Repot, Demonstrasi Kemanusiaan Kok Dikira Kampanye!

JAKARTA – Partai politik harus berhati-hati menggelar demonstrasi. Sedamai apa pun, bila dicurigai sebagai kampanye terselubung, demo tersebut bisa menjadi urusan hukum.

Itulah yang kini menimpa PKS. Demo aksi solidaritas Palestina pada Jumat (2/1) lalu berbuntut panjang. Gara-gara menyertakan atribut tanda gambar dan nomor urut partainya dalam aksi tersebut, Presiden PKS Tifatul Sembiring diadukan Panwaslu DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya. Aksi partai yang dipimpinnya itu dituding sebagai kampanye terselubung di luar jadwal.

Rencananya, kepolisian hari ini memanggil Tifatul Sembiring untuk dimintai keterangan. ’’Sebagai warga negara yang baik, insya Allah saya pasti datang,’’ kata Tifatul di Jakarta kemarin (14/1). Bersama-sama dia, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana dan Ketua DPD PKS Jakarta Pusat Agus Setiawan juga siap memenuhi panggilan itu.

Apa status mereka saat ini? ’’Di dalam surat panggilan, kami disebut sebagai tersangka,’’ jawabnya. Sebenarnya, itu adalah panggilan kedua. Pada panggilan pertama, Senin (12/1), Tifatul tidak bisa memenuhi karena baru saja kembali ke Jakarta dari acara konsolidasi partainya di Bandung. Baca lebih lanjut

PKS Tegaskan Kontroversi Iklan Tokoh Nasional Tak Perlu Terjadi

Jakarta- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, kontroversi iklan PKS sebenarnya tidak perlu terjadi, karena tokoh nasional bukan milik kelompok atau golongan di masyarakat.

"Kami menganggap perdebatan mengenai hal itu tidak diperlukan," kata Fahri dalam dialektika demokrasi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengemukakan, perdebatan terkait iklan PKS yang menampilkan tokoh-tokoh nasional mencerminkan kurang kedewasaan dalam berpolitik. Karena itu, sebaiknya perdebatan dihentikan.

Dia mengungkapkan, PKS ingin menggalang rekonsilisasi dari iklan yang menampilkan tokoh nasional sekaligus menempatkan mereka sebagai guru bangsa.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Marwan Jafar mengkritik iklan PKS yang menampilkan tokoh NU, Muhammadiyah dan juga mantan Presiden Soeharto.

Dia menganggap, tindakan PKS tidak sesuai etika politik karena mengambil tokoh nasional dari partai lain untuk menarik simpati publik.

Yah, Beginilah sudah dengk dijadikan dasari: Iklan Kementerian Pemuda dan Olahraga Diduga Kampanye

JAKARTA – Iklan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang belakangan kerap muncul di media televisi diduga sejumlah kalangan sarat kepentingan politik. Mengapa? Sebab, iklan tersebut dinilai terlalu menonjolkan sosok Menpora Adhyaksa Dault yang notabene calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena dinilai sebagai kampanye terselubung itulah, maka sejumlah Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena iklan tersebut, caleg nomor satu PKS di dapil Sulawesi Tengah *** itu dituding menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi melalui iklan tersebut.

Baca lebih lanjut

PKS Akan Pertemukan Ahli Waris Soeharto dan Soekarno

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mempertemukan ahli waris pemimpin bangsa untuk mewujudkan rekonsiliasi. Mereka yang diundang dalam acara itu antara lain adalah ahli waris mantan Presiden Soeharto dan ahli waris mantan Presiden Soekarno.

Pertemuan para ahli waris pemimpin tersebut merupakan lanjutan iklan Hari Pahlawan PKS yang menuai badai kritik. Menurut Mahfud, tidak ada kesalahan dalam iklan PKS yang memasukkan Soeharto sebagai salah satu pahlawan dan guru bangsa. Soeharto ditampilkan dalam iklan itu sebagai upaya PKS untuk melakukan rekonsiliasi bangsa.

Baca lebih lanjut

PKS Kunci Koalisi Alternatif Parpol Lain

JAKARTA – Meski semua partai politik masih malu-malu menyatakan arah koalisinya, peta penggabungan kekuatan politik itu mulai terlihat. Beberapa pimpinan partai mengaku sedang menunggu sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menentukan bentuk koalisi yang ideal.

’’Jadi, peluang antara Golkar dan PD (Partai Demokrat) menjadi besar (dengan pengesahan UU Pilpres, Red). Tinggal PKS yang menentukan, apakah ada pilihan alternatif,’’ kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam diskusi Calon Presiden setelah Pengesahan RUU Pilpres di press room DPR kemarin (31/10). Menurut dia, dengan UU Pilpres yang baru, banyak calon presiden yang sudah mendeklarasikan diri tidak akan mendapatkan tempat.

Dari UU Pilpres yang sudah disahkan DPR, sangat mungkin akan muncul tiga paket calon. Sebab, syarat sebuah partai atau koalisi mengajukan capres ialah mengantongi 20 persen suara dalam pemilihan legislatif atau 25 persen kursi DPR. Baca lebih lanjut

PKS Ajukan Delapan Nama Sebagai Capres


Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera mengajukan delapan nama calon pemimpin nasional dari Kader PKS yang akan dimajukan sebagai calon presiden setelah pemilu legislatif April 2009 mendatang.

"Sidang Majelis Syura PKS yang berlangsung sejak Jumat (24/10) sampai hari ini menetapkan delapan calon pemimpin nasional dari PKS," kata Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin di Jakarta, Minggu.

Delapan kader PKS itu adalah Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR), Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Salim Segaff Al Jufri (Dubes RI di Saudi Arabia), Anis Matta (Sekjen PKS), Irwan Prayitno (Ketua Komisi X DPR RI), Suharna Surapranata (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), Sohibul Iman (Ketua DPP bidang ekuin), dan Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syariah DPP). Baca lebih lanjut

PKS Kembalikan Dana Gratifikasi Rp 1,9 Miliar

Gratifikasi yang Diterima sejak 2005

JAKARTA – Pada saat banyak anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi dan gratifikasi, FPKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) tetap berupaya menunjukkan komitmen sebagai partai bersih. Sejak 2005 hingga pertengahan 2008, FPKS mengaku telah mengembalikan dana gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar ke KPK.

’’Fraksi kami punya aturan main internal bila ada pemberian yang bernuansa gratifikasi,’’ kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR kemarin (20/10). Seorang anggota FPKS, jelas dia, bisa menolak langsung pemberian dana gratifikasi itu, asal memenuhi dua syarat.

Pertama, dana tersebut dipastikan kembali kepada pemiliknya. Kedua, anggota bersangkutan yakin dirinya benar-benar tidak ikut tercatat secara administratif sebagai penerima. ’’Soalnya, ada kasus anggota kami menolak, tetap saja tercatat sebagai penerima,’’ ujarnya.

Bila dua syarat itu tidak terpenuhi, lanjut Mahfudz, anggota FPKS diminta menerima gratifikasi tersebut. ’’Selanjutnya, dia wajib segera melaporkan pemberian itu kepada pimpinan fraksi untuk dikembalikan kepada KPK,’’ jelasnya. Baca lebih lanjut