NU Kirab Resolusi Jihad Untuk Mengingat Jasa Ulama

Peran ulama serta kiai Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperoleh kemer dekaan Republik Indonesia sungguh amat besar. Sayangnya, berdasarkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, peran serta jasa para ulama dan kiai tersebut tidak ditulis dalam sejarah resmi Indonesia.

“Entah tak mengetahui atau memang diniatkan tak mau tahu sehingga sejarah panjang yang dijalankan warga NU dilupakan demikian saja,” kata Kiai Said Aqil sesuai dikutip kantor berita Antara, Ahad (20/11). PBNU memohon supaya pemerintah mengevaluasi penulisan serta memasukkan perjuangan NU di antara sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya >>>

Islam Dan Kristen Mengharamkan Nikah Beda Agama!

"Cinta itu buta," begitu kata penyair asal Inggris, William Shakespeare. Ungkapan yang sangat masyhur itu memang kerap terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, terkadang sampai melupakan aturan agama. Saat ini, tak sedikit umat Muslim yang karena "cinta" berupaya sebisa mungkin untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. "Tolong dibantu… Saya benar-benar serius untuk melakukan nikah beda agama. Saya benar-benar pusing harus bagaimana lagi," tulis seorang wanita Muslim pada sebuah laman.

Lalu bolehkah menurut hukum Islam seorang Muslim, baik pria maupun wanita menikah dengan orang yang berbeda agama? Masalah perkawinan beda agama telah mendapat perhatian serius para ulama di Tanah Air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini.

NU Jatim: Pernikahan Lewat Internet Tidak Sah

Surabaya- Peserta bahtsul masail (diskusi keagamaan) pada Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menghukumi pernikahan lewat "cyber media" (internet yang terhubung melalui proyektor LCD) itu tidak sah.

"Pernikahan melalui cyber media itu harus diulang, karena tidak sah," kata Katib (sekretaris) Syuriah PWNU Jatim KH drs Syarifudin Syarif setelah bahtsul masail PWNU Jatim di Balai Diklat Depag Jatim di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, pernikahan lewat "cyber media" itu tidak sah, karena pernikahan itu mengharuskan wali perempuan, saksi, dan pengantin laki-laki berada tidak dalam satu majelis atau bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu serta pengantin saat "ijab qobul."

"Bagi mempelai perempuan itu boleh tidak dalam satu ruang, sebab sebelum ijab qobul selesai memang kedua pengantin tidak boleh bersentuhan," katanya.

Ia menegaskan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan pernikahan yang sesuai dengan syariat agama akan melahirkan manusia yang berbudi luhur dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agama.

PKNU Janjikan Pembubaran Ahmadiyah

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menjanjikan pembubaran Ahmadiyah jika calon anggota legislatif-nya (caleg) berhasil memperoleh kursi di DPR RI.

"Janji kita, caleg kita akan berjuang sekuat tenaga membubarkan Ahmadiyah begitu menduduki kursi di DPR," kata Juru Kampanye PKNU, Habib Salim Bin Umar Al-Atar, dalam orasinya pada kampanye putaran pertama di Rawa Badak, Jakarta, Sabtu (21/1).

Habib Salim juga mengatakan bahwa telah menggandeng Front Pembela Islam (FPI) untuk mendukung partai berbasis Nahdatul Ulama (NU) tersebut memperoleh suara pada pemilihan umum (pemilu) legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2009.

Kontras: PKS Cari Simpati, Momen Tidak Tepat

Jakarta – Ajakan rekonsiliasi PKS dengan menampilkan mantan presiden Soeharto di jajaran pahlawan dan guru besar dinilai hanya untuk meraih simpati dan mendulang suara. Momennya sangat tidak tepat.

"Rekonsiliasi antara siapa dengan siapa? Apa yang persis mau direkonsiliasi? Momennya tidak sangat tidak tepat," kata Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, Kamis (13/11/2008).

Menurut dia, iklan itu lebih sebagai upaya mencari simpati, meraih suara lebih dengan segmen yang seluas-luasnya. "Jauh dari upaya menggelar rekonsiliasi yang jujur," ujarnya.

Usman mengatakan, generasi baru dan generasi lama telah membangun moralitas politik reformasi dengan penegakan hukum. Hukum itu dibuat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang beradab agar tidak ada dendam.

PKB Bela PKS Soal Iklan Soeharto ‘Pahlawan’

Jakarta – Tidak hanya Partai Golkar, PKB pun ikut sumbang suara seputar iklan PKS yang menjadikan Soeharto sebagai ’guru bangsa dan pahlawan’. Bagi PKB, PKS mungkin ingin menunjukkan Soeharto berjasa untuk Indonesia dan bukan sebagai pahlawan.

"Mungkin yang ditampilkan PKS peran Soeharto bukan sebagai pahlawan. Mungkin PKS melihat Pak Harto banyak memberi sesuatu yang berharga bagi bangsa kita. Kalau sebagai pahlawan, memang Pak Harto belum ditetapkan sebagai pahlawan," kata Sekjen DPP PKB kubu Muhaimin Iskandar, Lukman Edy.

