PKS Tegaskan Tak Akan Membubarkan KPK

imagePartai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memegang tiga nama calon sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2014. Ketiganya yaitu Bambang Widjojanto, Abdullah Hehamahua, serta Yunus Husein.

“Kita telah menerima nama-nama (Bambang, Yunus, serta Abdullah) tersebut baru saja. Tinggal satu lagi, kami tunggu masukan oleh masyarakat,” ucap anggota Komisi Hukum dari Fraksi PKS Aboe Bakar, Senin, 24 Oktober 2011. "Dapat juga nama tersebut yaitu (Aryanto) Sutadi, bisa juga yang lain. Akan kita perhatikan masukan masyarakat."

Baca Selengkapnya >>>

Iklan

Manyamakan Dakwah dengan Teroris Tindakan Gegabah

Almuzammil Yusuf Anggota DPRRI Fraksi PKS

Memang pukul rata selalu salah. Menilai aktivis dakwah semua teroris adalah tindakan gegabah. Menurut Almuzammil Yusuf dari Fraksi PKS DPR RI, Polisi harus proporsional menilai dakwah.

Mengatakan dakwah akan diawasi Polisi karena ada segelintir kecil teroris dari aktivis dakwah sama saja secara tersirat mengatakan dakwah dan masjid (tempat dakwah berlangsung) itu adalah aktifitas dan tempat yang harus dijauhi karena berbahaya bagi keamanan bangsa. ”Makna tersirat ini menjadi sangat tidak adil dan berlebihan. Terlebih di bulan suci Ramadhan, umat Islam sedang giat-giatnya ibadah ke masjid,” katanya

Dalam pandangan Muzammil, bahwa ada aktivis Islam yang tertarik ke teroris itu benar, sebagaimana juga aktivis agama lainnya di berbagai penjuru dunia. tetapi aktivis dakwah atau aktivis masjid yang terseret ke teroris jika dibandingkan jumlah aktivis masjid yang menjadi WNI yang baik-baik seperti menjadi ulama, cendekiawan, pengusaha sukses, pelajar berprestasi dan pejabat negara, jelas jumlahnya lebih banyak.

Karena produk utama dakwah dan masjid itu adalah iman takwa dan akhlak mulia. Dan iman takwa dan akhlak mulia itu sudah menjadi tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 31 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen, yang itu mengikat seluruh WNI dan kegiatan pendidikan di lembaga-lembaga negara,” jelasnya.

Maka semua lembaga pendidikan di RI, termasuk pendidikan di lingkungan Polri dan TNI harus menuju tujuan nasional di atas. Kalau tidak seperti itu justru salah dan menyimpang dari UUD 45.

Tapi Muzammil khawatir dampak peringatan dari Polri dan juga komentar miring salah seorang Pangdam terhadap dakwah, jubah dan jenggot, akan membuat WNI Muslimin akan takut dengan dakwah dan masjid. Jangan-jangan nanti juga pembinaan Polri dan TNI juga akan jauh dari masjid seperti masa Orba dulu, yang dekat dengan masjid dan dakwah bisa mendapat kondite buruk.

Muzammil meminta SBY harus berbicara meluruskan isu yang berkembang. Ini akan sangat merugikan citra pemerintahan SBY. Apalagi SBY dan Boediono sebagai capres/cawapres terpilih didukung oleh partai-partai relijius nasionalis Seperti PKS, PAN, PKB dan PBR.

”Saya yakin Pak SBY dan juga capres/wapres lainnya sangat komit dengan tujuan Pendidikan nasional untuk membangun iman takwa dan akhlak mulia tersebut,” simpulnya.

Dimana Noordin M Top memang belum jelas. Tapi, ”Pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari kasus ini sudah kelihatan.”
Karena itu wajar bila meminta agar Pemerintah SBY meluruskan kasus ini, agar kecurigaan bahwa SBY ikut menikmati menjadi terhapus.