Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [1]

Oleh: Hamid Fahmy Zarkasyi *

Pada tanggal 15-17 Oktober yang lalu Japan International Institute of International Affairs (JIIA) mengadakan simposium tentang Islam in Asia, Revisiting the Socio-Political Dimension of Islam. Acara ini khusus untuk menyoroti fenomena bergeliatnya politik umat Islam di Asia, pasca peristiwa dramatis 11 september 2001.

JIIA mengundang berbagai tokoh dari umat Islam yang dapat mewakili cara pandang umat Islam kebanyakan di masing-masing Negara. Simposium dibagi menjadi tiga sesi: Pertama tentang dimensi politik dalam Islam dalam kaitannya dengan demokrasi, sekularisme dan peraturan perundang-undangan (Rule of Law). Kedua meninjau peran dan partisipasi organisasi, kelompok dan partai Islam dalam politik negara yang memfokuskan pada studi kasus gerakan, organisasi dan kelompok Islam di beberapa Negara dengan fokus Indonesia, Mesir dan Singapore. Dan terakhir membahas tentang tingkat moderasi Muslim termasuk meninjau kelompok-kelompok radikal dan ekstrim dalam masyarakat Muslim.

Diskursus dalam simposium ini diarahkan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok dalam gerakan politik Islam baru kemudian mengkaji kelompok mana yang akan memimpin dimasa depan. Namun, dalam mengidentifikasi kelompok para peserta mempersoalkan klassifikasi umat Islam yang selama ini didominasi oleh terminologi dan stigmatisasi Barat. Baca lebih lanjut

PM GAM: Penerapan Syariat Islam Bukan Prioritas GAM

Perdana Menteri GAM Malik Mahmud menyatakan, penerapan syariah Islam dalam proses penegakan hukum untuk kasus pelanggaran kesusilaan dan tindak pidana, bukan skala prioritas pihak GAM, sebab masih ada prioritas-prioritas lain yang harus didahulukan.

“Masalah syariat Islam untuk sekarang bukanlah prioritas kita, kita masih ada prioritas yang harus didahulukan,”katanya disela-sela Konferensi Internasional Membangun Perdamaian Abadi di Aceh, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin(14/08).

Menurutnya, jika mengikuti perjuangan GAM sejak dulu, perjuangan tersebut bukan berdasarkan agama, dan hingga sekarang masih tetap sama.

Lebih lanjut Mahmud menegaskan, penggunaan syariah Islam di Aceh, ide awalnya bukan dari pihak GAM, hal itu terwujud dikarenakan sejak dahulu agama Islam sudah berkembang dengan pesat di Aceh.

Ia menambahkan, penerapan syariah dilaksanakan berdasarkan adat-istiadat yang berlaku dan diterapkan di Aceh.

“Itu bukanlah yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, Islam di Aceh adalah Islam tradisional, tetapi syariat Islam itu bukanlah seperti yang ada di Aceh,” tandasnya.(novel)