Majalah Tempo Ngelindur, Andi Rahmat PKS Dituduh Calo Senayan

andi rahmat Daya ledak bom Tempo membelah DPR RI Senayan sekarang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Demokrat yang nama-nama tokohnya disebut jelas diduga sebagai #CaloSenayan membuat ketiga partai itu panas-dingin. Andi Rahmat (PKS), Setya Novanto (Partai Golkar) dan M.Nazaruddin (Partai Demokrat) bendaharawan PD yang juga "diduga" terjerat kasus suap Sesmenpora Wafif Muharam, yang namanya santer dikaitkan dengan politisi PD lainnya Angelina Sondakh.

Fahri Hamzah, Wasekjen PKS, langsung menanggapi investigasi majalah Tempo yang difollowup investigasinya oleh PedomanNEWS.com, "Soal Andi Rahmat (ada 2 nama yg sama) 1 di PKS 1 di PD. Daerah Pemilihan yg dibicarakan TEMPO itu bukan yg PKS."

Baca Selengkapnya >>>

Iklan

Kenapa Aku Mendukung SBY Bukan JK!

Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya membutuhkan cukup waktu untuk bisa memahami alasan DPP PKS memilih tetap berkoalisi dengan SBY-Boediono. Itu, karena tadinya saya mengharapkan dan menyangka PKS akan memilih JK. Namun, setelah jelas sikap DPP sedikit-demi- sedikit saya menemukan jawabannya. Semoga apa yang saya fahami ini tidak semuanya salah.

Pertama, PKS bukan satu-satunya partai Islam yang memilih SBY. Disana ada koalisi seluruh partai Islam dan berbasis massa Islam yaitu PKB, PPP dan PAN. Jadi, ini kemaslahatan pertama yaitu mendahulukan koalisi partai Islam dibanding koalisi sekuler termasuk yang mendukung JK. Mana yang harus kita utamakan, kumpulan partai Islamis atau koalisi partai sekuler? Baca lebih lanjut

Demokrat, Golkar, dan PDIP Kecam Iklan PKS

Iklannya bisa dilihat dibawah ini:

JAKARTA – Iklan politik PKS yang beredar di berbagai media massa lagi-lagi menuai kontroversi. Setelah menampilkan Soeharto di antara deretan tokoh yang disebut guru bangsa, sekarang partai berasas Islam itu kembali beriklan dengan menjual rekaman fakta ketidakakuran para elite nasional. Misalnya, SBY dengan Megawati dan Jusuf Kalla dengan Sri Sultan HB X.

Konsep iklan politik PKS itu sebenarnya sederhana saja. Yakni, tampilan sejumlah kliping koran yang menggambarkan pertentangan terbuka para tokoh tersebut. Tentu saja iklan politik itu mengundang reaksi keras dari para elite Golkar, Demokrat, serta PDIP.

’’Dalam berpolitik, tetap harus mengedepankan etika dan moral. Jangan memprovokasi orang per orang atau kelompok per kelompok, apalagi parpol yang satu dengan parpol lain,’’ tegas Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengomentari iklan PKS itu seusai diskusi di Warung Daun, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, kemarin (14/2).

Menurut dia, parpol-parpol peserta Pemilu 2009 memiliki agenda yang jauh lebih strategis. Misalnya, mengantisipasi potensi meningkatnya angka golput. ’’Itu lebih penting daripada saling menjatuhkan,’’ ujarnya. (by, Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009) Baca lebih lanjut

PKB Bela PKS Soal Iklan Soeharto ‘Pahlawan’

Jakarta – Tidak hanya Partai Golkar, PKB pun ikut sumbang suara seputar iklan PKS yang menjadikan Soeharto sebagai ’guru bangsa dan pahlawan’. Bagi PKB, PKS mungkin ingin menunjukkan Soeharto berjasa untuk Indonesia dan bukan sebagai pahlawan.

"Mungkin yang ditampilkan PKS peran Soeharto bukan sebagai pahlawan. Mungkin PKS melihat Pak Harto banyak memberi sesuatu yang berharga bagi bangsa kita. Kalau sebagai pahlawan, memang Pak Harto belum ditetapkan sebagai pahlawan," kata Sekjen DPP PKB kubu Muhaimin Iskandar, Lukman Edy.

Hal ini disampaikan Lukman di sela-sela acara Simposium Nasional Kebangkitan Indonesia dengan tema ’13 agenda kebangkitan bangsa untuk kemandirian dan kedaulatan Indonesia’ di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2008).

Ketika ditanya apakah Soeharto layak menjadi pahlawan, pria yang juga menjabat Menneg PDT ini hanya melempar senyum.

Hasyim Asy’ari

Baca lebih lanjut

PKS Kunci Koalisi Alternatif Parpol Lain

JAKARTA – Meski semua partai politik masih malu-malu menyatakan arah koalisinya, peta penggabungan kekuatan politik itu mulai terlihat. Beberapa pimpinan partai mengaku sedang menunggu sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menentukan bentuk koalisi yang ideal.

’’Jadi, peluang antara Golkar dan PD (Partai Demokrat) menjadi besar (dengan pengesahan UU Pilpres, Red). Tinggal PKS yang menentukan, apakah ada pilihan alternatif,’’ kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam diskusi Calon Presiden setelah Pengesahan RUU Pilpres di press room DPR kemarin (31/10). Menurut dia, dengan UU Pilpres yang baru, banyak calon presiden yang sudah mendeklarasikan diri tidak akan mendapatkan tempat.

Dari UU Pilpres yang sudah disahkan DPR, sangat mungkin akan muncul tiga paket calon. Sebab, syarat sebuah partai atau koalisi mengajukan capres ialah mengantongi 20 persen suara dalam pemilihan legislatif atau 25 persen kursi DPR. Baca lebih lanjut