Malu Rasanya Jika KPK Cuma Bisa Menindak, Didirikannya KPK Adalah Untuk Pencegahan Korupsi

image Di antara Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan KPK yang harus diperkuat yaitu persoalan pencegahan, supervisi serta koordinasi.

"Ini seperti dengan masa lalu lahirnya KPK yang harapannya dapat jadi stimulan pemberantasan korupsi. Lantaran tersebut fungsi pencegahan mesti di optimalkan. Semakin besar kasus korupsi terungkap adalah indikasi kegagalan pelaksanaan fungsi ini dari KPK," ucap Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, di gedung DPR/MPR Jakarta  beberapa waktu lalu (Rabu, 26/10).

Baca Selanjutnya >>>

Iklan

Tentang ‘Gurita Cikeas’ Apakah Ketua MPR Juga Menjadi “kaki” Gurita?

Buku ‘Membongkar Gurita Cikeas‘ besutan George Junus Aditjondro menuai kritik dari mantan Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Ketua MPR pemerintah jangan diam saja.

Apakah didiamkan saja buku itu? "Ngga juga. Kalau mau melarang, pemerintah punya instrumen," kata Taufiq Kiemas di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 28 Desember 2009.

Pernyataan Taufiq memberi sinyal bahwa pemerintah tidak perlu diam saja untuk merespons buku yang akan diluncurkan pada Rabu 30 Desember mendatang itu. Meski demikian, Taufiq membandingkan saat dulu namanya ditulis, dia tidak merespons. "Saya diam saja," kata dia.

Baca lebih lanjut

Amien Rais Kritik Pemerintah

Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, mengritik keras pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla. Amien menilai pemerintah sekarang belum berhasil memperbaiki kondisi bangsa terutama di bidang perekonomian, sehingga membuat bangsa Indonesia terjajah secara ekonomi. Demikian disampaikan saat menghadiri acara Milad (Hari ulang tahun) ke-99 Muhammadiyah di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Ahad (22/2).

Menurut dia, kondisi pemerintahan saat ini seperti amburadul, karena pemimpin sekarang cenderung memiliki karakter feodal. "Indonesia sudah lama menjadi kepentingan kaum kapitalis asing. Pola yang yang sudah lama ini membuat warga Indonesia tidak sadar jika semua yang dikerjakan untuk kepentingan korporasi asing," ujar Amien.

"Akibatnya, kondisi itu tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dan cenderung menyengsarakan rakyat. Hal ini karena kondisi kesejahteraan bangsa masih jauh dari harapan," katanya. Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan melakukan manuver tandingan. "Seorang pemimpin harus jeli melihat keadaan sekitar. Jangan hanya melihat dari segi positifnya saja," tandas Amien.(TOZ/ANTARA)

PKS Tegaskan Kontroversi Iklan Tokoh Nasional Tak Perlu Terjadi

Jakarta- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, kontroversi iklan PKS sebenarnya tidak perlu terjadi, karena tokoh nasional bukan milik kelompok atau golongan di masyarakat.

"Kami menganggap perdebatan mengenai hal itu tidak diperlukan," kata Fahri dalam dialektika demokrasi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengemukakan, perdebatan terkait iklan PKS yang menampilkan tokoh-tokoh nasional mencerminkan kurang kedewasaan dalam berpolitik. Karena itu, sebaiknya perdebatan dihentikan.

Dia mengungkapkan, PKS ingin menggalang rekonsilisasi dari iklan yang menampilkan tokoh nasional sekaligus menempatkan mereka sebagai guru bangsa.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Marwan Jafar mengkritik iklan PKS yang menampilkan tokoh NU, Muhammadiyah dan juga mantan Presiden Soeharto.

Dia menganggap, tindakan PKS tidak sesuai etika politik karena mengambil tokoh nasional dari partai lain untuk menarik simpati publik.

Caleg PKS Dibaiat Antikorupsi

JAKARTA – Menjelang berlaga dalam pemilihan umum, sekitar 500 orang calon anggota legislatif PKS berbondong-bondong ke Jakarta. Mereka berkumpul di ruang Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, untuk mengucapkan sumpah setia antikorupsi.

“Janji ini adalah janji di mata Allah, bukan hanya di mata manusia,” ujar Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin di hadapan ratusan caleg yang hadir. Tampak di antaranya Menpora Adhyaksa Dault, Ketua MPR Hidayat Nurwahid, dan mantan Wakapolri Adang Daradjatun.

Setiap caleg PKS harus menghindari pendapatan yang haram maupun syubhat (tidak jelas). “Tidak boleh melakukan korupsi dan hal yang merugikan rakyat serta selalu biasa hidup sederhana,” ujarnya, lalu ditiru seluruh caleg.

Selain itu, para caleg harus berjuang menggunakan segenap kemampuan moral dan material untuk kemenangan dan kemaslahatan umat. “Siap menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah dan politik dan menaati semua kebijakan partai dalam suka dan duka,” lanjut Hilmi. Baca lebih lanjut

FUI Titip Surat Terbuka Bubarkan Ahmadiyah ke Hidayat

Surat terbuka itu disampaikan Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath kepada Hidayat Kamis(21/8), di Ruang Nusantara II Gedung MPR/ DPR RI, Jl Gatot Subroto Jakarta. Sebelumnya FUI pernah menyampaikan surat terbuka itu ke Presiden SBY pada tanggal 4 Agustus 2008, namun ditolak Istana. Oleh karena itu, lanjut Al Khaththath, suratnya titip di Hidayat Nurwahid saja.

HNW Online: Forum Ummat Islam menitipkan surat terbuka kepada Ketua MPR RI Dr Hidayat Nurwahid, MA agar Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono segera menerbitkan Keputusan Presiden untuk membubarkan aliran Ahmadiyah.

Surat terbuka itu disampaikan Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath kepada Hidayat Kamis(21/8), di Ruang Nusantara II Gedung MPR/ DPR RI, Jl Gatot Subroto Jakarta. Sebelumnya FUI pernah menyampaikan surat terbuka itu ke Presiden SBY pada tanggal 4 Agustus 2008, namun ditolak Istana. Oleh karena itu, lanjut Al Khaththath, suratnya titip di Hidayat Nurwahid saja.

“Kalau lewat tangan kami kan tidak sampai, tapi kalau lewat tangannya Pak Hidayat insya Allah sampai,” ungkap Al Khaththath.

Turut serta dalam rombongan FUI Ketua Tim Pembela Muslim Mahendradatta, Habib Mahdi Al Attas (Majelis Taklim Al Khairat), Habib Salim Attas(Forum Ulama dan Habaib) serta perwakilan dari Front Pembela Islam(FPI) dan Gerakan Cinta Nabi. Baca lebih lanjut