HTI Desak DPR Sahkan RUU Pornografi

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Pornografi, sebagai ketentuan hukum bagi pemerintah dan masyarakat, untuk memerangi pornografi dan pornoaksi.

"Harus ada upaya sungguh-sungguh melalui berbagai cara, baik pada tataran penyiapan UU, penegakan hukum dan pengawasan maupun penindakan agar Indonesia benar-benar bebas dari segala bentuk pornografi dan pornoaksi," kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto terkait aksi massa HTI di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (29/10).

Dia menyatakan, tidak ada keraguan bagi HTI untuk mendukung DPR segera mengesahkan RUU Pornografi. "RUU tersebut harus mampu menghilangkan segala bentuk pornografi dan pornoaksi, bukan sekadar mengatur apalagi malah melegalisasikan," katanya.

HTI juga menegaskan, ketentuan dalam RUU itu memberi ruang kepada orang non muslim untuk menerapkan ajaran agamanya.

"Semua itu, tentu bisa diwujudkan, jika syariah diterapkan secara kaffah di bawah naungan Khilafah," kata Muhammad Ismail Yusanto. [TMA, Ant]

Iklan

PM GAM: Penerapan Syariat Islam Bukan Prioritas GAM

Perdana Menteri GAM Malik Mahmud menyatakan, penerapan syariah Islam dalam proses penegakan hukum untuk kasus pelanggaran kesusilaan dan tindak pidana, bukan skala prioritas pihak GAM, sebab masih ada prioritas-prioritas lain yang harus didahulukan.

“Masalah syariat Islam untuk sekarang bukanlah prioritas kita, kita masih ada prioritas yang harus didahulukan,”katanya disela-sela Konferensi Internasional Membangun Perdamaian Abadi di Aceh, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin(14/08).

Menurutnya, jika mengikuti perjuangan GAM sejak dulu, perjuangan tersebut bukan berdasarkan agama, dan hingga sekarang masih tetap sama.

Lebih lanjut Mahmud menegaskan, penggunaan syariah Islam di Aceh, ide awalnya bukan dari pihak GAM, hal itu terwujud dikarenakan sejak dahulu agama Islam sudah berkembang dengan pesat di Aceh.

Ia menambahkan, penerapan syariah dilaksanakan berdasarkan adat-istiadat yang berlaku dan diterapkan di Aceh.

“Itu bukanlah yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, Islam di Aceh adalah Islam tradisional, tetapi syariat Islam itu bukanlah seperti yang ada di Aceh,” tandasnya.(novel)