Hal ini disampaikan Lukman di sela-sela acara Simposium Nasional Kebangkitan Indonesia dengan tema ’13 agenda kebangkitan bangsa untuk kemandirian dan kedaulatan Indonesia’ di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2008).

Ketika ditanya apakah Soeharto layak menjadi pahlawan, pria yang juga menjabat Menneg PDT ini hanya melempar senyum.

Hasyim Asy’ari

Mengebiri Tokoh Ulama Nasionall

Dari iklan PKS tentang Sumpah Pemuda, yang menampilkan Kh. Ahmad Dahlan, Kh. Hasyim Asy’ari, Ir. Soekarno, Moehammad Natsir. Harus dituntut oleh PBNU dan Ortom Muhammadiyah. Sungguh memilukan, tokoh-tokoh ormas Islam terbesar tersebut lebih terasa ingin menjadikan tokoh-tokoh nasional itu adalah milik mereka sendiri. Dan lebih terasa aroma ketaklidan kepada ulama serta ashabiah dalam golongan. Ketika seorang tokoh sudah diklaim sebagai milik Nasional, maka semua boleh mengaguminya.

Lalu apakah dengan menampilkan sosok tokoh nasional tersebut PKS hanya menjadikan tokoh nasional tersebut sebagai komoditas politik? Pertanyaan yang aneh! Bagaimana tidak, sudah seharusnya dan kewajiban kita semua termasuk partai-partai di Indonesia ini untuk menampilkan sosok-sosok pahlawan nasional. Sosok yang dapat menjadi tauladan dan panutan semua rakyat.

Saya jadi ingat ketika kuliah, dari ribuan Mahasiswa baru yang mengikuti mentoring. Hanya 10% saja yang tahu siapa itu Kh. Ahmad Dahlan dan Kh. Hasyim Asy’ari. Inilah bukti nyata bahwa tokoh nasional tersebut tidak setenar Imam Bonjol, Sultan Agung, Cut Nyak Din, dll. Tetapi ketika ada yang mempelopori untuk memperkenalkannya dengan slogan-slogan yang mengagumkan. Ternyata malah diprotes oleh orang-orang yang “merasa” berhak memiliki.

Ayo… Rame-Rame Somasi PKS…

Tampilkan Pendiri NU, PKS Diprotes
INILAH.COM, Jakarta – Gara-gara menampilkan figur pendiri Nahdlatul Ualam KH Hasyim Say’ari dalam iklan kampanye, PKS diprotes sejumlah organisasi massa berbasis kaum nahdliyin.

Generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) yang melancarkan protes itu antara lain adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

"Kami minta tayangan iklan itu dihentikan. Kami akan mengirim surat keberatan ke PKS," kata Ketua PB PMII Adin Jauharidin di Jakarta, Rabu (29/10).

Adin mengancam, apabila keberatan mereka tidak digubris, maka mereka akan menggelar unjuk rasa di kantor DPP PKS di Mampang Jakarta Selatan.

Adin mencurigai iklan PKS yang menampilkan kakek Gus Dur itu ditujukan untuk merebut simpati massa NU di Pemilu 2009 nanti. "Padahal antara PKS dan NU tidak ada akar sejarahnya. Ini manipulasi untuk meraih simpati warga NU," cetusnya.

Raib, Polling FPI di Liputan6

Polling “pembubaran” FPI di Liputan6.com tiba-tiba “raib”. Sebelumnya, hasil polling di situs stasiun TV itu justru tak menginginkan FPI dibubarkan!

Hidayatullah.com–Tanpa ada pemberitahuan yang jelas, polling pembubaran FPI di Liputan6.com tiba-tiba “raib”. Sebagaimana diketahui sebelumnya situs ini menyediakan polling terbuka untuk menjaring sikap masyarakat tentang keberadaan Front Pembela Islam (FPI) terkait kasus Monas.

“Catatan aksi kekerasan Front Pembela Islam (FPI) cukup panjang. Terakhir, para anggotanya terlibat penyerangan Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Beberapa pihak meminta FPI dibubarkan. Setujukah Anda jika FPI diburkan?” Begitu Liputan6.com mengawali polling.

Pasca kasus Monas, 1 Juni 2008 lalu, setidaknya ada empat media online membuat polling serupa. Selain Liputan6.com, ada situs detik.com, situs milik PBNU, www.nu.or.id dan Republika online.

Yang mengagetkan, umumnya hasil polling keempat media itu menunjukkan ketiksetujuan responden membubarkan FPI.

Pantauan www.hidayatullah.com Selasa pagi, 10 Juni 2008 hasil polling Liputan6.com menunjukkan, 59% (atau 89.126 pembaca tak menginginkan FPI dibubarkan). Hanya 41%, atau 62.093 pembaca meminta FPI dibubarkan. Sisanya 272 (0%), menyatakan abstain.