Malu Rasanya Jika KPK Cuma Bisa Menindak, Didirikannya KPK Adalah Untuk Pencegahan Korupsi

Di antara Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan KPK yang harus diperkuat yaitu persoalan pencegahan, supervisi serta koordinasi.

"Ini seperti dengan masa lalu lahirnya KPK yang harapannya dapat jadi stimulan pemberantasan korupsi. Lantaran tersebut fungsi pencegahan mesti di optimalkan. Semakin besar kasus korupsi terungkap adalah indikasi kegagalan pelaksanaan fungsi ini dari KPK," ucap Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, di gedung DPR/MPR Jakarta  beberapa waktu lalu (Rabu, 26/10).

Baca Selanjutnya >>>

Video "lucu" Perseteruan Ruhut Dan Gayus Di Pansus Angket Bank Century

Jakarta – Pertengkaran antara anggota Pansus Angket Bank Century, Gayus Lumbuun dan Ruhut Sitompul kembali terjadi. Cekcok kedua kalinya antara politisi PDIP dan Partai Demokrat ini cukup sengit, bahkan sempat telontar kata-kata kasar.

"Diam kau bang*at," ujar Ruhut kepada Gayus yang sedang memimpin sidang Pansus dengan agenda pemeriksaan saksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/1/2010).

PKS Tegaskan Kontroversi Iklan Tokoh Nasional Tak Perlu Terjadi

Jakarta- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, kontroversi iklan PKS sebenarnya tidak perlu terjadi, karena tokoh nasional bukan milik kelompok atau golongan di masyarakat.

"Kami menganggap perdebatan mengenai hal itu tidak diperlukan," kata Fahri dalam dialektika demokrasi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengemukakan, perdebatan terkait iklan PKS yang menampilkan tokoh-tokoh nasional mencerminkan kurang kedewasaan dalam berpolitik. Karena itu, sebaiknya perdebatan dihentikan.

Dia mengungkapkan, PKS ingin menggalang rekonsilisasi dari iklan yang menampilkan tokoh nasional sekaligus menempatkan mereka sebagai guru bangsa.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Marwan Jafar mengkritik iklan PKS yang menampilkan tokoh NU, Muhammadiyah dan juga mantan Presiden Soeharto.

Dia menganggap, tindakan PKS tidak sesuai etika politik karena mengambil tokoh nasional dari partai lain untuk menarik simpati publik.

PKS Kunci Koalisi Alternatif Parpol Lain

JAKARTA – Meski semua partai politik masih malu-malu menyatakan arah koalisinya, peta penggabungan kekuatan politik itu mulai terlihat. Beberapa pimpinan partai mengaku sedang menunggu sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menentukan bentuk koalisi yang ideal.

’’Jadi, peluang antara Golkar dan PD (Partai Demokrat) menjadi besar (dengan pengesahan UU Pilpres, Red). Tinggal PKS yang menentukan, apakah ada pilihan alternatif,’’ kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam diskusi Calon Presiden setelah Pengesahan RUU Pilpres di press room DPR kemarin (31/10). Menurut dia, dengan UU Pilpres yang baru, banyak calon presiden yang sudah mendeklarasikan diri tidak akan mendapatkan tempat.

Dari UU Pilpres yang sudah disahkan DPR, sangat mungkin akan muncul tiga paket calon. Sebab, syarat sebuah partai atau koalisi mengajukan capres ialah mengantongi 20 persen suara dalam pemilihan legislatif atau 25 persen kursi DPR.

HTI Desak DPR Sahkan RUU Pornografi

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Pornografi, sebagai ketentuan hukum bagi pemerintah dan masyarakat, untuk memerangi pornografi dan pornoaksi.

"Harus ada upaya sungguh-sungguh melalui berbagai cara, baik pada tataran penyiapan UU, penegakan hukum dan pengawasan maupun penindakan agar Indonesia benar-benar bebas dari segala bentuk pornografi dan pornoaksi," kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto terkait aksi massa HTI di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (29/10).

Dia menyatakan, tidak ada keraguan bagi HTI untuk mendukung DPR segera mengesahkan RUU Pornografi. "RUU tersebut harus mampu menghilangkan segala bentuk pornografi dan pornoaksi, bukan sekadar mengatur apalagi malah melegalisasikan," katanya.

HTI juga menegaskan, ketentuan dalam RUU itu memberi ruang kepada orang non muslim untuk menerapkan ajaran agamanya.

"Semua itu, tentu bisa diwujudkan, jika syariah diterapkan secara kaffah di bawah naungan Khilafah," kata Muhammad Ismail Yusanto. [TMA, Ant]

PKS Kembalikan Dana Gratifikasi Rp 1,9 Miliar

Gratifikasi yang Diterima sejak 2005

JAKARTA – Pada saat banyak anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi dan gratifikasi, FPKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) tetap berupaya menunjukkan komitmen sebagai partai bersih. Sejak 2005 hingga pertengahan 2008, FPKS mengaku telah mengembalikan dana gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar ke KPK.

’’Fraksi kami punya aturan main internal bila ada pemberian yang bernuansa gratifikasi,’’ kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR kemarin (20/10). Seorang anggota FPKS, jelas dia, bisa menolak langsung pemberian dana gratifikasi itu, asal memenuhi dua syarat.

Pertama, dana tersebut dipastikan kembali kepada pemiliknya. Kedua, anggota bersangkutan yakin dirinya benar-benar tidak ikut tercatat secara administratif sebagai penerima. ’’Soalnya, ada kasus anggota kami menolak, tetap saja tercatat sebagai penerima,’’ ujarnya.

Bila dua syarat itu tidak terpenuhi, lanjut Mahfudz, anggota FPKS diminta menerima gratifikasi tersebut. ’’Selanjutnya, dia wajib segera melaporkan pemberian itu kepada pimpinan fraksi untuk dikembalikan kepada KPK,’’ jelasnya.

Anggota F-PKS Al-Muzzammil Yusuf Tidak Ikut Rombongan DPR yang Plesir ke Argentina

Tidak seperti yang telah diberitakan berbagai media nasional terkait kepergian (baca: plesir) anggota DPR ke Argentina, terkait studi banding untuk membahas RUU Pilpres, di mana ada nama-nama anggota DPR yang pergi ke negara tersebut (seperti yang diberitakan KOMPAS tanggal 16 Mei 2008), setelah dicek ternyata nama angggota F-PKS Al-Muzammil Yusuf yang diberitakan ikut serta TERNYATA TIDAK IKUT dalam rombongan plesiran tersebut.

Hal ini diperoleh eramuslim setelah yang bersangkutan mengirim pesan singkat kepada kami yang menyatakan bahwa dirinya TIDAK IKUT serta ke Argentina. Isi pesan singkat tersebut lengkapnya adalah:

“Info untuk teman-teman media. Saya TIDAK IKUT rombongan Pansus RUU Pilpres ke Argentina. Kalo teman-teman media sdh ada yang memuat nama saya (Sy dengar termasuk Eramuslim, wlpn sy blm baca sendiri) MOHON di RALAT. Tentang siapa sj yang berangkat, silakan teman-teman media tanya langsung pimp/sekt Pansus. Wass. Al-Muzzammil Yusuf (F-PKS)”

Dengan adanya ralat berita ini maka nama yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada dalam daftar nama anggota DPR yang ikut rombongan plesiran tersebut. Dan berita ini merupakan ralat dari kami. (rz)(eramuslim)