Di antara Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan KPK yang harus diperkuat yaitu persoalan pencegahan, supervisi serta koordinasi.
"Ini seperti dengan masa lalu lahirnya KPK yang harapannya dapat jadi stimulan pemberantasan korupsi. Lantaran tersebut fungsi pencegahan mesti di optimalkan. Semakin besar kasus korupsi terungkap adalah indikasi kegagalan pelaksanaan fungsi ini dari KPK," ucap Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, di gedung DPR/MPR Jakarta beberapa waktu lalu (Rabu, 26/10).
Filed under: Berita | Tagged: DPR, komisi pemberantasan korupsi, KPK, MPR, PKS | Leave a comment »