Hizb Salafi Makar Jika Tidak Mengikuti Pemilu

Pemilu yang diadakan di Indonesia ini akan segera dilaksanakan, umat Islam wajib hukumnya untuk segera memilih wakil dan pemimpinnya yang akan duduk di parlemen dalam mewakili umat Islam untuk berbicara dan memperjuangkan permasalahan umat Islam. Hal ini sangat jelas, bahwa pemilu adalah tonggak “peperangan” antara umat Islam dengan para munafik dan kafir.

Mungkin sangat banyak pendukung hizb Salafi menyatakan bahwa keharamannya untuk mengikuti pemilu karena hasil dari produk demokrasi yang berasal dari system kufur. Hal yang sangat perlu dipahami adalah, hizb Salafi juga sangat jelas melarang orang untuk makar terhadap pemerintahan atau terhadap penguasa.

Penguasa dan pemerintahan Indonesia sekarang sedang menghadapi hajat besar, yaitu pemilu. Penguasa dan Pemerintah Indonesia sudah “berfatwah” untuk mengikuti pemilu. Mungkin kita bisa melihat dalil-dalil yang sering dijadikan rujukan para hizb Salafi:

Baca lebih lanjut

Iklan

Pemilu Peluang Perbaikan

Oleh: Muhith Muhammad Ishaaq
Dosen STID DI Al Hikmah Jakarta

Perimbangan keterwakilan kaum muslimin di parlemen sampai sekarang ini masih jauh dari proporsional dibandingkan dengan non muslim. Kalau jumlah mereka di negeri ini tidak lebih dari 20% maka semestinya jumlah mereka di parlemen tidak lebih dari 20% pula. Tetapi kenyataan proses dan hasil pemilu beberapa kali di negeri ini, kalangan non muslim dapat masuk ke senayan bahkan dengan menaiki kendaraan partai yang beraroma Islam.

Perubahan pola pemilu dari memilih partai menjadi memilih orang, tentu menjadi terobosan baru di negeri ini. Harapan positif dari perubahan ini bagi umat Islam semoga masih terus ada, karena memang umat Islam inilah, umat yang tidak pernah habis harapannya – mereka meyakini bahwa tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. (QS. Yusuf:78)

Perubahan pemilu kepada pemilihan langsung membuka kepanikan bagi kaum minoritas, mereka akan sulit –secara kultural- mendapatkan suara dari pemilih muslim yang menjadi pemilih mayoritas di negeri ini. Mengandalkan suara dari kelompoknya saja tentu sangat kecil peluang untuk memperoleh kursi parlemen sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Baca lebih lanjut

Demokrasi, Barang Curian Milik Islam?

Tohir Bawazir *

Menghargai perbedaan pendapat adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selagi perbedaan pendapat itu tidak menyangkut hal-hal yang substansial dalam aqidah. Jika menyangkut hal yang sudah qath’i (pasti), ummat Islam harus sudah bersepakat untuk hal itu. Misalnya soal wajibnya sholat, puasa, zakat, haji dan berbagai hukum yang sudah jelas dan terperinci yang sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka tugas kita hanyalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya semampu kita. Di sini ummat Islam tidak diberi ruang untuk menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, banyak ruang gerak yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya untuk mengatur kehidupannya berdasarkan asas manfaat dan maslahat kehidupan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat. Kita juga yakin, kemaslahatan kehidupan sudah pasti akan selaras dan sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Termasuk dalam kancah wilayah politik untuk memilih pemimpin dan mekanisme kenegaraan. Baca lebih lanjut

Umat Islam Harus Memenuhi Tantangan Demokrasi

Pernahkah kita mendengar ataupun membaca seseorang yang menyatakan demokrasi itu kufur? Demokrasi adalah produk barat? dsb. Pernahkah? Insya Allah sebagian besar pasti pernah mendengar hal tersebut. Apalagi di dunia maya ini, komentar-komentar sejenis mungkin sangat banyak, dan mungkin terlalu pedas hingga tidak lagi berbuah komentar, tetapi celaan, cacian bahkan hujatan yang kental dengan nuansa tendensiusnya.

Kurang dari beberapa minggu kita nanti akan melakukan Pemilu yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Indonesia. Dan “pesta demokrasi” pun dimulai. Dengan itupula komentar-komentar pembela dan penghujat demokrasi bertebaran. Saling serang sana-sini, saling lempar pernyataan dan klaim sepihak. Dan ini sebagian besar dilakukan oleh kalangan umat Islam sendiri.

Demokrasi menantang umat Islam untuk bertanding! Bagi yang tidak ingin bertanding sebaiknya diam dan menjadi penonton setia, dan bagi pemainnya sebaiknya tidak perlu mengikuti komentar-komentar penonton yang pada hiruk-pikuk berteriak-teriak. Pemain sudah selayaknya berkonsentrasi kepada cara pemenangan pertandingan tersebut, tentunya dengan sesuai syar’i. Tingkat ke syar’ian ini pun sering menjadi polemik, antara komentar penonton dan para pemain yang sedang bertanding.

