Buat Acara Pornografi, Dinas Pariwisata Bintan Dikecam PKS

image Partai Keadilan Sejahtera mengecam rancangan “Beach Party Fashion” di Lagoi yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. “PKS mengecam dengan tegas konsep itu serta minta terhadap Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan agar tak meneruskan konsep itu,” ucap Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Kepulauan Riau Abdulrahman, di Batam, Selasa.

Pemerintah Kabupaten Bintan merencanakan bekerja sama bersama swasta melaksanakan “Beach Party Fashion” (BPF) pada pertengahan Mei 2011 buat menjaring wisatawan mancanegara serta dalam negeri. Berdasarkan Abdulrahman, masih banyak cara buat mendatangkan turis ke Kawasan Wisata Lagoi serta tak harus melakukan BPF yang bakal mengundang reaksi keras banyak pihak. “Tidak usah lantaran kepentingan sesaat, lantas mengabaikan mudharat yang lebih besar,” ucap dia menegaskan.

Baca Selengkapnya >>>

BlackBerry Terbukti Takluk Dengan Menkominfo!

imagePenyedia layanan BlackBerry, Research In Motion (RIM) nampaknya sudah memenuhi permintaan pemerintah buat memblokir situs-situs porno di layanan internet BlackBerry. Walaupun tenggat waktunya 21 Januari 2011, Rabu (19/1/2011), banyaknya website porno sudah diblokir.

Melalui pemantauan, dari Rabu pagi sebagian website yang saat ini menyajikan pornografi baik dalam wujud teks atau foto telah tidak bisa diakses lewat BlackBerry. Seperti untuk website Playboy. Ketika situs-situs itu diakses, pada halaman browser langsung ditampilkan peringatan semacam berikut:

Situs yang Anda buka tidak dapat diakses melalui jaringan ini.

Baca Selanjutnya >>>

Bukti-bukti Penyimpangan Blackberry Yang Mau Enaknya Dan Nggak mau Bayar Pajak di Indonesia!

image Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi informasi, Mahfudz Siddiq, mengungkapkan, ancaman pemblokiran BlackBerry dari pemerintah mesti dapat dilihat lebih besar dari cuma sekadar masalah pornografi. Research In Motion, penyelenggara Blackberry, telah disangka mengeksploitasi untung tanpa membayar pajak.

"Perkara RIM tidak sekadar persoalan filtering pornografi, namun pula keadilan usaha. Hendaknya tidak seenaknya kita mau dijadikan sapi perah," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Januari 2010 ini.

Baca Selangkapnya >>>

HTI Desak DPR Sahkan RUU Pornografi

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendesak DPR segera mengesahkan RUU Pornografi, sebagai ketentuan hukum bagi pemerintah dan masyarakat, untuk memerangi pornografi dan pornoaksi.

"Harus ada upaya sungguh-sungguh melalui berbagai cara, baik pada tataran penyiapan UU, penegakan hukum dan pengawasan maupun penindakan agar Indonesia benar-benar bebas dari segala bentuk pornografi dan pornoaksi," kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto terkait aksi massa HTI di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (29/10).

Dia menyatakan, tidak ada keraguan bagi HTI untuk mendukung DPR segera mengesahkan RUU Pornografi. "RUU tersebut harus mampu menghilangkan segala bentuk pornografi dan pornoaksi, bukan sekadar mengatur apalagi malah melegalisasikan," katanya.

HTI juga menegaskan, ketentuan dalam RUU itu memberi ruang kepada orang non muslim untuk menerapkan ajaran agamanya.

"Semua itu, tentu bisa diwujudkan, jika syariah diterapkan secara kaffah di bawah naungan Khilafah," kata Muhammad Ismail Yusanto. [TMA, Ant]

Hizbut Tahrir Mendesak RUU Pornografi Disahkan

081026cdemo-hti[1]
Medan: Massa Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Medan, Sumatra Utara, Ahad (26/10) berunjuk rasa mengecam sejumlah pihak yang menentang dan menghalangi pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi. HTI menilai RUU Pornografi adalah upaya membendung kerusakan moral bangsa lewat pornografi dan pornoaksi. Karena itu mereka mendesak DPR tidak lagi menunda pengesahan RUU tersebut.

Di Yogyakarta massa HTI juga menggelar unjuk rasa di Jalan Malioboro untuk mendukung disahkannya RUU Pornografi. Mereka menilai RUU ini dapat melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari eksploitasi pornografi dan pornoaksi.

Namun, tidak sedikit pula warga yang menolak RUU Pornografi, seperti aktivis perempuan, seniman, dan akademisi. Mereka yang mendukung berpendapat Indonesia perlu rambu-rambu akhlak. Sedangkan mereka yang menentang justru khawatir RUU Pornografi membatasi keragaman budaya bangsa dan berekspresi.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

Din : Tak Ada Alasan Untuk Menolak RUU Pornografi

Penolakan terhadap RUU tentang Pornografi sebenarnya tidak perlu dilakukan, apabila masyarakat mempunyai komitmen yang kuat untuk perbaikan bangsa dimasa depan. Tidak dipungkiri, terdapat fakta-fakta yang memperlihatkan adanya kerusakan moral bangsa akibat persebaran pornografi di media massa oleh industri hiburan.

Penolakan terhadap RUU tentang Pornografi sebenarnya tidak perlu dilakukan, apabila masyarakat mempunyai komitmen yang kuat untuk perbaikan bangsa dimasa depan. Tidak dipungkiri, terdapat fakta-fakta yang memperlihatkan adanya kerusakan moral bangsa akibat persebaran pornografi di media massa oleh industri hiburan.

"Ini yang menjadi keprihatinan kita yang harus diatasi oleh sebuah UU. Oleh karena seharusnya kita tidak perlu keberatan terhada pengaturan industri hiburan yang berbau seks, dan tayangan porno yang jelas-jelas merusak generasi muda dan anak-anak kita, sehingga sebenarnya tidak perlu ada pro kontra lagi," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam kesempatan acara buka puasa bersama media dan ormas Islam, di kediamanannya, Jakarta Selatan, Ahad malam. Baca lebih lanjut