang sangat perlu dipahami adalah, hizb Salafi juga sangat jelas melarang orang untuk makar terhadap pemerintahan atau terhadap penguasa.

Penguasa dan pemerintahan Indonesia sekarang sedang menghadapi hajat besar, yaitu pemilu. Penguasa dan Pemerintah Indonesia sudah “berfatwah” untuk mengikuti pemilu. Mungkin kita bisa melihat dalil-dalil yang sering dijadikan rujukan para hizb Salafi:

Baca lebih lanjut

Pemilu Peluang Perbaikan

Oleh: Muhith Muhammad Ishaaq
Dosen STID DI Al Hikmah Jakarta

Perimbangan keterwakilan kaum muslimin di parlemen sampai sekarang ini masih jauh dari proporsional dibandingkan dengan non muslim. Kalau jumlah mereka di negeri ini tidak lebih dari 20% maka semestinya jumlah mereka di parlemen tidak lebih dari 20% pula. Tetapi kenyataan proses dan hasil pemilu beberapa kali di negeri ini, kalangan non muslim dapat masuk ke senayan bahkan dengan menaiki kendaraan partai yang beraroma Islam.

Perubahan pola pemilu dari memilih partai menjadi memilih orang, tentu menjadi terobosan baru di negeri ini. Harapan positif dari perubahan ini bagi umat Islam semoga masih terus ada, karena memang umat Islam inilah, umat yang tidak pernah habis harapannya – mereka meyakini bahwa tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. (QS. Yusuf:78)

Perubahan pemilu kepada pemilihan langsung membuka kepanikan bagi kaum minoritas, mereka akan sulit –secara kultural- mendapatkan suara dari pemilih muslim yang menjadi pemilih mayoritas di negeri ini. Mengandalkan suara dari kelompoknya saja tentu sangat kecil peluang untuk memperoleh kursi parlemen sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Baca lebih lanjut

Demokrasi, Barang Curian Milik Islam?

Tohir Bawazir *

Menghargai perbedaan pendapat adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selagi perbedaan pendapat itu tidak menyangkut hal-hal yang substansial dalam aqidah. Jika menyangkut hal yang sudah qath’i (pasti), ummat Islam harus sudah bersepakat untuk hal itu. Misalnya soal wajibnya sholat, puasa, zakat, haji dan berbagai hukum yang sudah jelas dan terperinci yang sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka tugas kita hanyalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya semampu kita. Di sini ummat Islam tidak diberi ruang untuk menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, banyak ruang gerak yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya untuk mengatur kehidupannya berdasarkan asas manfaat dan maslahat kehidupan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat. Kita juga yakin, kemaslahatan kehidupan sudah pasti akan selaras dan sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Termasuk dalam kancah wilayah politik untuk memilih pemimpin dan mekanisme kenegaraan. Baca lebih lanjut