Baca lebih lanjut

Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [1]

Oleh: Hamid Fahmy Zarkasyi *

Pada tanggal 15-17 Oktober yang lalu Japan International Institute of International Affairs (JIIA) mengadakan simposium tentang Islam in Asia, Revisiting the Socio-Political Dimension of Islam. Acara ini khusus untuk menyoroti fenomena bergeliatnya politik umat Islam di Asia, pasca peristiwa dramatis 11 september 2001.

JIIA mengundang berbagai tokoh dari umat Islam yang dapat mewakili cara pandang umat Islam kebanyakan di masing-masing Negara. Simposium dibagi menjadi tiga sesi: Pertama tentang dimensi politik dalam Islam dalam kaitannya dengan demokrasi, sekularisme dan peraturan perundang-undangan (Rule of Law). Kedua meninjau peran dan partisipasi organisasi, kelompok dan partai Islam dalam politik negara yang memfokuskan pada studi kasus gerakan, organisasi dan kelompok Islam di beberapa Negara dengan fokus Indonesia, Mesir dan Singapore. Dan terakhir membahas tentang tingkat moderasi Muslim termasuk meninjau kelompok-kelompok radikal dan ekstrim dalam masyarakat Muslim.

Diskursus dalam simposium ini diarahkan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok dalam gerakan politik Islam baru kemudian mengkaji kelompok mana yang akan memimpin dimasa depan. Namun, dalam mengidentifikasi kelompok para peserta mempersoalkan klassifikasi umat Islam yang selama ini didominasi oleh terminologi dan stigmatisasi Barat. Baca lebih lanjut

Tifatul Bantah Cagub PKS Disebut Penjudi

Jakarta – Beberapa hari lalu kita disuguhi tayangan ’berbau’ politis di salah satu TV swasta. Dalam tayangan tersebut, pria yang mirip calon Gubernur Sumatera Selatan yang diusung PKS, PDIP dan PPP, Syahrial Oesman tampak sedang berjudi di sebuah tempat judi ternama di Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring menganggap hal itu merupakan cara-cara yang dipakai Orde Baru dalam menghabisi lawan-lawannya.

"Mental Orde Baru ini adalah orang-orang tidak siap bersaing secara sehat, tidak siap berdemokrasi, tidak siap berbeda pendapat. Mereka merasa bahwa hati rakyat dapat dibeli dengan uang," ujar Tifatul dalam pesan singkatnya yang diterima detikcom, Rabu (20/8/2008).

Menurut Tifatul, ciri-ciri Orde Baru dalam menghancurkan musuhnya di antaranya dengan menfitnah. Baca lebih lanjut

Sistem Demokrasi: Apakah Sesuai Syariah?

Apakah sistem Demokrasi dan partai itu termasuk dalam ajaran Islam? Lalu bagaimana dengan Partai yang mengatasnamakan memperjuangkan Syariat Islam tapi juga memperjuangkan sistem Demukrasi?

Suhartanto
tantoeni@yahoo.co.id
Jawaban

Assalamu ’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dunia politik adalah dunia yang sarat jargon dan ungkapan yang bernada bombastis, karena memang watak dunia politik adalah bagaimana mengajak dan mengumpulkan pendukung.

Sudah barang tentu sebuah jargon yang diusung tidak selamanya sesuai dengan definisi dan kriteria baku yang dikenal. Namanya juga iklan, biasanya agak bombastis dan tidak selalu seperti apa adanya. Maka kita keliru kalau menilai suatu jargon politik dengan pengertian baku yang ada di buku pelajaran.

Jargon Demokrasi

Dan salah satu jargon yang sekarang ini sedang ngetrend adalah jargon demokrasi. Sehingga semua orang berkata tentang demokrasi. Tapi masing-masing punya pengertian dan maksud yang berbeda. Istilah boleh sama, tapi definisi dan esensi bisa saja berbeda.

Bukankah seorang Soekarno juga mengusung istilah demokrasi? Namun di sisi lain, banyak kalangan yang menilainya juga sangat diktator. Setidaknya untuk kurun dan kalangan tertentu.

Bukankah Soherto juga mengusung istilah demokrasi? Namun semua kita tahu bahwa istilah demokrasi yang dimaksud oleh seorang Soeharto tentu sangat berbeda dengan istilah yang dimaksud oleh Soekarno.

Hasilnya, kita boleh bilang bahwa meski jargon demokrasi itu digunakan semua orang, tapi isi, esensi, makna dan batasannya bisa saja sangat berbeda.

Dan tentunya kita tidak bisa menyamakan istilah demokrasi yang diusung seorang Soekarno dengan demokrasi yang digagas oleh Seoharto. Dan keduanya bisa saja sangat berbeda dengan istilah demokrasi yang kita kenal sebagai penjabaran trias politika yang ada dalam kamus atau buku sejarah.

Mengapa Istilah Demokrasi Laris Manis?
Baca lebih lanjut